HTTP Status[404] Errno [0]

Korupsi Ranjang, Putri Bupati Takalar Diduga Terlibat

01 August 2012 05:17
Korupsi Ranjang, Putri Bupati Takalar Diduga Terlibat
Illustrasi Ranjang Elektronik

BugisPos — Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Muhammad Damis memintahkan jaksa penyidik kasus korupsi pengadaan 85 unit ranjang di Rumah Sakit (RS) Padjonga Daeng Ngalle, Takalar, untuk menyelidiki keterlibatan putri Bupati Takalar, Ibrahim Rewa, Megawaty Achmad.

Saat kasus ini bergulir, Megawati menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

“Jaksa harus mengungkap seperti apa keterlibatan Megawaty dalam kasus yang tengah disidangkan ini. Karena kami meyakini para tersangka ini hanya dijadikan sebagai tumbal,” tegas Damis saat memimpin sidang lanjutan yang mendudukan mantan Direktur RS Padjonga Daeng Ngalle Takalar Idayati Sanusi, sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Makassar, Senin 30/7/12.

Dalam keterangannya untuk terdakwa yang mantan Direktur RS Padjonga Daeng Ngalle Idayati Sanusi, Suparmi mengaku mengembalikan uang biaya angkutan ranjang elektornik tersebut senilai Rp 375 juta di rujab Bupati Takalar.

Berdasarkan fakta dan kesaksian di persidangan, termasuk Suparmi (eks Bendahara RS Padjonga) yang juga terdakwa lain di kasus ini, terungkap pengembalian uang itu atas perintah Megawaty.

Kesaksian ini merujuk hasil perhitungan audit pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. “Pada saat itu saya ditelepon Ibu Mega agar segera mengembalikan dana yang menjadi temuan BPKP itu,” kata saksi tanpa merinci asal muasal uang.

Hakim Damis berpendapat dan yakin bahwa Megawaty yang juga istri anggota Fraksi PPP DPR RI asal Takalar Achmad Se’re ini merupakan salah satu oknum yang berperan penting dalam kasus pengadaan ranjang elektronik tersebut.

Sebelumnya, sebuah lembaga nirlaba YKF yang berkantor di Jl Urip Sumiharjo, berjuga mengembalikan uang di rumah jabatan Bupati Takalar.

Pengembalian itu diserahkan langsung ketua yayasan itu, Zulkifli Gani Ottoh senilai Rp 272 juta. Hal ini berdasarkan keterangan Sekretaris eksekutif Yayasan Kemanusiaan Fajar (YKF) Irwan Zainuddin saat dihadirkan sebagai saksi persidangan.

“Perkara ini sudah jelas menyalahi aturan. Mengapa mesti pengembalian itu dilakukan di rumah jabatan,” kata anggota majelis, Isjuaedi seperti dirilis Tribun

Berdasarkan fakta di persidangan, YKF bertindak sebagai penerima dan penyalur ranjang eletronik yang bersoal itu. Hal itu berdasarkan atas pemberian kewenangan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI 2009 silam.

Bahkan diketahui, Yayasan ini jadi tempat penitipan ranjang. Selain memberberkan pengembalian dana angkutan ranjang yang diperintahkan Megawaty, saksi juga membenarkan jika dana yang digunakan dalam membayar angkutan ranjang tersebut berasal dari dana pinjaman Jamkesmas.

Selain Suparmi yang dihadirkan sebagai saksi, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Takalar juga menghadirkan saksi lainnya, Roslia. bekas bendahara Jamkesmas yang juga sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Menurut dia, uang yang digunakan untuk mengembalikan dana tersebut diambil dari dana jaminan kesehatan masyarakat. “Saya diminta mencairkan anggaran oleh direktur yang kala itu dijabat oleh Idayati,” kata Roslia.

Idayati membenarkan pengembalian dana itu. Namun dia menyangkal soal sumber uang yang dikembalikan. “Uang itu adalah uang pribadi saya,” kata terdakwa mengakui adanya keterlibatan Megawaty dalam kasus tersebut.

Diketahui, pengangkutan 85 unit ranjang itu seyogyanya gratis karena anggaran pengadaan ranjang senilai Rp 532 juta itu merupakan hibah dari Sekretariat Wakil Presiden pada 2008.

Penasehat hukum terdakwa Idayati yakni Nasiruddin Pasigai, mengatakan, dalam kasus ini kliennya dinilai tidak bersalah lantaran hanya melanjutkan proses pekerjaan yang sebelumnya ditangani mantan Direktur RS Syarifuddin.

“Disinilah dituntut keberanian pihak kejaksaan untuk menyeret siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam kasus korupsi pengadaan ranjang elektronik tersebut. pemberantasan kasus korupsi kan harus dilakukan secara infarsial jangan hanya setengah-setengah. Padahal dalam kasus ini jelas-jelas adanya keterlibatan Bupati Takalar dan anaknya,” tegas pengacara terdakwa meminta agar Megawaty juga harus diseret ke pengadilan untuk dimintai keterangannya.

Pengacara Syarifuddin yaitu Asfah A Gau, kepada Tribun, dia mengecam kinerja kejaksaan yang dianggap menyeret orang yang tidak bersalah dalam kasus ini.

“Seharusnya kejaksaan berani menyeret orang-orang besar yang bermain dalam kasus ini. seperti bupati Takalar dan sejumlah pimpinan media,” tegas Asfah kepada Tribun (*)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya