HTTP Status[404] Errno [0]

Pengadilan Bansos, Jaksa Diminta Hadirkan BPK

08 August 2012 04:01
Pengadilan Bansos, Jaksa Diminta Hadirkan BPK
Illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, dan penyidik pidana khusus terkait dugaan korupsi bantuan sosial sebesar Rp8,8 miliar.
“Kami menganggap saksi yang sudah kami hadirkan selama persidangan ini sudah cukup untuk memustuskan kasus ini, sisa beberapa saksi lagi seperti tim ahli dari BPK,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Grefik di Makassar, Selasa 7/8/12

Dalam agenda persidangan yang menjadwalkan mendengarkan keterangan saksi mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel periode 2004-2009 La Kama Wiyaka, Dahlan Maulana dan Syahrir Sanusi mangkir dalam pemanggilan untuk kedua kalinya.

Begitu juga dengan penerima dana bansos Hosni Mubarak serta saksi konfrontir dari Komisi E DPRD Sulsel Nashruddin tidak menghadiri panggilan jaksa.

Dengan ketidakhadiran para saksi itu, JPU kemudian mengagendakan tiga orang saksi yang tersisa. Tiga saksi yang akan dihadirkan itu bertujuan untuk mengungkap hasil kerugian negara yang ditimbulkan dan darimana aliran dana pengembalian dana bansos ke Kas Daerah Pemprov Sulsel Februari lalu.

“Ketiga saksi yang akan dihadirkan itu merupakan saksi atas permintaan majelis hakim dan tim penasehat hukum terdakwa Anwar Beddu,” katanya seperti dirilis Antara News.

Adapun ketiganya saksinya adalah Kepala Sub Bagian Anggaran, Biro keuangan (kini Biro Pengelolaan Keuangan Daerah) Pemprov Sulsel Nurlina, jaksa penyidik kasus bansos Ginandjar Cahya dan tim ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Diketahui, pada kasus bansos ini tim JPU rencananya menghadirkan sekitar 60 orang saksi dan hingga saat ini jumlah saksi dapat dihadirkan baru 43 orang.

Graefik menjelaskan, tiga saksi yang dihadirkan itu merupakan permintaan dari majelis hakim. Secara rinci dia menyebutkan Nurlina dihadirkan untuk dimintai keterangan seputar pengembalian dana bansos sebesar Rp8,8 miliar berdasarkan hasil temuan BPK.

“Nurlina dihadirkan ke persidangan karena Nurlina lah yang diduga menalangi seluruh pengembalian dana bansos yang diduga ikut dinikmati para politisi,” jelasnya.

Berdasarkan dalam fakta persidangan sejumlah saksi kurir baik yang berasal dari staf DPRD Sulsel maupun dari Biro Keuangan mengaku pernah menandatangani kwitansi pengembalian.

Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan pada sejumlah mantan anggota DPRD yang selama ini disebut menerima dana bansos, seluruhnya membantah kalau telah mengembalikan uang ke kas daerah.

“Aliran dana inilah nantinya akan kami konfirmasi dari mana asal muasal dana tak bertuan itu,” ucapnya.

Selain Nurlina, jaksa penyidik bansos Ginandjar Cahya juga bakal diperiksa sebagai saksi atas permintaan tim penasehat hukum terdakwa Anwar Beddu, setelah dalam beberapa keterangan saksi dalam BAP dibantah pada proses persidangan.

“Khusus untuk penyidik, kami mintai keterangan seputaran menyangkut banyaknya perbedaan keterangan saksi saat diperiksa di kejati dan di persidangan,” ungkap salah seorang jaksa lainnya Muhammad Yusuf Putra.

Penasehat hukum Anwar Beddu, Asmaun Abbas, menegaskan kepada majelis hakim agar setelah keputusan JPU yang menyebutkan saksi yang diajukan ke persidangan perkara ini sudah cukup, maka perlu kejelasan jangan sampai keterangan saksi-saksi di dalam BAP tetapi belum dihadirkan pada persidangan tetap masuk sebagai bagian materi tuntutan JPU.

“Bagi kami semua saksi harus dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan siapa tahu masih ada pihak yang diduga ikut terbelit dalam kasus ini,” tegas Asmaun (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya