HTTP Status[404] Errno [0]

Sidang Korupsi Penyulingan Air Bersih Barrang Lompo

09 August 2012 02:17
Sidang Korupsi Penyulingan Air Bersih Barrang Lompo
Warga Pulau Barrang Lompo yang kini telah menikmati air bersih dari mesin penyulingan yang dibuat oleh Dinas PU Kota Makassar
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com


Warga Pulau Barrang Lompo yang kini telah
menikmati air bersih dari mesin penyulingan
yang dibuat oleh Dinas PU Kota Makassar

BugisPos — Majelis Hakim dugaan korupsi pengadaan mesin penyulingan air bersih di Pulau Barrang Lompo, Makassar, menolak seluruh nota pembelaan terdakwa yang diajukan dalam proses sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu 8/8/12.
“Seluruh apa yang menjadi pembelaan terdakwa semuanya kami tolak karena sudah masuk dalam materi pokok perkara,” kata Ketua Majelis Hakim, Maringan Marpaung dalam putusan sela kasus tersebut.
Majelis berpendapat, dakwaan jaksa kepada dua terdakwa sudah jelas dan tepat bahkan sudah memenuhi unsur subjektif dan objektifnya. Jaksa telah menguraikan bahwa yang diperbuat para terdakwa berindikasi timbulnya unsur melawan hukum yakni terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp 300 juta.
“Dengan penolakan nota pembelaan terdakwa, maka sidang ini akan kami lanjutkan dengan proses pemeriksaan saksi pada persidangan selanjutnya,” ujar majelis hakim seperti dirilis Tribun
Hamka Hamzah yang bertindak selaku penasehat hukum terdakwa, mengaku menerima apa yang menjadi keputusan final majelis hakim dengan melanjutkan perkara itu ke persidangan.
Dalam perkara ini, jaksa menyeret tiga orang tersangka yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa. Mereka adalah Direktur PT Tirta Star Kencana Sakti, Cathrina Sumilat, selaku rekanan pengadaan mesin air, Juliani Jafar sebagai panitia pelaksana teknis kegiatan, dan Dachyar Hursany sebagai pembantu pelaksana teknis.

Kasus ini mencuat setelah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar membangun mesin penyulingan air asin menjadi air tawar di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar pada tahun 2008 hingga 2009.

Proyek itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar tahun 2008 sebesar Rp 1,2 miliar. Setelah proyek terbangun, warga pulau mempertanyakan kondisi mesin air yang tidak berfungsi.

Adapun air tawar yang dijanjikan tak kunjung mengalir. Warga menduga mesin yang digunakan adalah rakitan alias palsu, bukan berasal dari merek luar negeri seperti yang dijanjikan. Warga yang kecewa kemudian melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Negeri Makassar. Demikian awal kisah dari kasus ini. Benarkah demikian ?

Kasus yang Dipaksakan

Hasil investigasi BugisPos atas kasus ini, menyimpulkan bahwa terlihat kasus ini berupaya dipaksakan masuk ke pengadilan Tipikor. Bahwa mesin penulingan air bersih yang dibuat oleh Dinas PU Kota Makasar tersebut, sesungguhnya telah berfungsi baik, dan memang proyek ini biayanya hanya untuk pengadaan mesin rakitan dengan biaya Rp1,2 miliar. Karena bila diadakan mesin utuh, maka anggarannya bisa mencapai Rp5 miliar. Hanya saja, seorang tokoh masyarakat setempat yang diserahi mengoperasikan mesin ini agar produk airnya dapat dimanfaatkan warga pulau Barrang Lompo, ternyata berbuat curang. Caranya, pipa yang mengalirkan air ke rumah pendudukan, disumbat oleh sang tokoh masyarakat yang kini sudah meninggal. Tujuannya, agar yang bersangkutan dapat leluasa menjual air ke penduduk dengan alasan mesin tak berfungsi baik.

Warga yang mendapat informasi bahwa mesin itu rusak, lantas melaporkan ke Kejari Makassar. Saat itu, setahun lalu, tim Dinas PU, BPK dan Kejaksaan turun ke Barrang Lompo melihat langsung. Dan ternyata mesin berfungsi baik setelah membobol pipa yang sengaja disumbat tersebut. Dan saat itulah pihak Kejari tidak melanjutkan penyelidikan, sebab ternyata mesin ini berfungsi baik.

Hanya saja, pada waktu itu, untuk menghentikan penyelidikan kasus ini, dikabarkan ada permintaan uang dari pihak tertentu sampai Rp500 juta. Namun yang dapat dipenuhi pihak Dinas PU tidak sampai sejumlah. Juga soal siapa yang menerima uangnya, Kadis PU Ir.Ridwan Muhadir waktu itu kepada BugisPos tak ingin mengatakan siapa orangnya.
Dengan demikian, soal permintaan uang dari kasus ini, belum begitu jelas dari pihak mana yang meminta uang sebesar itu. Dan soal mengapa kasus ini akhirnya sampai di pengadilan, juga dikabarkan ada sejenis permintaan uang yang tak mampu dipenuhi. Namun di kalangan Dinas PU dan kontraktor seolah sepakat tutup mulut di soal siapa yang minta uang tersebut.
Menganggapi hal ini, kalangan LSM di Makassar meminta pihak berwenang agar segera turun tangan mengusut masalah ini (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya