HTTP Status[404] Errno [0]

Pungli BPHTB di Dispenda Makassar, Kejaksaan Diminta Turun Tangan

15 August 2012 03:29
Pungli BPHTB di Dispenda Makassar, Kejaksaan Diminta Turun Tangan
Trisnode,SH dan Sukri Arifin
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos.com – Masyarakat yang punya kepentingan melakukan jua-beli tanah dan bangunan di Kota Makassar, kini merasa resah atas perlakuan UPTD Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memungut ‘bea liar’ sebesar 20 persen dari harga tanah dan bangunan yang diperjual-belikan, padahal harga jual tanah bangunannya sesuai nilai transasksi di bawah Rp 60 juta.

Seorang warga yang menjual tanahnya di kecamatan Manggala, melimphkan keluhannya kepada petugas di kecamatan, mengapa tanah/bangunanya yang dijual seharga di bawah Rp 60 juta, dipaksakan agar harga tersebut dinaikkan di atas Rp 60 juta. Kemudian kelebihan harga di atas Rp 60 juta itulah dibayar ke UPTD BPHTB Dispenda Makassar diminta sebesar 20 persen. Padahal sesungguhnya dalam penjualan ini hanya dikenakan PPN 10 persen, tanpa dikenakan BPHTB. Menurut warga tersebut, harga tanahnya memang di bawah Rp 60 juta, tapi dipaksakan dinaikkan harganya supaya dikenakan BPHTB.

Tidak hanya warga di Manggala ini yang mengeluh, tetapi sejumlah notaris di Makassar juga sudah pada mengeluh, mengapa Dispenda melakukan pungutan diluar ketentuan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 87 UU no.28/2009 ayat 1 mengatur dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Pada ayat 2 diuraikan antara lain ; a. Jual beli adalah harga transasksi ; b. Tukar-menukar adalah nilai pasar ; c. Hibah adalah nilai pasar ; dan d. Hibah wasiat adalah nilai pasar. Pada ayat 4 dijelaskan, bahwa besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60 juta.

Sudah 5 Miliar

Kepala UPDT BPHTB Dinas Pendapatan Kota Makassar Drs.Sukri yang dikonfirmasi BugisPos, mengakui adanya pungutan 20 persen tersebut, dengan alasan bahwa nilai transaksi mereka yang Rp 60 juta ke bawah, faktanya di lapangan tidak sesuai dengan nilai transaksinya. Makanya UPTD BPHTB Dispenda berinisiatif mengenakan mereka bea 20 persen dari nilai transaksi yang di bawah Rp 60 juta tersebut, dengan menaikkan nilai transaksinya lebih dulu. Alasan Sukri, ini diatur di UU no.28/2009. Namun dia akui bahwa nilai pungutan 20 persen itu tidak diatur dalam UU no.28/2009.

Sukri menjelaskan, mulai tanggal 15 Maret 2012 BPHTB dikelola oleh UPTD Dispenda Makassar, dan hingga Juni 2012 sudah menghasilkan BPHTB sekitar Rp 5 miliar, termasuk di dalamnya hasi pungutan 20 persen tersebut. Dijelaskan, bila NJOP jauh beda dengan harga jual, contohnya, NJOP 200 juta, tapi ternyata harga jualnya 50 juta, maka dikenakan 20 persen dari harga jual untuk mengamankan pendapatan daerah. Dan ini sudah tidak diperlukan dasar hukum lagi. Dan sebenarnya yang diperlukan ialah kejujuran PPAT atas harga yang sebenarnya sesuai yang terjadi di lapangan.

Sekretaris Dinas Pendapatan Trisnode,SH yang dikonfirmasi mengatakan, sebetulnya memang tidak benar bila ada pungutan yang tak punya dasar hukum. Trisnode yang mantan Kabag Hukum Pemkot Makassar ini menambahkan, seharusnya memang lebih dulu ada payung hukum, semisal perwali, yang memayungi pungutan 20 persen itu, baru bisa dijalankan. Tapi, elak Trisnode, sebaiknya hal ini dikonfirmasikan saja ke Kepala Dinas Pendapatan. Namun hingga terpublikasinya berita ini, Kadispenda Shabbir L Ondo belum berhasil dikonfirmasi. Sedang Kapala Kejaksaan Makassar yang berusaha diminta tanggapanannya atas masalah ini, juga belum berhasil ditemui. Seorang Jaksa di seksi intel mengatakan, bila pungutan 20 persen BPHTB itu benar adanya, maka sangat mudah kasus ini dibawah ke pengadilan. Sangat mudah menemukan bukti-buktinya, dua orang notaris saja bicara sudah cukup, katanya (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya