HTTP Status[404] Errno [0]

Bupati Menduga, BPKP Hambat Kerja Kejaksaan di Mamuju

01 August 2012 04:58
Bupati Menduga, BPKP Hambat Kerja Kejaksaan di Mamuju
Suhardi Duka

BugisPos — Bupati Mamuju Drs H Suhardi Duka menduga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut menghambat kinerja aparat kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah ini.
“Ada beberapa kasus yang tidak dapat ditangani oleh pihak kejaksaan karena BPKP tidak melakukan audit atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di daerah ini,” kata Suhardi Duka di Mamuju, Minggu 29/7/12

Mestinya, kata bupati, BPKP harus melakukan audit atas kasus dugaan korupsi tersebut tanpa harus mengembalikan ke Inspektorat untuk melakukan penilaian terjadinya kerugian negara.

“Teman-teman di kejaksaan telah meminta BPKP untuk melakukan penghitungan adanya kerugian atas temuan pengadaan barang dan jasa di salah satu instansi di lingkup Pemprov Sulbar. Tetapi hal itu tidak dilakukan dan justru dilimpahkan ke Inspektorat untuk menghitung kerugian negara,” katanya.

Kasus dugaan korupsi tersebut, kata Bupati, hingga kini tidak tertangani dengan baik karena aparat hukum kejaksaan tidak bersedia menindaklanjuti apabila rekomendasi penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Inspketorat.

“Makanya, saya katakan, BPKP diduga ikut menghambat kejaksaan dalam melakukan penegakan kasus korupsi di daerah ini,” ujarnya seperti dirilis Antara News.

Bupati dua periode ini mengatakan, kritikan ini sengaja dilontarkan karena dirinya memang konsentrasi membangun program BBM (birokrasi bersih melayani) yang dikuatkan dengan kebaradaan peraturan daerah (Perda) tentang transparansi (una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya