HTTP Status[404] Errno [0]

Pengakuan Baso Hamzah Soal Korupsi Bansos

25 July 2012 12:48
Pengakuan Baso Hamzah Soal Korupsi Bansos
Baso Hamzah disumpah sebelum bersaksi

BugisPos.com – Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan Baso Hamzah menyatakan jika hampir semua legislator periode 2004-2009 mengurus dana bantuan sosial yang telah merugikan negara sebesar Rp8,8 miliar sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pada periode itu, hampir semua anggota dewan mengurus dana bansos. Makanya, saya dan teman-teman ramai-ramai mengurus dana bansos itu,” ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Jumat 13/7/12

Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel yang duduk di Komisi C DPRD Sulsel periode 2004-2009 itu untuk memberikan keterangan menyangkut dugaan adanya dana bansos senilai Rp 805 juta yang diduga kuat dinikmatinya melalui sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai fiktif.

Di hadapan ketua majelis hakim Zulfahmi didampingi dua hakim anggota lainnya yakni Muhammad Damis dan Rostansar, saksi yag merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku pihaknya mengetahui adanya penyaluran dana bansos di Pemprov Sulsel berdasarkan informasi rekan-rekannya sesama anggota DPRD.

“Saya tahu dari teman-teman di kantor kalau ada anggaran dana bansos karena sebagai besar dari kami ramai-ramai mengurus untuk mendapatkan bantuan itu,” katanya seperti dirilis Antara News.

Saksi yang dikonfrontir dengan saksi lainnya yakni Mahyudin yang juga mantan stafnya di Komisi C mengaku jika dirinya mencairkan 13 lembar cek yang diperolehnya dari Biro Pengelolaan kas dan Keuangan Pemprov Sulsel.

Mahyudin mengaku jika dari 13 cek yang dicairkannya itu senilai Rp805 juta dan semua dana itu diserahkan ke Baso Hamzah.

Sedangkan satu cek lainnya dicairkan sendiri oleh Baso Hamzah yang nilainya Rp70 juta. Saat mendengar keterangan Mahyudin, Baso kemudian mengakui jika dirinya juga ikut mencairkan satu lembar cek tersebut.

“Memang saya pernah mencairkan cek di Bank Sulselbar, namun mengenai uang senilai Rp805 juta dengan 13 lembar cek itu sama sekali saya tidak pernah menerimanya berdasarkan keterangan Mahyuddin,” katanya.

Akan tetapi Baso mengaku tidak tahu kalau pada tahun 2008 terjadi penambahan alokasi anggaran dana bansos dari Rp115 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok menjadi Rp151 miliar pada APBD Perubahan 2008.

Namun, Baso Hamzah menegaskan kalau dana bantuan sosial dan kemasyarakatan yang tertuang dalam APBD itu dikelola oleh dua biro dilingkup Pemprov Sulsel, yakni Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP).

Disisi lain, Baso juga mengakui pernah menandatangani kwitansi pengembalian dana bansos yang diantarkan Mahyuddin kerumahnya.

Uang yang dikembalikan senilai Rp30 juta atas nama Lembaga Pendidikan Rakyat beralamat di Jalan Tinumbu nomor 60 Makassar.
Walaupun menandatangani kwitansi pengembalian, Baso menegaskan tidak pernah menyetor uang ke Pemprov sebagai dana pengembalian.

Fiktif

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan dana bansos tahun 2008, diketahui kalau Lembaga Pendidikan Rakyat ini dinilai fiktif.

Walaupun alamat ada, akan tetapi hingga kini lembaga tersebut tidak bisa dibuktikan keberadaannya, sehingga bantuan sebesar Rp30 juta dari dana bansos itu dinilai sebagai pengeluaran yang tidak wajar.

Dalam persidangan itu juga, sedikitnya sudah ada sekitar 26 nama mantan anggota DPRD Sulsel pada periode 2004-2009 disebut oleh para saksi sebagai penerima dana bansos.

Nama-nama yang disebut ikut mencicipi dana bansos adalah politisi Partai Merdeka Hasrullah, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Husain Djunaid.

Politisi Partai Golkar masing-masing Ambas Syam, Andi Burhanuddin, Andi Poci, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Qayyim Munarka, mantan anggota DPRD masing-masing Syahrir Langko dan Yunus Baso serta almarhum Tajuddin.

Satu nama lain yang disebut sebagai penerima dana bansos dan mengembalikan pada bulan Februari 2012 lalu setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) adalah politisi Partai Demokrat yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel Andry Arief Bulu.

Bukan cuma itu ada pula nama-nama seperti politisi Partai Golkar antara lain M Roem (kini Ketua DPRD Sulsel), Burhanuddin Baharuddin, Yaqkin Padjalangi, Markus Nari, Natsir DM, Roem Latunrung, Chaidir Kr Sijaya, hingga Markus Nari yang kini duduk sebagai anggota DPR RI.

Selain itu sejumlah politisi seperti Dodi Amiruddin dan Muchlis Panaungi dari PAN, Dan Pongtasik dari PDIP, Kamaruddin Nazar, Arifuddin Saransi, Zulkifli dari PBB, Susi Susmita dari PKS, Mapparesatutu, Sanrema dari PDK, juga disebut menerima dana bansos atas pengakuan Firdaus (*/una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya