HTTP Status[404] Errno [0]

MA Menghukum Tajuddin Lamase Lebih Berat

25 July 2012 12:45
MA Menghukum Tajuddin Lamase Lebih Berat
Tajuddin Lamase
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Tajuddin Lamase

BugisPos.com — Mahkamah Agung naikkan hukuman terdakwa korupsi swakelola pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Tajuddin Lammase berdasarkan putusan kasasi Nomor 828/TU/2012/1043 K/PID.SUS/2012.

“Kami menolak putusan kasasi dan kami tim kuasa hukumnya berencana akan menempuh upaya hukum lain,” kata kuasa hukum terdakwa, Mursalim Rauf, Rabu 18/7/12

Ia mengaku jika dirinya belum menerima materi putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Dirinya akan mempelajari putusan itu untuk selanjutnya melayangkan materi Peninjauan Kembali (PK). “Belum ada alasan PK. Yang jelas kami masih menunggu putusan resminya dan memproses PK itu,” ujarnya seperti dikutip Antara News.

Sebelumnya, MA menjatuhkan vonis 4 tahun kepada Tadjuddin yang dituangkan dalam putusan nomor 828/TU/2012/1043 K/PID.SUS/2012. Hukuman mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Dan pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Makassar, hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara.

Putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan di tingkat banding. Bedanya, pada putusan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) mengurangi hukuman subsidair menjadi dua bulan. Dari tiga bulan yang diputuskan hakim PN Makassar.

Vonis putusan MA tidak hanya menambah hukuman penjara dan denda Rp200 juta. Tetapi terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti Rp2 miliar subsidair 1 tahun penjara.

Hakim meminta harta benda terdakwa disita jika uang yang merupakan nilai kerugian negara itu tidak mampu mengembalikan uang pengganti.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Joko Budi Darmawan mengatakan salinan putusan terdakwa diterima sejak 9 Juli 2012.

MA resmi mengeluarkan putusan sejak 19 Juni 2012 dengan majelis agung masing-masing Ketua Zaharuddin Utama, Leopald Luhut Hutagalung, dan MS Lumme.

Tadjuddin terjerat kasus korupsi proyek swakelola di Dinas Pekerjaan Umum 2009 senilai sebesar Rp13 miliar. Kasus ini juga menyeret Ridwan Muhadir, mantan kepala dinas.

Hakim memvonis 18 bulan penjara. Hingga saat ini, kasasi Ridwan hingga saat ini belum turun dari Mahkamah Agung. Hakim perintahkan kedua terdakwa langsung menjalani penahanan. “Dengan adanya putusan tetap ini, Tadjuddin harus masuk dalam penjara,” kata Joko (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya