HTTP Status[404] Errno [0]

Guru di Makassar Ancam Demo Akbar

04 August 2012 03:44
Guru di Makassar Ancam Demo Akbar
Guru yang sedang Disertifikasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Guru yang sedang Disertifikasi

Bugis Pos.com—Sejumlah guru setingkat SMA/SMK Makassar mendatangi gedung wakil rakyat, DPRD Kota Makassar, Kamis 2/8/2012. Mereka mempersoalkan dana sertifikasi guru yang mandek dalam kurun 4 (empat) bulan terakhir.

Mereka diterima komisi D DPRD Kota Makassar. Di depan anggota komisi membidangi kesejahteraan rakyat itu, para guru menuntut agar Dinas Pendidikan Kota Makassar dapat segera membayarkan tunjangan sertifikasi guru, paling lambat sebelum memasuki hari raya idul fitri 1433 Hijriyah.

Mustafa, S.Pd, seorang guru di SMK Negeri 2 Makassar dalam pernyataan sikap yang disampaikan mengancam Pemerintah kota dengan menegaskan para guru akan menggelar demo besar-besaran (demo akbar). Hal itu akan dilakukan bila tunjangan sertifikasi guru tidak segera dibayarkan.

“Kami akan menggelar demo-besar-besaran jika tunjangan sertifikasi para guru tidak dibayarkan sebelum lebaran idul fitri,” ancam Mustafa.

Pernyataan sikap tersebut diperkuat dengan penandatanganan yang dibubuhkan 6 (enam) guru. Mereka yang membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi itu, yakni , Muh Aras Angga (SMK 2), Dadjing (SMA 14), Chandra (SMA 5) dan Drs Yahya (SMA 2), Sirajuddin (Guru SMKN 3), Ramli (SMK 4), ,” kata Mustafa saat membacakan surat pernyataan.

Lebih lanjut, Mustafa menegaskan, guru-guru Makassar akan kembali menggelar aksi demo yang dijadwalkan tanggal 6 Agustus pekan depan. Bukan saja hanya guru yang akan berdemo, tapi juga menurunkan siswa-siswi di daerah ini.

Guru SMK Negeri 3 Kasrun Kasiran menyatakan, guru-guru menduga tunjangan sertifikasi telah dipolitisasi. Buktinya, guru penerima dana sertifikasi selalu direpotkan dengan dokumen setiap pencairan tunjangan.

“Guru-guru telah dipolitisasi, kami dipermain-mainkan. Kenapa guru dibedakan dengan dosen, yang dibayarkan tanpa batas waktu,” papar Kasrun.

Kasrun menambahkan, saat ini belum ada undang-undang yang mengikat keterlambatan pembayaran dana sertifikasi guru. Bila ada aturan, para guru akan menyeujuinya.

“Tunjangan sertifikasi guru tidak seberapa besar, tapi kenapa mesti kami dipermainkan ?” ujarnya.

Saat menerima aspirasi para guru, anggota DPRD Makassar H Zaenal Dg Beta mengatakan, pembayaran dana sertifikasi guru harus dicari petunjuk teknisnya (juknis) pembayarannya. Menurutnya, untuk mengetahui dana sertifikasi guru yang hanya dibayarkan dua bulan akan diketahui dari juknis tersebut.

“Perlu kita lihat dulu juknis pembayaran sertifikasi guru itu, agar semua jelas. Sehingga tidak ada saling tuding antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Pusat,” saran Zaenal Dg Beta (gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya