Soal e-KTP, Cuma Soal Alat

23 July 2012 17:07
Soal e-KTP, Cuma Soal Alat

Pelaksanaan program e-KTP di Makassar, yang kelihatannya juga kurang lebih sama nasibnya dengan daerah lain di Indonesia, mengalami persoalan yang serius. Akibatnya, target penyelesaian proses yang dijadwalkan harus tuntas di akhir Desember 2011, ternyata harus dimolorkan hingga ke bulan April 2012. Lantas apakah target pada bulan April nanti itu akan beres, kita juga belum bisa pastikan. Ya, target tetap saja target, sedang soal memenuhi target itulah yang masih menjadi pertanyaan, yang masih belum tentu akan hal pencapaiannya.

Bagaimana mungkin target bisa tercapai, bila alat yang tersedia di Makassar hanya 28 unit, dimana harus melayani 1.096.000 warga wajib KTP. Dan meskipun Walikota Ilham Arief Sirajuddin sudah berupaya memperpanjang waktu pelayanan hingga pukul 22.00 wita tiap hari kerja, bahkan hari minggu pun pelayanan tetap dibuka. Namun itu hanya maksimal bisa melayani 300 orang per satu unit peralatan. Kantor Camat yang Cuma punya satu unit, tentu saja hanya bisa melayani warga sebanyak 300 orang dalam sehari.

Di sekitar pertengahan tahun lalu, Walikota Ilham Arief Sirajuddin, yang bahkan didampingi petinggi dari Depdagri yang menangani program e-KTP ini, dengan semangat luar-biasa mengumpulkan Camat dan seluruh Lurah se Makassar di Balaikota, dan mengikrarkan untuk mencapai target penyelesaian proses e-KTP sebanyak 1 juta lebih. Sebanyak 143 Lurah bersama 14 Camat pun berseri dengan harapan target itu akan tercapai dengan enteng.

Maka sesudah pertemuan yang spektakuler itu, berikutnya para Lurah/Camat se Kota Makassar bersama Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, mengadakan pelatihan teknis untuk pengoperasian alat elektronik modern e-KTP. Dan semuanya dapat dipandang telah berjalan dengan baik. Seluruh tenaga teknis pun menjadi siap-sedia menjalankan tugasnya masing-masing di 14 kantor Camat.

Namun apa yang terjadi kemudian, ternyata yang bermasalah besar, ialah tak lain soal dari peralatan yang diadakan oleh pemerintah pusat. Peralatan itu, berupa alat potret, alat jempol, registrasi, dll perangkatnya, ternyata yang datang ke kantor Camat, tidak cukup. Tidak sesuai jumlah set peralatan yang dibutuhkan sesuai perencanaan. Akibatnya, tentu saja berdampak luas, terutama dari segi target jumlah warga yang dilayani setiap hari, tidak akan pernah bisa dipenuhi akibat peralatan yang tidak cukup. Ada kecamatan yang diprogram mendapatkan 3 set alat sesuai kebutuhan penduduknya, tapi yang didapat cuma satu set. Kacau memang akibatnya. Warga yang datang berbondong-bondong pun banyak yang melayangkan protes, keberatan, sungut-sungut, oleh karena mereka datang menunggu giliran berjam-jam, bahkan sampai seharian, tetapi tak bisa dilayani akibat peralatan e-KTP itu yang kurang.

Bila muncul lagi suara protes, para petugas hanya bisa bilang ; “Sabar pak, sabar bu, alatnya sebagian masih dalam berjalanan dari Amerika ..” hehehe …

Intinya bahwa, persoalan e-KTP adalah persoalan pemerintah pusat. Tetapi efeknya petugas di kecamatan yang kena batunya. Mereka yang dicaci-maki warga. Dan warga tak ingin tahu bila masalah ketidak-mampuan pelayanan e-KTP ini adalah akibat pengadaan alatnya yang bermasalah.

Anggota Komisi II DPR RI, Akbar Faizal berkata, kelemahan pelaksanaan e-KTP,
masalah utamanya ialah pada kesalahan setting sejak awal. Sistemnya dahulu yang harus dimatangkan kemudian sumber daya manusia dan alat. Belakangan, yang digembar-gemborkan pada alatnya, karena proyek ini menghabiskan dana Rp6,7 triliun ***


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya