HTTP Status[404] Errno [0]

Hakim Pengadilan Tipikor Tuding Jaksa Salahi Prosedur

17 August 2012 07:33
Hakim Pengadilan Tipikor Tuding Jaksa Salahi Prosedur
Dua pejabat Pemprov Sulsel yang menjadi saksi dalam persidangan kasus bansos yang digelar beberapa waktu lalu.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Dua pejabat Pemprov Sulsel yang menjadi saksi dalam persidangan kasus bansos yang digelar beberapa waktu lalu.

Bugis Pos — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menuding penyidik kejaksaan telah menyalahi prosedur pemeriksaan terhadap perkara korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sulawesi selatan senilai Rp8,8 miliar pada 2008.
“Setelah persidangan yang panjang, hampir tiap kali sidang terdapat kesalahan dalam BAP (berita acara pemeriksaan,red) dan ini bukan lagi salah ketik tapi sudah menyalahi prosedur,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Zulfahmi kepada Antara di Makassar.

Ia mengatakan bahwa kesalahan ini dinilai fatal karena hasil proses pemeriksaan berita acara (BAP) menjadi rujukan jaksa dalam melahirkan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa yang menyeret Bendahara Pengeluaran Kas Daerah (BPKD) Pemprov Sulsel Anwar Beddu.

“Ini menyangkut nasib seseorang atau terdakwa, jika dalam prosedur pemeriksaan salah maka dapat dipastikan dakwaan jaksa serta tuntutannya pasti amburadul. Jadi jaksa seharusnya lebih berhati-hati,” katanya.

Tudingan yang dilontarkan Zulfahmi yang didampingi Rostansar dan Damis itu saat jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi dari jaksa penyidik bansos Kejati Sulsel Ginanjar Cahya Permana.

Ginanjar dalam kesaksiannya mengaku telah melakukan pemeriksaan secara profesional. Setiap saksi yang sudah diperiksa akan diberi kesempatan membaca ulang berita acara pemeriksaan.

“Jadi sebenarnya ini bukan menjadi kesalahan kami. Karena setelah saksi diperiksa, saksi kemudian diberikan kesempatan untuk membaca ulang hasil keterangannya,” katanya.

Namun, Ginanjar mengakui adanya kesalahan pada berita acara pemeriksaan saksi lain bernama Zainal Djaffi.

Dalam berkas itu tertera sejumlah lembaga menerima uang senilai Rp35 miliar sampai Rp50 miliar. “Nilai itu sebenarnya bukan miliaran melainkan jutaan rupiah,¿ tegasnya.

Kuasa hukum terdakwa Anwar Beddu, Hamka Hamzah menduga penyidik melakukan pola “copy-paste” saat melakukan pemeriksaan. Akibatnya, banyak data yang keliru bahkan kesalahan itu dianggap sebagai kesalahan fatal.

“Bagaimana caranya itu penyidik mengaku jika tidak ada kesalahan dalam memeriksa sementara antara pertanyaan dan jawaban itu tidak nyambung,” ucapnya.

Sebelumnya, kasus penyalahgunaan anggaran dana Bansos Sulsel 2008 ini terkuak setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menyebutkan, kerugian negara sekitar Rp8,8 miliar dalam penyaluran dana Bansos yang totalnya sekitar Rp151 miliar.

Dari penyalahgunaan anggaran Rp8,8 miliar itu, sebanyak 202 lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) penerima dana Bansos itu dinilai tidak terverifikasi di Badan Kesbangpol Sulsel.

Bukan cuma itu, ke-202 lembaga ini juga dinilai fiktif, karena dalam penyelidikan dan penyidikan tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, tidak menemukan adanya satupun lembaga yang mempunyai struktur kepengurusan, alamat, maupun nomor telepon sesuai syarat legalitas suatu lembaga.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya