HTTP Status[404] Errno [0]

Tidak Benar Dana Sertifikasi Guru Mengendap di Rekening Pejabat

05 August 2012 06:38
Tidak Benar Dana Sertifikasi Guru Mengendap di Rekening Pejabat
Taufiek Rahman dan Mahmud BM

BugisPos – Soal pembayaran dana tunjangan sertifikasi guru di Kota Makassar, ditanggapi Pemkot Makassar. Bagian Keuangan Pemkot mengklaim belum menerima anggaran yang tertunggak sejak Maret hingga Juni.
Sebaliknya, Pemkot Makassar menyatakan jika keterlambatan tunjangan sertifikasi tersebut merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Alasannya, dana yang disalurkan ke kas pemkot hanya untuk pembayaran tunjangan Januari dan Februari.

Kepala Bagian Keuangan Daerah Taufiek Rahman mengaku, anggaran pembayaran tunjangan sertifikasi guru sejak Maret hingga Juni belum ditransfer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.“ Anggarannya belum kita terima. Kalau sudah ada pasti langsung disalurkan kepada guru yang berhak menerima,” kata Taufiek. Pernyataan Taufiek Rahman tersebut sekaligus membantah rumor yang menyatakan, jika anggaran tersebut telah disalurkan Kemendikbud dan mengendap di kas Pemkot Makassar.

Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia (FKPAGI) pusat bahkan mengonfirmasi langsung pembayaran tersebut ke kementerian yang bersangkutan. Taufiek menegaskan, seluruh dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat hanya melalui satu rekening yakni atas nama Pemkot Makassar. Karena itu, dia menyatakan, rumor yang menyebutkan dana tersebut mengendap di rekening pejabat pemkot, tidak benar.

“Dana itu ditransfer lewat rekening pemkot. Hanya satu rekening pemkot, sama rekeningnya saya, sama rekeningnya pak wali dan semua pejabat,” ucapnya seperti dirilis SINDO. Menurutnya,dalam pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pemkot hanya sebagai fasilitator.

Alasannya, dana pembayaran untuk 5.400 guru di Makassar senilai Rp180 juta bersumber dari Kemendikbud yang belakangan terlambat melakukan transfer anggaran. “Anggaran sertifikasi guru untuk triwulan pertama saja kami baru terima bulan Mei kalau tidak salah.Itupun hanya cukup untuk membayar tunjangan untuk bulan Januari dan Februari,” kata Taufiek.

Hal senada diutarakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar Mahmud BM, yang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya, dana yang dicairkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud hanya Rp45 miliar dari yang seharusnya sekira Rp180 miliar untuk membayar tunjangan sertifikasi guru triwulan I dan II.

Karena itu, Disdik Makassar menyerahkan langsung kepada pemerintah pusat untuk membayarkan tunjangan sertifikasi guru di Makassar. “Ini tanggungjawab Kemendikbud, karena kami sudah mengajukan Rp180 miliar. Tetapi hingga saat ini hanya sekitar Rp40 miliar yang sudah dikirimkan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Mahmud, Disdik Makassar tetap berupaya secepatnya membayarkan tunjangan sertifikasi guru dengan beberapa kali melayangkan surat ke Kemendikbud. Mahmud juga tidak panik menanggapi ancaman unjuk rasa besar-besaran 6 Agustus dan aksi mogok mengajar dari guru. Baginya, guru adalah orang-orang yang terdidik sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dunia pendidikan (una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya