HTTP Status[404] Errno [0]

Terkait konflik Agraria, Abaikan Perlindungan Terhadap Rakyat

30 July 2012 06:27
Terkait konflik Agraria, Abaikan Perlindungan Terhadap Rakyat
Albetnego Tarigan
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Konflik agraria kembali memanas di beberapa daerah. Menurut Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), konflik sengketa lahan tersebut bukanlah masalah baru di Indonesia. Permasalahan utamanya pemerintah tidak melindungi warganya. Namun, lebih memperhatikan kepentingan perusahaan yang berdiri di atas lahan warga.

“Ini bukan hal baru. Tapi, umumnya secara nasional pemerintah tidak memperhatikan hak pemilik sumber daya alam, tapi lebih memperhatikan investasi. Perlindungan masyarakatnya enggak ada,” kata Direktur Walhi, Abetnego Tarigan, Minggu, 29/7/12, seperti dirilis Media Indonesia

Abetnego menjelaskan contoh kasus konflik agraria di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah karena adanya penolakan berdirinya perusahaan tambang di lahan yang dimiliki warga setempat. Namun, tidak ada peran pemerintah dalam konflik antara warga dan perusahaan.

Banyak persoalan agraria yang dibiarkan mengambang oleh pemerintah sehingga masalah tersebut menjalar hingga ke beberapa daerah di Indonesia.

Seperti di Donggala, mereka menolak perusahaan tambang di lahan mereka, penolakan ini enggak diterima, tapi gak ada proses lebih lanjut bagaimana penolakan diakomodir pemerintah. Banyak persoalan pertanahan di tanah air belum diseleseikan dan dibiarkan mengambang.

“Terkait dengan persoalan lingkungan, penolakan tersebut ada kebutuhan untuk mematikan sumber kehidupan berlanjut atau mereka (warga) memang enggak mau ada perubahan di wilayah itu, itu peristiwa di Donggala,” tambahnya.

Abetnego pun menambahkan, Walhi mendukung masyarakat sipil. Konflik agraria tersebut tidak bisa diselesaikan dengan institusi yang ada sekarang termasuk tim penanganan konflik agraria yang rencananya akan dibentuk Presiden SBY.

Walhi mengatakan perlunya komisi khusus untuk menangani masalah sengketa lahan hingga tuntas dan nantinya akan kembali lagi diurus oleh institusi terkait.

Harus ada komisi khusus untuk masalah ini, meski tidak selamanya, nantinya akan kembali ke institusi sekarang. Hampir setiap institusi mempunyai base untuk penyelesaian konflik, tapi tidak ada yang terselesaikan, karena dalam koordinasi antara pemerintah dan institusi.

“Institusi itu merupakan masalah itu sendiri. Perlu ada komisi penyelesaian konflik agraria, yang juga bertugas untuk bagaimana mengontrol keadilan agraria, bagaimana penguasaan agraria di tata,” tuturnya (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya