HTTP Status[404] Errno [0]

Mundur Sebagai Pilihan

23 July 2012 17:20
Mundur Sebagai Pilihan
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh: M Idris Patarai

Dibanyak negara, kalau tidak mampu, politikus atau pejabat publik mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Demikian dikemukakan pengamat politik Sebastian Salang dalam Seminar “Kata Survei DPR Terkorup” (Kompas Senin, 11 Juni 2012).
Sebelumnya, di Makassar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan mundur jika program KTP elektronik gagal. Demikian halnya dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsi, mengundurkan diri dengan alas an sakit sebelum akhirnya meninggal akibat kanker paru yang dideritanya.
Satu lagi, Tere, anggota DPR sekaligus Pengurus Partai Demokrat, menyatakan mundur dari keanggotaan dan kepartaian. Diduga Tere mundur karena gerah oleh “kondisi” partainya.
Sesungguhnya, selain pertanggungjawaban kepada publik ala Gamawam Fauzi, kita kenal adanya pertanggungjawaban moral semisal Tere, anggota DPR-RIÂ itu. Begitu juga terhadap almarhumah Sedyaningsi membuktikan mundur sebagai pertanggungjawaban spiritualitas. Almarhumah mengemas dan menyelesaikan segalanya sebelum pergi. Bukankah begitu?
Mungkin berbeda yang dialami Nikos Liberopoulos dan Kostas Chalkias, striker dan kiper Tim Yunani. Keduanya mundur setelah timnya tersingkir di Piala Eropa 2012. Mundurnya mereka dipastikan sebagai wujud sikap profesionalis. Namun apapun namanya, mundur diharapkan menjadi model akuntabilitas di negeri yang gemar status qou ini.
Di negeri kita memang, mundur belumlah menjadi lazim. Sebagian melihatnya sebagai sangat spektakuler. Ada yang memuji “jantan”, ada juga yang mencemooh “kecewa”. Bisakah mundur itu menjadi pertarungan bagi pejabat publik, seperti yang diinginkan Sebastian Salang, terutama jika pejabat publik bersangkutan tidak berkinerja baik.
Sulit dibayangkan mundur itu menggejala positif, tidak mudah terjadi, terutama karena mental bekerja pejabat publik kita tidak “fighter”, tidak ngotot dan cenderung bekerja normatif saja. Itulah sebabnya mungkin di banyak tempat di negeri kita, masih ada yang doyan menggunakan “output” sebagai standar kinerja sekalipun untuk hal ini sudah ada Instruksi Presiden No 7/1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Belum lagi bila dikaitkan dengan pola kerja para aparat kita yang masih sangat terpatok pada spektrum APBD secara kaku. Parahnya lagi APBD itu disusun dengan pola monoton tanpa itikad mensinergikan, sinkronisasikan atau integrasikan program antarsteakholder. Masing-masing berjalan sesuai mekanisme pagu anggaran dan mengabaikan tawaran sistem money follow function dalam perencanaan dan penganggaran (Permendgri 54 /2010).
Bukan kebetulan jika Penulis, secara pribadi adalah aparat, pernah terposisi sebagai pejabat yang mengurusi publik, skaligus punya pengalaman mundur. Namun demikian tulisan ini tidak akan menjadi pledoi sikappenulis tersebut.

Bagaimana pun hal itu akan tersimpan sebagai sisi privacy, sebagai sesuatu jalan indah yang pernah ditempuh dan membuat penulis bertemu “manusia”, sekaligus mengenal dunia seperti yang senantiasa diajarkan para filsuf. Pengalaman mundur member pengalaman spiritual yang mendalam.
Jujur, mundur itu bukan kebutuhan, bukan kepentingan dan bukan target. Mundur itu pilihan. Jika kasus penulis tempo hari, mundur ditempuh sebagai pilihan dari jalan buntu. Pertanyaannya, kenapa buntu? Buntu karena kondisi yang dihadapi bertabrakan sistem nilai yang dianut, dan kita tentu diatur oleh sistem nilai kita yang tidak dapat kita utak–atik sesuai kebutuhan.
Pengalaman ini juga mengajarkan, bahwa mundur itu pilihan, dan pilihan merupakan implementasi dari cara berpikir bebas, sekaligus implementasi dari kebebasan. Kebebasan dari tidak adanya belenggu pragmatisme, ancaman security dan jaminan supervising.
Penulis menduga bahwa belenggu-belenggu itulah yang membuat mundur bukan hal yang mudah. Atas dasar itu disarankan kita mengappresiasi kebebasan, mengingat kemampuan memilih, sekali lagi, bermula dari kebiasaan menghargai kebebasan.
Perbuatan mundur mengandung magnit kebebasan memilih. Aksiomanya kemudian adalah, bahwa bagi yang tidak bisa memilih berarti tidak dapat mengapresiasi kebebasannya; dan bagi yang tidak dapat mengappresiasi kebebasan berarti tidak mengetahui keinginannya, yang berarti pula tidak memiliki perencanaan tentang apa yang tepat baginya dan tentang apa yang harus dilakukannya.


Frankl
dalam Triantoro (2004) mengklasifikasi 3 (tiga) kebebasan: kebebasan berkehendak (Freedom of will); kehendak hidup bermakna (will to meaning) dan makna hidup itu sendiri (life of meaning). Frankl juga memberi toleransi terhadap kebebasan bersikap, yaitu kebebasan yang membuat manusia mampu mengambil jarak dengan dirinya sendiri (self detachment), yaitu lepas dari belenggu-belenggu tadi; dan menentukan apa yang diinginkan untuk kehidupannya (the self determining being). Jika demikian, mundur itu sarat makna selain akuntabilitas.
Sekalipun begitu, patut direnungkan bahwa implementasi kebebasan sesungguhnya bukan hanya pada kebebasan memilih, kebebasan berkehendak dan bersikap, melainkan juga menyangkut banyak hal, mengingat kebebasan adalah esensi kemanusiaan, atau hak hidup itu sendiri. Kebebasan berkait dengan equity (keadilan), toleransi, transparansi, dan seterusnya yang jika unsur-unsur ini tidak terjelma dalam prilaku sosial secara luas, maka mundur sebagai pilihan merupakan salah satu substansinya.
Mungkin pembaca menduga bahwa penulis sedang mencari teman dan mengampanyekan mundur menjadi perilaku akuntabel. Namun patut diketahui bahwa mundur itu bukan hal yang menyenangkan bagi penulis. Bukan hal yang penulis sukai. Namun penulis yakin pada ajaran berjihad, bahwa mungkin sesuatu tidak kamu senangi, namun baik bagimu menurut Tuhan. Mungkin kamu menyukai sesuatu namun tidak baik bagimu menurut Tuhan (QS Al-Baqarah: 216).
Apakah Tuhan menyukai perbuatan mundur? Pertanyaannya susah kita jawab, namun bukankah mundur itu juga menyentuh aspek akuntabilitas spiritualitas ? ***

M Idris Patarai adalah Dosen Akuntabilitas Kinerja STIA-LAN Makassar, Mantan Kepala BPM Pemkot Makassar.

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya