HTTP Status[404] Errno [0]

Nota Kesepahaman Lemahkan UU KPK

07 August 2012 01:55
Nota Kesepahaman Lemahkan UU KPK
Romli Atmasasmita

BugisPos — Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai nota kesepahaman (MoU) antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bermasalah. Isi nota kesepahaman dinilai malah melemahkan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002.
“Masalahnya justru MoU melemahkan UU KPK. Dan itu ditandatangi Abraham Samad (Pimpinan KPK),” kata Romli usai berdiskusi dengan jajaran Divisi Hukum Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 6/8/12.

Menurut Romli, sesuai UU Korupsi, KPK berwenang melakukan supervisi atau pengawasan terhadap kasus-kasus korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi kewenangan supervisi itu menjadi hilang karena MoU justru mengatur pengendalian bersama kasus korupsi.

“Di UU KPK kan tidak ada pengendalian bersama. KPK harus mengkoordinasi, mensupervisi. Sebetulnya tidak perlu diteken Abraham Samad. Di UU KPK cukup jelas. Tapi memang ada yang perlu diatur teknis, itu jadi norma baru,” jelas Romli.

Romli mengatakan, adanya poin pengendalian bersama di nota kesepahaman membuat KPK menjadi selevel dengan Polri dan Kejaksaan. Padahal di UU korupsi, KPK harusnya mengawasi dan bisa mengambil alih kasus apabila terbengkalai di Polri atau Kejaksaan.

“KPK itu kan mensupervisi, harusnya KPK punya kewenangan lebih besar. Dengan MoU malah supervisinya hilang. Jadi selevel,” jelas Romli.

Masalah lain, lanjut Romli, MoU mengatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Padahal di UU KPK hanya 14 hari.

Romli mengatakan, MoU ditandangani Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Abraham Samad. Dengan demikian, KPK tidak bisa mengabaikan MoU. Sebab MoU merupakan perjanjian yang sama mengikatnya dengan UU.

“Kalau seseorang tidak melaksanakan suatu perjanjian salah satu di pasal itu, berarti dia wanprestasi melanggar UU,” kata Romli seperti dirilis MICOM.

Selain itu, integritas pimpinan KPK juga dipertaruhkan. “KPK kan lembaga superbody. Pimpinan harus berintegritas, akuntabilitas. Kalau dia bilang MoU enggak berlaku buat saya, integritas dia dimana? Kalau dicabut MoU itu, loh dia waktu tandatangan baca apa enggak? Ini persoalan serius. Makanya siapa yang nyusun MoU itu kok jadi begini,” ucap Romli.

Romli menyarankan KPK dan Polri duduk bersama untuk merevisi MoU. Revisi yang dimaksud adalah menyelaraskan isi MoU dengan UU KPK (*)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya