HTTP Status[404] Errno [0]

Indonesia Menuju Panggung Global

23 July 2012 17:34
Indonesia Menuju Panggung Global
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Vishnu Juwono

Di tengah krisis ekonomi melanda Eropa dan mengancam dunia, Indonesia masih punya berita baik. Indonesia disertakan ke dalam daftar negara yang diproyeksikan akan berperan penting dalam percaturan ekonomi dunia. Negeri ini pun dianggap punya prospek investasi positif.

Daftar itu dibuat berdasarkan indikator finansial , investasi serta makro ekonomi Indonesia, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan investasi, kurs mata uang yang relatif stabil, performa indeks pasar modal yang meningkat, dan struktur demografis yang terdiri dari banyak tenaga kerja muda.

Negara-negara lain yang diimbuhkan ke dalam daftar itu adalah CIVETS (Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, dan Afrika Selatan) yang dipopulerkan oleh HSBC, dan TIMBIS (Turki, India, Meksiko, Brazil, dan Indonesia) yang diperkenalkan oleh majalah Amerika Serikat yang berpengaruh Foreign Policy.

Baru-baru ini, dua lembaga pemeringkat dunia – Fitch dan Moody – menaikkan peringkat Indonesia menjadi Investment Grade. Artinya, para penanam modal asing akan kian percaya terhadap prospek bisnis di negeri ini.

Namun, pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan yang baik di Indonesia rupanya tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa masih banyak hal harus menjadi perhatian. Terutama hal-ihwal reformasi lembaga negara, dan serta persoalan besar korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya memahami permasalahan ini. Ia berupaya menangani masalah pelik itu, seperti terlihat dalam kampanyenya dalam pemilihan presiden 2004 dan 2009.

Tentu saja ia menghadapi tantangan besar merealisasikan janji masa kampanye itu. Sebagai bagian dari perubahan konstitusional di masa reformasi, Presiden SBY mewarisi deretan eksekutif relatif lemah dibanding masa Orde Baru; parlemen yang otoritasnya lebih besar;Â dan sistem peradilan relatif lebih independen. Ditambah lagi ketiga pilar sistem demokrasi itu masih terlibat dalam masalah korupsi.

Perubahan konstitusional yang melahirkan parlemen, serta sistem peradilan Indonesia yang lebih independen, telah memungkinkan terjadinya check-and-balance. Namun, lebih satu dekade setelah reformasi, sistem yang menggantikan sistem lama warisan Soeharto yang dulu didominasi oleh eksekutif itu, kini dicederai oleh sekelompok orang yang punya kepentingan kuat (vested interest), baik di level eksekutif, judisial, maupun legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan sekitar 25 anggota parlemen yang masih aktif, dan selesai masa tugasnya terkait penyalahgunaan dana dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada masa jabatan 1999-2004.

Kontroversi ini menunjukkan bagaimana sebagian anggota parlemen menyelewengkan kekuasaannya demi kepentingan partai. Namun, dengan adanya kasus itu, bukan berarti masa pemerintahan SBY tidak merekam kemajuan berarti.

Efek koalisi partai

Presiden SBY agaknya telah belajar dari para pendahulunya, yang kehilangan kekuasaan mereka karena raibnya sokongan dari DPR. Dalam masa pemerintahan Presiden Sukarno, Suharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid.

Karenanya, alih-alih kritik yang disampaikan oleh media massa dan masyarakat umum, Presiden SBY memutuskan koalisi parlemen dan pemerintah dengan pendukung partai politiknya adalah hal fundamental demi memungkinkan stabilitas politik Indonesia.

Koalisi Presiden SBY dengan wakilnya, Jusuf Kalla, yang juga menjabat ketua partai politik terbesar pada periode 2004-2009, Partai Golkar, cukup efektif. Buktinya, pada masa itu, sebagian besar keputusan politik pemerintah mendapat dukungan penuh dari parlemen. Misalnya, persetujuan damai Aceh, serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2005 dan 2008 dalam rangka mengurangi beban anggaran. Menariknya, hal itu diraih saat Partai Demokrat bentukan Presiden SBY hanya memiliki 10% kursi di parlemen.

Tapi pada paruh pertama masa pemerintahannya yang kedua, Presiden SBY menghadapi tantangan besar menjaga kerekatan koalisi. Pasalnya,Wakil Presiden Boediono –seorang teknokrat jujur, independen, serta kompeten – tidak secara otomatis membuat pemerintahannya mendapatkan dukungan politik semudah yang diraih Jusuf Kalla pada masa pemerintahan sebelumnya.

Meski partai-partai dalam koalisi telah menandatangani kontrak menyatakan dukungannya kepada Presiden, kenyataan berkata lain. Mereka dapat bersikap berlawanan atas keputusan dan kebijakan pemerintah. Ini di antaranya ditunjukkan dengan keputusan DPR memakai hak bertanya kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan masa itu, Sri Mulyani Indrawati dalam kasus Bank Century, yang timbul pada 2009-2010. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sosial (PKS), anggota koalisi partai-partai pendukung pemerintah itu, justru yang teraktif mengkritisi kebijakan pemerintah pada kasus Bank Century.

Parlemen menuduh dana talangan berjumlah Rp6,7 triliun yang dikucurkan kepada Bank Century telah merugikan negara. Boediono dan Sri Mulyani membantah tuduhan keterlibatan mereka, dengan beralasan tindakan itu diambil demi menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 2008.

SBY dan KPK

Salah satu Kemitraan terpenting dalam reformasi birokrasi di Indonesia tak pelak lagi terwujud dalam hubungan antara Presiden SBY dan KPK.

Di bawah pemerintahan SBY, KPK mampu menegakkan reputasinya sebagai lembaga paling dipercaya dalam penanganan isu-isu korupsi tujuh tahun setelah pembentukannya. KPK diberi kewenangan merekrut staf profesional berasal dari luar birokrasi. Hasilnya, lembaga itu punya lebih banyak pilihan merekrut para profesional kompeten dari sektor swasta. Namun, KPK masih harus mengangkat penyelidik dan jaksa dari kepolisian dan Kejaksaan Agung karena diwajibkan oleh undang-undang. Tampaknya KPK agak kesulitan dengan hal itu, sebab penyelidik dan jaksa itu diduga punya loyalitas ganda. Akibatnya, muncul keraguan kepada mereka jika yang menjadi target adalah pejabat dari lingkungan penegak hukum.

Tapi ada yang lebih penting: berdasar atas Undang-undang Anti Korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi diperkuat oleh hakim-hakim dengan kredibilitas baik yang telah mendapatkan kompensasi layak. Sehingga, mereka dapat lebih fokus dalam membuat keputusan. Hasilnya, nyaris seluruh terdakwa kasus korupsi mendapatkan putusan hukuman di pengadilan itu.

Semasa ia memerintah, Presiden SBY telah mendukung KPK dengan dua cara: izin menyelidiki pejabat tinggi negara, dan mengalokasikan cukup anggaran untuk lebih memudahkan pekerjaan mereka. Ini menjadikan KPK lebih efektif dalam proses pengusutan kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara seperti mantan menteri, gubernur dan anggota DPR. Hingga 2010, telah lebih dari 65 kasus korupsi diselidiki oleh KPK.

Warisan politik baru?

Presiden SBY mencatat sejumlah prestasi selama tujuh tahun masa pemerintahannya. Selalu ada pejabat tinggi pemerintah, atau politikus yang diperiksa. Ia memperlihatkan bahwa figur penting negara tak kebal hukum. Selain itu, stabilitas politik berhasil dicapai terutama melalui koalisi partai serta situasi keamanan yang relatif baik: sebuah hal penting dalam menciptakan situasi kondusif dalam pertumbuhan ekonomi maupun iklim investasi yang mendukung.

Tugas terpenting Presiden SBY adalah bagaimana mencapai keseimbangan dalam menjaga koalisi politik di pemerintahan ,dan parlemen serta memanfaatkan kemampuan pemerintah menjalankan reformasi birokrasi dengan efektif. Kemitraan dengan lembaga kredibel seperti KPK adalah strategi jitu dalam memaksimalkan usaha reformasi di sektor yang rawan korupsi, seperti dinas perpajakan,bea cukai serta aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan kehakiman.

Presiden SBY diharapkan membawa kepemimpinannya ke level selanjutnya, dengan menularkan inspirasi kepada para aparat negara serta pimpinan politik di Indonesia, tentu saja dimulai dengan para pemimpin di Partai Demokrat. Selain itu, ia diharapkan dapat menciptakan kelompok pembaharu dengan jumlah cukup signifikan, mempunyai konsep kuat, serta yang terpenting mampu mendorong agenda reformasi institusi terutama di lingkungan pemerintahan.

Ketika tantangan ini dapat dikelola dengan baik oleh Presiden SBY di sisa waktu pemerintahannya sekarang ini, Indonesia diharapkan punya institusi publik relatif lebih baik. Institusi publik yang transparan, bersih serta kredibel ini penting untuk membentuk platform bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai negara terbesar ASEAN, hal ini tentunya akan membantu Indonesia menuju panggung global. Terutama, menguatkan posisi strategisnya di ASEAN, dan di Asia-Pasifik.

Vishnu Juwono, mahasiswa program doktoral pada jurusan Sejarah Internasional di London School of Economics & Political Science (LSE), Inggris. Penulis dapat dihubungi melalui v.juwono@lse.ac.uk.


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya