HTTP Status[404] Errno [0]

LBH Makassar Lapor Pengadilan Tipikor ke MA

22 August 2012 04:06
LBH Makassar Lapor Pengadilan Tipikor ke MA
Ketua LBH Makassar akan melapor Pengadilan Tipikor ke MA karena dianggap kinerja yang kurang memuaskan.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Ketua LBH Makassar akan melapor Pengadilan Tipikor ke MA karena dianggap kinerja yang kurang memuaskan.

Bugis Pos — Lembaga Bantuan Hukum Makassar akan melaporkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung karena banyaknya perkara korupsi yang diputus tidak sesuai dengan harapan.

“Kami merasa kecawa atas kinerja pihak Pengadilan Tipikor Makassar karena banyaknya kasus yang ditangani tetapi tidak sesuai dengan harapan,” tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis di Makassar, Rabu.

Langkah untuk melaporkan Pengadilan Tipikor ke MA dan KY berdasrkan adanya sejumlah data yang dikumpulkan LBH dalam penanganan perkara korupsi yang bergulir di pengadilan.

Berdasarkan data yang dimiliki LBH Makassar, sejak 2012, Pengadilan Tipikor Makassar telah memvonis 42 terdakwa dari 18 kasus korupsi yang disidangkan.

Namun hasil yang diperoleh setelah perkara itu telah divonis banyak terdakwa yang hanya dijatuhkan hukuman satu tahun penjara.

Azis merinci dari 41 terdawka korupsi, terdapat 26 terdakwa yang hanya divonis satu tahun, enam terdakwa mendapat hukuman 15 bulan, empat terdakwa mendapat putusan 1,5 tahun.

Dua terdakwa lainnya diputus hukuman pidana penjara selama empat tahun, dan satu orang lainnya divonis tujuh tahun penjara.

“Bukan cuma hukuman yang ringan bagi para koruptor yang dinyatakan terbukti bersalah, bahkan ada seorang terdakwa yang divonis bebas,” ucapnya.

Selain akan mengadukan kinerja Pengadilan Tipikor Makassar, LBH sendiri juga berencana akan melaporkan seluruh kinerja hakim ke Komisi Yudisial yang dinilai tidak serius dalam menyidangkan dan mengadili para terdakwa korupsi.

“Kami juga akan mendesak pihak KY untuk melakukan pemantuan serta pengawasan langsung kepada hakim yang menangani kasus korupsi di Pengadilan karena sejauh ini kami melihat hakim tipikor masih sangat lemah dan menjatuhkan hukumannya,” terang Haswandi.

Dia mengatakan, awalnya hakim penuh semangat menangani perkara. Namun dalam perjalanan sidang, tekad untuk membongkar kasus dan pihak yang diduga terlibat tiba-tiba melemah.

Dia mencontohkan, perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah merugikan negara sebesar Rp8,8 miliar dari total anggaran sebesar Rp151 miliar itu sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Makassar.

Pada awal mula perkara ini disidang, semua hakim yang terlibat sangat antusias menanganinya, namun setelah berjalannya waktu, pihak pengadil menjadi lemah dan tidak berani membongkar kasus korupsi ini.

Bahkan, majelis hakim tidak mampu menghadirkan sejumlah saksi kunci seperti penerima dana bansos dan oknum-oknum pejabat Pemprov Sulsel serta anggota DPRD Sulsel yang masih aktif tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.

“Awalnya hakim menggebu-gebu bahkan sangat semangat dalam menangani kasus ini, namun ditengah perjalanan hakim malah semakin menunjukkan kelemahannya,” keluhnya.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya