HTTP Status[404] Errno [0]

Korupsi Kabel PLN Rp82 Miliar, Tunggu Instruksi Kejagung

11 August 2012 01:19
Korupsi Kabel PLN Rp82 Miliar, Tunggu Instruksi Kejagung
Illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Illustrasi

BugisPos — Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum bisa menetapkan tersangka kasus korupsi ratusan miliar di tubuh PLN karena masih menunggu instruksi dari Kejaksaan Agung.
“Kasusnya masih ditangani, tetapi untuk penetapan tersangkanya kami masih harus berkoordinasi dan menunggu instruksi Kejagung,” tegas Asisten Pidana Khusus Chaerul Amir melalui Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Nur Alim Rachim di Makassar, Kamis 9/8/12

Ia mengatakan, proses penyidikan dan penetapan tersangka untuk kasus ini membutuhkan kehati-hatian yang tinggi karena proyek pengadaan kabel dan material underground cable (UGC) dan transmisi line (T/L) 150 KV dari Kecamatan Bontoala menuju Tanjung Bunga, Makassar merupakan kasus yang besar.

Dalam proyek ini, dugaan awal kerugian negara berdasarkan penghitungan dan temuan di lapangan oleh penyidik menemukan adanya kerugian sekitar Rp13 miliar.

Namun dugaan kerugian itu masih belum pasti karena kerugian yang ditaksir masih estimasi sementara dan pihaknya mengaku jika kerugian ini masih bisa membengkak hingga Rp82 miliar.

“Untuk sementara ini hasil penghitungan kerugian negara masih sekitar Rp82 miliar tetapi angka ini belum final dan bisa saja membengkak menjadi Rp82 miliar lebih,” katanya seperti dirilis Antara.

Berdasarkan informasi di Kejaksaan, dalam kasus ini penyidik Kejati Sulsel masih berdebat terkait dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan lantaran disinyalir proyek itu dianggap belum difungsikan hingga sekarang.

Sehingga, pihak kejati mengaku sangatlah berhati-hati dalam menentukan calon tersangka yang diduga bertanggungjawab penuh pada proyek bernilai ratusan miliar tersebut.

“Makanya untuk saat ini penyebutan tersangka terpaksa kami tunda karena faktor kehati-hatian dan harus meminta petunjuk dari pihak Kejagung lantaran persoalan kerugian negaranya juga dinilai sangat besar,” terangnya.

Sebelumnya, tim Kejati Sulselbar telah menelusuri dugaan adanya korupsi puluhan miliar pada pengadaan dan pemasangan kabel bawah tanah milik PLN yang terletak di sebagian wilayah Kota Makassar dengan anggaran Rp82 miliar.

Pemasangan kabel bawah tanah yang dilakukan PLN yakni mulai dari Kecamatan Bontoala hingga wilayah Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.

Proyek pengadaan dan pemasangan kabel bawah tanah itu dikelola oleh pihak konsorsium dari beberapa gabungan perusahaan yakni, PT Dwiva Konekra, PT Energi Selaras, PT Multi Pabrindo dan PT Temancom sebagai pihak rekanan.

Berdasarkan data yang diperoleh Kejaksaan, total anggaran dana yang bersumber dari APBN dan APLN sebesar Rp82 miliar lebih.

Ia merinci, anggaran sebesar itu terdiri atas pengadaan kabel yang total anggarannya sebesar Rp86 miliar lebih, sementara untuk dana pemasangan kabelnya berkisar Rp18 miliar lebih.

Nur Alim menilai selain ditemukan spesifikasi yang tidak sesuai dalam kontrak, penyidik juga menemukan kejanggalan lain yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Kepres Nomor 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, juga terjadi pelanggaran pada Undang-undang (UU) tentang perbendaharaan negara, serta ketentuan yang berlaku dalam hal pengadaan barang dan jasa diinternal PT PLN (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya