HTTP Status[404] Errno [0]

Agus Arifin Nu’mang, MS : “Jangan Selalu Berfikir Politis”

30 July 2012 17:46
Agus Arifin Nu’mang, MS : “Jangan Selalu Berfikir Politis”
Agus Arifin Nu’mang

BugisPos — Visi Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 – 2028 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Sulawesi selatan, yaitu menjadikan Sulsel sebagai wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan. Sudah sejauhmana implementasi dari visi tersebut, berikut komentar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang, saat diwawancarai wartawan Upeks, Sili Suli di Jakarta belum lama ini :


– RPJPD Sulsel 2008-2028 ingin memproyeksikan Sulsel menjadi wilayah terkemuka di Indonesia. Bagaimana caranya ?

+ Saat kami dilantik bersama Pak Syahrul, kondisi ekonomi kita masih terpengaruh krisis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita saat itu ada di posisi 23 secara nasional. Kami kemudian melihat bahwa IPM ini perlu ditingkatkan. Nah, IPM ini kan dipengaruhi oleh beragam faktor, khususnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa Sulsel memiliki potensi yang besar dan bisa diakselerasikan untuk peningkatan daya ekonomi masyarakat. Kita sadar bahwa Sulsel ini basisnya agraris dan ada juga komoditas unggulan, sehingga perlu dikembangkan secara optimal. Seperti beras yang produksinya sudah 1 juta ton, ini bisa kita tingkatkan lagi dengan cara mendorong petani untuk lebih produktif. Seperti di Wajo, dulunya kan petani hanya menanam satu kali. Tetapi kini lahan tadah hujan di Wajo bisa digunakan untuk menanam dua kali. Kita juga melakukan pembenahan berbagai irigasi kita yang selama ini rusak. Nah, Syukurlah dengan upaya-upaya ini, kita mampu surplus beras.

Begitu juga dengan jagung. Saat kami baru naik, yang menjadi trademark kan jagung Gorontalo dan saat itu memang produksi jagung kita masih di bawah 900 ribu ton. Kita berusaha keras agar produksi jagung Sulsel bisa ditingkatkan dan syukurlah sekarang ini produksi jagung Sulsel bisa mencapai di atas 1,3 juta ton. Dampaknya, pedagang-pedagang besar yang biasanya main di Gorontalo, sekarang sudah banyak yang datang ke Sulsel. Bahkan sudah ada yang membangun penampungan-penampungan besar di Sulsel. Terkait dengan pendekatan kemandirian lokal yang tersurat dalam Visi Sulsel, kita tentu harus melihat potensi-potensi yang ada. Misalnya juga di bidang perikanan dan kelautan. Kita ingin bisa berjaya seperti tahun 80-an. Udang dan bandeng harus kita pulihkan kembali. Kalau rumput laut, Sulsel kan yang terbesar di Indonesia. Produksi kakao juga mengalami peningkatan. Saat saya dan Pak Syahrul baru dilantik, ekspor kakao kita kalau tidak salah sekitar 101 ribu ton. Padahal ekspor kakao Sulsel itu pernah mencapai di atas 200 ribu ton. Nah, tahun lalu kan ekspor kita sudah mencapai sekitar 160 ribu ton. Jadi ada peningkatan. Kalau rehabilitasi kakao kita berjalan dengan baik, kami optimis, volume ekspor kakao Sulsel bisa meningkat signifikan.

Pengolahan hasil pertanian juga kita dorong agar lebih berkembang. Demikian pula dengan sektor pertambangan, kita harapkan terus meningkat. Nah, bila semua peningkatan ini terus berjalan, maka tentu kita berharap semakin banyak uang yang beredar di masyarakat Sulsel dan pada akhirnya makin menguatkan daya ekonomi masyarakat.
Untuk mendorong peningkatan tersebut, kita sudah berupaya juga untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kita bersinergi dengan PLN. Sebab krisis listrik itu ternyata sempat mempengaruhi ekspor kita, karena cold-storage itu sangat membutuhkan pasokan listrik. Makanya tahun depan kita harapkan dari Barru, sudah ada tambahan listrik 100 MW. Juga tambahan jaringan dari Poso. Di Jeneponto juga ada pembangkit listrik 2 x 125 MW. Sehingga pada tahun 2013, masalah krisis listrik di Sulsel sudah bisa teratasi.

Masalah transportasi juga mendapatkan perhatian serius karena transportasi ini merupakan salah satu kunci untuk mengurangi high cost economy. Kita ingin angkutan komoditi kita bisa lancar. Makanya untuk jalan poros Pare-pare mudah-mudahan sudah bisa segera normal. Juga untuk jalur poros Soppeng-Wajo, Wajo-Luwu, Wajo-Bone, Bantaeng-Bulukumba dan Bulukumba-Sinjai bisa rampung tahun depan. Untuk sektor jasa, khususnya Bandara Hasanuddin kan sudah mulai kelihatan sesak, padahal baru tiga tahun dibangun. Kita butuh pembenahan lagi untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan di bandar ini. Namun tentu kita juga mengingnkan adanya kerjasama yang baik dengan kabupaten/kota untuk menutupi berbagai kekurangan yang ada, dan mencapai target yang ada. Ini semua adalah perhatian Bapak Gubernur untuk menjadikan Sulsel menjadi lokomotif pembangunan di KTI.
Syukurlah, pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun lalu memang turun dari 7,2% menjadi 6,2%. Tahun 2010 ini kita perkirakan bisa di atas 8%. Yang menggembirakan itu karena pada triwulan II 2010 pertumbuhan ekonomi Sulsel sudah mencapai 9,21%. Makanya infrastruktur banyak yang harus dipacu. Ini semua adalah perhatian Bapak Gubernur untuk menjadikan Sulsel menjadi lokomotif pembangunan di KTI.

– Dalam periode Anda dan Pak Syahrul, ada visi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 2008 – 2013 yaitu menjadikan Sulsel sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pelayanan hak dasar yang didukung kelembagaan pemerintah yang terpercaya. Sampai tahun 2010 ini, apakah sudah ada indikator bahwa Sulsel sudah mencapai minimal 50% dari visi tersebut ?

+ Kalau melihat berbagai indikator yang ada, saya berani katakan bahwa Sulsel sudah masuk 10 besar. Kita kan sudah mengupayakan agar pendidikan hingga 9 tahun itu sudah tidak ada pungutan lagi. Dengan kerjasama antara pemprov dan kabupaten/kota, kita harapkan ini dapat berjalan dengan baik. Warga kabupaten/kota itu kan warga Sulsel juga. Memang ada juga program yang berbeda, seperti di Sinjai. Pemprov sendiri melihat hal-hal seperti itu harus didorong dan kita terus memacu agar pendidikan ini bisa bebas biaya. Kita tidak mau lagi melihat ada warga Sulsel yang tidak mau menyekolahkan anaknya hanya karena kesulitan ekonomi. Mungkin saja di beberapa sekolah, masih ada pungutan yang bersifat sukarela, seperti sumbangan. Kalau bersifat sukarela saya kira bisa dipersilahkan asal tidak diwajibkan untuk menyumbang. Namanya saja sumbangan sukarela.

– Khusus untuk program pendidikan dan kesehatan gratis ini, bagaimana implementasinya sekarang ?

+ Sudah berjalan meskipun belum semua kabupaten/kota mampu mengalokasikan anggaran pendidikannya hingga 60%. Ini hanya soal keterbatasan anggaran. Namun sudah lebih dari 50% daerah di Sulsel sudah mulai melaksanakan program ini. Bahkan sudah ada delapan kabupaten yang menggratiskan pendidikan SLTA.
Provinsi sendiri setiap tahun mendorong agar program ini bisa berjalan optimal walaupun masih banyak keterbatasan. Dana yang terserap itu sekitar Rp300 miliar. Dulu kan tidak sebesar itu. Ini merupakan bukti bahwa kita serius untuk menjadikan Sulsel sebagai provinsi 10 terbaik di Indonesia dalam pelayanan hak dasar.

– Bagaimana dengan peningkatan pelayanan dan kemudahan kepada investor ?

+ Soal pelayanan kepada investor itu kan lain, karena termasuk pelayanan publik dan hal itu sekarang lebih dominan di tingkat kabupaten/kota. Namun tentu kita berharap agar kabupaten/kota bisa memberikan kemudahan usaha bagi investor, misalnya izin dan sebagainya, karena hal itu berdampak positif juga bagi provinsi.

– Selain soal pendidikan dan kesehatan gratis, kira-kira pelayanan hak dasar apa lagi yang sudah terbenahi dengan serius dan dapat dimasukkan dalam kategori 10 terbaik di Indonesia ?

+ Kita lihat dululah bahwa gubernur selama 2 tahun 8 bulan ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat lebih dari 60 penghargaan. Di bidang PU saja kita dapat dua penghargaan. Ini kan artinya, kami sudah dalam track mampu melakukan akselerasi pembangunan. Ibarat perahu, arahnya sudah jelas. Peran masyarakat juga kita harapkan bisa lebih meningkat, sebab pemerintah itu sebenarnya tinggal mendorong saja. Investasi juga kita sambut dan layani dengan baik. Bisa dilihat rumah sakit swasta saat ini mulai ada beberapa yang dibangun, termasuk yang dibangun Lippo Group. Ini menandakan bahwa sudah ada kepercayaan dari investor terhadap Sulsel sebagai daerah yang paling strategis dan kondusif di KTI.

– Pelayanan hak dasar ini kan bermuara pada peningkatan human development index (HDI). Bagaimana posisi HDI Sulsel pada skala nasional saat ini ?

+ HDI ini kan banyak variabelnya. Salah satunya adalah kemampuan baca tulis. Setelah kami cermati mengapa akselerasi HDI kita agak lambat dan posisi HDI kita itu sebelumnya di urutan 23, ternyata di Sulsel masih banyak yang buta aksara, khususnya yang berusia 45 tahun ke atas. Itulah sebabnya gubernur bersinergi dengan babinsa, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita dan lainnya untuk mengentaskan buta aksara ini. Syukurlah HDI kita naik ke posisi 21. Tahun depan kita kita harapkan HDI Sulsel sudah bisa masuk urutan belasan.
Dan jangan lupakan bahwa penduduk Sulsel ini kan ada 8 juta. Kita tidak bisa disandingkan dengan Sulut yang HDI-nya urutan 4. Penduduk Sulut kan sedikit dan mungkin yang buta aksara di sana kurang. Memang kalau disandingkan HDInya kita kalah. Tetapi kalau pendapatan, di Sulawesi ini kita yang paling besar. Uang yang beredar di Sulawesi, sekitar 46% beredar di Sulsel.

– Selain persoalan buta aksara, HDI kan dipengaruhi juga dengan ukuran-ukuran lain seperti tingkat income per kapita, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan daya beli masyarakat.

+ Tahun lalu kita sudah tetapkan UMP kita itu Rp 1juta. Ini di atas Jawa Barat , Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mungkin hanya Banten saja yang hampir menyamai kita. Untuk tahun depan kita akan tetapkan Rp1,1 juta. Kota Makassar sendiri kabarnya akan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Rp1,2 juta. Saya kira wajar kalau Pemkot Makassar menetapkan UMK sebesar Rp 1,2 juta karena ibukota provinsi ada di Makassar. Tentu beda antara Makassar dengan kabupaten lainnya, yang UMK-nya ada yang di bawah Rp1,1 juta. UMK Makassar itu kan baru dibuat. Dan kalau tidak dibuat maka UMP yang akan menjadi patokan.
Di Jawa Timur itu, UMP-nya di bawah Rp1juta. Tetapi kabupaten Kediri sendiri UMK-nya Rp1 juta, karena memang kota industri rokok. Tetapi kabupaten Pacitan kan UMK-nya di bawah Rp900 ribu. Jadi UMP itu diambil sebagai UMR rata-rata.
Untuk income per kapita Sulsel naik terus. Tahun 2008 cuma Rp10,9 juta, tahun 2009 naik menjadi Rp12,6 juta dan tahun 2010 ini dipastikan menjadi Rp13 juta. Ada yang menarik karena angka ini lebih merata karena sektor pertanian, perkebunan dan perikanan kita hidup. Jadi uang itu ada di masyarakat. Beda dengan DKI Jakarta, yang income per kapita-nya besar, tapi uang kurang di tangan masyarakat.

– Salah satu visi Pemprov Sulsel adalah menjadi birokrasi menjadi lembaga yang terpercaya. Apa saja langkah yang sudah dilakukan ?

+ Dalam kepemimpinan Pak Syahrul dan saya, alhamdulillah belum ada kasus korupsi. Kalaupun ada yang diperiksa, itu hanya soal administrasi. Kami memang sangat fokus adalah membenahi tata kelola yang baik dan menjadikan aparatur sebagai contoh dan teladan. Makanya kami banyak melakukan pelatihan maupun trainning ESQ. Ini sudah berjalan bukan hanya pada pegawai pemprov tetapi sampai pada aparat desa. Mengapa demikian ? Kita sadar bahwa cermin aparatur pemprov itu dipantulkan juga di kabupaten. Provinsi ini bisa berhasil kalau kabupaten berhasil, terutama dalam melayani masyarakat.

Yang masih agak terkendala itu adalah masalah pelayanan izin tambang, karena ini memang sudah menjadi kewenangan kabupaten. Dan ada masalah seperti yang terjadi di Bone dan Toraja dimana masalah izin tambang ini sempat mencuat.Nah, kita sudah sering sampaikan ke pusat bahwa masalah izin tambang ini sebaiknya kewenangannya juga diberikan setengah kepada provinsi. Sebab misalnya tambangnya di atas gunung, limbahnya kan mengalir ke daerah bawah yang merupakan wilayah kabupaten lain. Nah kalau kmuncul masalah, kan pemprov yang turun tangan.

– Bagaimana dengan upaya reformasi briokrasi ?

+ Kita sudah jalankan secara bertahap sesuai dengan PP No 41 Tahun 2007. Pak gubernur sering mengatakan bahwa bila birokrasi kita terlalu ramping itu juga kurang baik, karena bisa jadi malah tidak produktif. Kalau gemuk juga mungkin tidak efisien. Jadi sebaiknya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Sulsel ini kan daerah yang luas, sehingga kita restrukturisasi seperti yang ada sekarang. Syukurlah anggaran kita dari pusat selalu meningkat dan ini artinya pusat percaya dengan pelaksanaan proyek-proyek di Sulsel selama ini.

Kita juga menekankan aparatur kita agar mampu mengikuti gaya kepemimpinan yang ada, karena Pak gubernur dan saya kan maunya bergerak cepat tetapi tetap taat aturan. Setiap pemimpin kan punya gaya kepemimpinan sendiri. Ini yang terus kita dorong kepada aparat pemprov.

– Bagaimana bapak secara obyektif menilai kinerja aparat pemprov saat ini ?

+ Saya sudah katakan bahwa kondisinya sudah lebih baik. Untuk menuju ke hal yang ideal ini kan butuh waktu dan proses. Memang kita sadari bahwa masih banyak kritik dan saran dari masyarakat, dan hal itu tentu kita respon. Namun ada juga yang kritik yang rasanya tidak berimbang. Seperti misalnya ada kritik bahwa gubernur kurang memperhatikan pelestarian situs di kawasan Somba Opu. Padahal saat masih di Gowa, Pak Syahrul itu kan justru menjaga keberadaan situs-situs itu. Nah, masalah Somba Opu itu kan tidak sampai akan menghilangkan situs-situs yang ada. Kita hanya ingin melibatkan pihak swasta untuk membenahi kembali kawasan Somba Opu, dengan tetap menjaga situs yang ada. Lihat saja kondisi Somba Opu saat ini, kan sangat tidak terawat. Rumah adat Mamasa saja sudah hancur karena tidak dirawat. Jadi yang mau dibangun oleh swasta adalah space yang kosong. Jadi ini sama sekali tidak merusak situs.

Benteng Rotterdam saja kita jaga kelestariannya karena itu merupakan ikon Sulsel. Kantor Disperindag kan sudah kita gusur dari situ, supaya benteng itu bisa dikembalikan seperti kondisi semula. Kita sadar bahwa peradaban Sulsel yang maju sejak abad ke-16 itu disimbolkan dengan benteng. Gubernur tidak mungkin mau merusak simbol kejayaan peradaban Sulsel masa lalu.
Makanya kami mengimbau agar masyarakat lebih berpikir positif, jangan terlalu berpikir politis. Sebab Pak Syahrul dan saya ini hanya ingin bekerja dan bekerja demi kebaikan masyarakat dan daerah Sulsel ini. Syukurlah, Sulsel sudah lebih baik. (*****)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya