Selamat Tinggal Pajak Nano Nano

23 July 2012 17:13
Selamat Tinggal Pajak Nano Nano
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Cukup menarik apa yang dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulsel, Drs.H.Arifuddin Dahlan. Dia mengemukan, bahwa kontribusi retribusi daerah di Sulsel terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah. Hanya sekitar 7 hingga 8 persen per tahun dari total PAD Sulsel, atau hanya sekitar Rp100 miliar.

Bolehlah Arifuddin Dahlan menyindir, bahwa boleh jadi hal itu disebabkan karena kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang belum maksimal. Arifuddin Dahlan berkata, bahwa penerimaan retribusi daerah dapat menggambarkan tingkat kinerja suatu SKPD.

Karenanya, terkait upaya meningkatkan PAD dari sektor retribusi, pemerintah provinsi sedang menyusun tiga rancangan peraturan daerah di sektror retribusi, yakni Ranperda Retribusi Jasa Umum, Renperda Retribusi Perizinan Tertentu dan Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk memenuhi amanah pasal 156 ayat 7 Undang-undang No 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang ini memang telah memerintahkan, bahwa semua ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku efektif mulai tahun 2012, harus mengacu pada undang-undang tersebut. Daerah tidak diperkenankan lagi memungut pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam undang-undang.

Nano-nano

Dengan berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2009 ini, terlepas dari sindiran Kadispenda Sulsel tersebut, regulasi dalam dunia perpajakan dan retribusi di daerah, tampaknya memang sedang bergulir kencang. Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, boleh saja memungut pajak dan retribusi, namun harus berlandaskan regulasi aturan yang telah ditetapkan secara nasional.

Dalam membuat regulasi pajak dan retribusi daerah, tidak lagi seperti yang dulu-dulu, bahwa nyaris setiap daerah membuat regulasinya sendiri-sendiri, yang disesuaikan dengan potensi pajak daerahnya masing-masing.

Dan karena itulah, ya yang dulu-dulu itu, muncullah berbagai model pajak dan retribusi daerah, yang satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Dan bila ditilik secara nasional, akan terlihat seperti warna nano-nano. Yang bahkan banyak yang bertentangan dengan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku pada saat itu. Dan kemudian pada ujung-ujungnya, begitu banyak Perda di Indonesia terpaksa dibatalkan oleh Mendagri, oleh karena nano-nano itu tadi sungguh membuat pening kepala.

Bagaimana tak membuat pening para Kadispenda se Indonesia, bila Perda sudah dibuat, yang tentu dengan biaya yang tak sedikit dan sungguh menguras pemikiran, lalu akhirnya sejumlah Perda tentang Pajak dan Retribusi dibatalkan juga.

Memang kejadian-kejadian yang menggelikan itu, oleh kalangan pemerintah daerah cukup beralasan, yakni setelah digulirkannya Undang-undang Otonomi Daerah bahwa dengan otonomi itu, maka daerah dituntut untuk mampu membiayai daerahnya sendiri, maka para pemerintah daerah pun pada bernafsu membuat regulasi untuk memproduksi pendapatan melalui pajak dan retrbusi daerah. Dan di antara mereka banyak yang tak mau peduli dengan Undang-undang yang mengaturnya, dengan alasan bahwa kebutuhan keuangan daerah lebih mendesak untuk diatasi. Inilah sesungguhnya efek samping yang dilahirkan oleh konsep otonomi daerah. Lalu kemudian nafsu memburu target-target pajak dan retribusi yang baru, akhirhnya meredup, bahkan nyaris tidur panjang.

Sesungguhnya, hal inilah kemudian yang membuat pihak pemerintah di daerah menjadi sangat hati-hati dalam merancang Perda tentang Pajak dan Retribusi, yang pada gilirannya dalam urusan ini banyak SKPD yang menjadi tumpul dalam melahirkan ide-ide pendapatan.

Dengan berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2009 tersebut, maka sudah barang tentu semua daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan tentunya, tidak lagi terdapat nano-nano dalam regulasi pajak dan retribusi mereka. Tidak lagi beragam model pungutan pajak dan retribusi mereka. Dan tidak lagi menjadi pusing mencari bermacam ide untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi, hingga melanglang-buana berstudy banding segala rupa.

Sebab pemerintah pusat sudah menetapkan patron dan patokannya.

Dengan patron undang-undang pajak dan retribusi daerah tersebut, masyarakat dari Sabang sampai Marauke juga tentunya dapat lebih mudah memahaminya. Sebab bagaimana pun juga, yang namanya pajak dan retribusi, pastilah masyarakat yang menjadi objeknya, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Juga dengan keseragaman secara nasional ini, proses sosialisalinya juga tentu akan lebih gampang.
Selamat tinggal model-model pajak dan retribusi nano-nano ***

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya