HTTP Status[404] Errno [0]

Drama Kelangkaan BBM

18 July 2012 16:30
Drama Kelangkaan BBM
Oleh Usdar Nawawi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Usdar Nawawi

DEMO mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di seluruh Indonesia, tempo hari, yang menentang kenaikan harga BBM, akhirnya memang menuai hasil. Tekanan demonstrasi yang telah memakan korban luka-luka ataupun ditangkapi oleh aparat kemanan. Bahkan ada pendemo yang sampai terbakar akibat dia membakar ban bekas untuk keperluan demo menentang kenaikan harga BBM.

Semua ini, agaknya telah membuat koalisi partai di DPR-RI pecah, setidaknya, Golkar dan PKS ‘meninggalkan’ koalisi dengan Partai Demokrat, lalu menentang kenaikan harga BBM, yang diperkuat dengan sikap PDIP, Gerindra dan Hanura, maka kemudian rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012, menjadi batal. Meskipun ada sayap keputusan DPR dan Pemerintah yang menyebutkan, bahwa apabila dalam enam bulan ke depan harga minyak mentah dunia naik sampai 15 persen, maka pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menaikkan harga BBM tanpa meminta persetujuan DPR.

Sabtu dinihari 30 Maret 2012, menjadi malam yang mencekam. Lalu kemudian rapat paripurna DPR, sepakat menunda kenaikan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012. Tetapi dengan catatan, membuka kemungkinan penyesuaian jika harga minyak mentah Indonesia naik atau turun lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.

Dengan suara aklamasi, sidang paripurna DPR, di gedung parlemen di jakarta itu, menerima perubahan UU Nomor 22/2011 tentang APBN 2012. Dengan begitu, ayat 6 (a) pasal 7 dalam UU itu akan diberlakukan dalam RUU Perubahan APBN 2012, yang mengatur masalah BBM bersubsidi.

Pada bulan Juli ini, tentu saja belum cukup enam bulan waktu berlangsung. Dan belum ada cerita tentang kenaikan harga BBM. Di bulan September 2012 itulah nanti akan dilihat, apakah harga BBM dinaikkan atau tidak.

Persoalannya sekarang ini ialah, persoalan kelangkaan BBM di hampir semua daerah. Di Makassar sendiri, hal itu sangat terasa. Di semua SPBU, BBM terlihat langka. Bahkan BBM non subsidi pun terlihat langka, apalagi BBM bersubsidi.

Sangat menarik pernyataan ketua DPRD Sulsel Muhammad Roem. Dia menyindir Pemprov Sulsel soal lambatnya mengambil kebijakan soal kelangkaan BBM di Sulsel, terutama yang terjadi di Kota Makassar. Kata Roem, mestinya Pemprov Sulsel segera menyikapi soal kelangkaan BBM. Jangan nanti masyarakat membakar SPBU baru mau bicara. Sebaiknya bicaralah sebelum masyarakat yang bicara.

Apa yang dikemukakan Roem, memang benar adanya. Harusnya memang pihak Pemprov Sulsel cepat bersikap di saat melihat langsung di tengah masyarakat soal langkanya ketersediaan BBM.

Yang patut kita acungi jempol, ialah Pemkot Makassar. Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, tanpa harus menunggu komando dari pusat, sudah langsung mengambil kebijakan yang sungguh bijak. Kebijakan itu, ialah soal larangan mobil dinas di lingkup Pemkot Makassar menggunakan BBM bersubsidi. Langkah seperti ini adalah langka proaktif dalam mengantisipasi persoalan yang sangat mungkin akan muncul. Bisa jadi memang, dengan kendaraan plat merah memakai BBM bersubsidi, mengambil jatah BBM orang miskin, BBM bersubsidi. Ini sungguh manusiawi, dan patutnya menjadi contoh bagi daerah lain. Tapi sayang, Pemprov Sulsel sendiri tidak melakukan hal yang demikian. Kita tunggu petunjuk dari pusat, kata Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang.

Berkisah tentang otonomi daerah, maka kisah-kisahnya akan dilihat sejauhmana penerapannya di lapangan, di tengah kebutuhan rakyat. Kalau ada hal yang mendesak sebagai kebutuhan rakyat, maka ruh otonomi daerah yang mesti bicara. Dan tidak harus menunggu instruksi dari pusat pemerintahan. Maka apa yang dilakukan Pemkot Makassar dalam menyikapi masalah kelangkaan BBM ini, yakni dengan mengharamkan deretan kendaraan dinasnya memakai BBM bersubsidi, adalah contoh nasional yang mestinya ditiru. Hendaknya rakyat kota Makassar berbangga akan hal ini.

Persoalannya ialah, meskipun Pemkot Makassar telah mengharamkan mobil dinasnya memakai BBM bersubsidi, tetapi mobil dinas dari daerah lain yang masuk ke Makassar, atau mobil dinas instansi lain non Pemkot Makassar masih juga memakai BBM bersubsidi, maka jatah BBM orang miskin tetap saja terkuras, dan BBM bersubsidi yakin menjadi langka. Bukankah hal seperti ini mesti dipikirkan bersama ? ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya