HTTP Status[404] Errno [0]

Bila Pilgub Sulsel Diundur ke Tahun 2015

05 August 2012 06:47
Bila Pilgub Sulsel Diundur ke Tahun 2015
Illustrasi

BugisPos — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel belum memastikan penundaan pilkada hingga 2015, sebagaimana diwacanakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
“Kita belum memastikan penundaan Pilkada, karena belum ada aturan. Kalaupun ada aturan khusus, maka KPU akan tunduk,” kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman, di Makassar, Jumat 3/8/12

Menurut dia, dasar KPU Sulsel merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pilkada digelar paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala derah berakhir.

“Ini kan baru wacana yang dihembuskan Mendagri. Lagipula mesti ada regulasi dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas pengunduran dari jadwal pilkada di beberapa daerah tersebut,” katanya seperti dirilis Antara News.

Berdasarkan agenda, Pilkada di beberapa daerah akan digelar pada 2013, seperti di Kabupaten Sinjai dan Bantaeng (April), kemudian Agustus, Pare-pare, Enrekang, Sidrap. Selanjutnya, pada Oktober, Luwu, Wajo, Pinrang dan Kota Makassar, sementara Jeneponto nanti di September.

Kendati demikian, kata Ziurrahman, apabila pilkada diundur hingga 2015, maka perlu ditunjuk carateker atau pengganti sementara pucuk pimpinan di daerah untuk mengatur pemerintahan.

Direktur PT Lingkaran Jurnal Indonesia Dedi Alamsyah Mannaroi menyatakan, apabila Mendagri memaksakan pengunduran dengan alasan efisiensi anggaran, maka akan membawa beban psikologis bagi para kandidat.

Dedy menyebutkan, pengunduran sejumlah Pilkada seperti di Kabupupaten Luwu, Wajo, Pinrang dan Makassar secara tidak langsung akan membawa beban psikologis bagi kandidat, utamanya di Kota Makassar.

“Pastinya membawa beban psikologis bagi calon kepala daerah utamanya di Makassar. Karena selama ini mereka sudah mengatur ritme pola gerakan atau strategi mereka untuk meraih simpati masyarakat dengan mendatangi sejumlah wilayah,” ucapnya.

Pesta demokrasi sekelas Pemilihan Umum Wali Kota Makassar, tuturnya, diyakini semua calon yang akan maju telah melakukan kajian baik dari segi moril apalagi materi. Para calon pasti sudah menetapkan anggaran yang dibutuhkan dari tahun 2012 hingga 2013.

Kini yang terjadi malahan mundur dari 2012 hingga ke 2015. Itu artinya masih ada sekitar 3 tahun untuk mereka kembali mengeluarkan dana yang diperlukan.

“Saya yakin mereka pasti khawatir jika diundur maka akan terjadi ‘high cost’ atau biaya besar,” katanya.
Kemungkinan Pilkada di empat kabuaten kota ini, baru dilaksanakan 2015 bersama dengan 43 Pilkada di Indonesia, karena ditunda.

“Mengapa tidak dimajukan, justru malah diundur. Hal ini ditempuh Kemendagri dengan alasan untuk mengantisipasi terganggunya tahap Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan efesiensi anggaran,” katanya (una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya