HTTP Status[404] Errno [0]

Presiden SBY Sindir Perseteruan Dua Lembaga Penegak Hukum

17 August 2012 08:00
Presiden SBY Sindir Perseteruan Dua Lembaga Penegak Hukum
Presiden SBY

BugisPos — Saat menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD, 16 Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedikit menyindir ego antarlembaga penegak hukum. Sindiran itu terkesan ditujukan kepada KPK-Polri yang tidak satu visi dalam menangani kasus simulator SIM.

Sebagai kejahatan luar biasa seharusnya penanganan tindak pidana korupsi dilakukan secara sinergis. Lembaga penegak hukum saling bekerjasama, saling mendukung, dan saling menguatkan. Bukan justeru saling adu kekuatan. “Sikap saya jelas, bahwa antar penegak hukum harus menjalin kebersamaan, bukan bersaing secara tidak sehat dan saling melemahkan,” kata Presiden.

Apalagi penegakan hukum korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. “Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, adalah kuncinya. Jika terjadi perbedaan pandangan, proses hukum harus tetap berjalan lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena itu, menegakkan hukum terletak pada keberpihakan untuk mengungkap penyimpangan, bukan untuk menutup-nutupinya,” tegasnya.

SBY menuturkan genderang perang terhadap korupsi tersu dilakukan dan tak boleh mengendur. Itu sebabnya perilaku korupsi mesti dikikis habis. Namun, seperti yang disampaikan selama ini, Presiden menolak intervensi terhadap proses penegakan hukum. Sebab, kata Presiden SBY, intervensi dalam proses penegakan hukum akan menimbulkan rasa ketidakadilan.“Biarkanlah hukum bekerja dengan mekanisme dan caranya sendiri dalam menemuka keadilan,” katanya seperti dirilis hukumonline.com

Pada bagian lain pidatonya, Presiden SBY juga mengakui semakin meluasnya tindak pidana korupsi, bahkan hingga ke daerah-daerah. Puluhan kepala daerah terjerat kasus korupsi baik di tangan KPK, maupun kepolisian dan kejaksaan.

“Harus kitaakui pula,dominasi tindak pidana korupsi cenderung meluas dan cenderung membesar ke daerah-daerah,  mulai dari rekrutmen pegawai di kalangan birokrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga di sejumlah pelayanan publik. Modusnya pun beragam, mulai dari yang sederhana berupa suap dan gratifikasi, hingga yang paling kompleks dan mengarah pada tindak pidana pencucian uang”.

Pemberantasan korupsi harus dijalankan sesuai aturan oleh lembaga penegak hukum. Menurut SBY, penegakan hukum pemberantasan korupsi khususnya tidak boleh tebang pilih, sekalipun pelakunya aparat penegak hukum. SBY menegaskan berulang kali dia mengutarakan tidak diperbolehkan adanya ‘kongkalikong’ antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum, dan dunia usaha yang menguras uang negara,baik APBN maupun APBD.

Namun sayangnya, masih terdapatnya celah melakukan aksi korupsi oleh para aparatur negara. “Namun, harus saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidana korupsi, baik dari jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, hingga aparat penegak hukum.

Anggota DPR dari PDIP, Rieke Dyah Pitaloka,memberikan apresiasi ataspidatoPresiden karena secara langsung mengakui di masa pemerintahannya korupsi makin meluas. Menurutnya perilaku korupsi di era pemerintahan SBY mengakar ke daerah. “Saya kira tidak perlu komentar panjang lebar, karena pada masa pemerintahan ini korupsi ini lebih mengakar lagi ke daerah,” imbunya.

Anggota Komisi IDPR, Cahyo Kumolo sepakat pemberantasan korupsi tidak tebang pilih. Menurutnya antar penegak hukum mesti bersinergi. Namun faktanya harapan presiden agar lembaga penegak hukum dapat bersinergi, tidak sesuai harapan. “Tentu ini menimbulkan permasalahn. Akar permasalahannya ada di mana, seorang presiden yang mengharapkan penegak hukum harus singkron, nyatanya tidak singkron,” ujarnya.

Anggota Komisi Hukum DPR, Nurdirman Munir,menegaskan pengakuan SBY membuktikan proses pemberantasan korupsi gagal. “Berarti jelas bahwa pemberantasan korupsi di era SBY gagal. Kalau makin banyak kan jelas gagal,” katanya.

Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan proses penegakan hukum mesti dilakukan tanpa adanya intervensi maupun tekanan publik. Menurut dia penegakan hukum tidak boleh ditutupi. Namun proses penegakan hukum dalam rangka upaya bersih-bersih, termasuk di tubuh Polri yang kini sedang terlilit kasus dugaan korupsi simulator SIM. “dalam rangka menegakan hukum siapapun tidak ada upaya melindungi itu. Itu yang penting,” pungkasnya (una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya