HTTP Status[404] Errno [0]

Penundaan Pemilukada yang Bikin Galau

22 August 2012 04:04
Penundaan Pemilukada yang Bikin Galau
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh: Nurmal Idrus

Tak ada isu yang betul-brtul membuat galau saat ini kecuali wacana penundaan Pemilukada yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu. Kegalauan itu mennguasai hati sebagian besar kepala daerah di 43 provinsi dan kabupaten/kota yang bakal terkena imbas dari wacana itu. Terutama mereka para kepala daerah yang baru menjabat satu periode dan berkeinginan untuk ikut kembali bertarung dengan status incumbent (calon bertahan).

Bagaimana tidak membuat galau. Jika lontaran Mendagri itu benar-benar diwujudkan, maka mereka bakal kehilangan sebagian kepastian akan kemenangan mereka. Sudah menjadi rahasia umum, seseorang dengan startus incumbent seperti sudah menggengam separuh kemenangan sebelum pertaruangan dimulai.

Penguasaan mereka terhadap birokrasi dan kesempatan yang terbuka luas untuk mendompleng banyak program pemerintah untuk sosialisasi politiknya, menjadi hal yang membuat calon incumbent sulit dikalahkan. Tetapi, penundaan akan berarti alamat buruk karena itu artinya mereka harus melepaskan jabatan untuk digantikan pelaksana tugas dan berstatus calon biasa ketika pemilihan digelar.

Di Sulsel, akan ada empat daerah yang bakal terkena imbas karena masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2014. Kecuali Makassar yang Walikotanya sudah tak bisa mencalonkan diri, tiga kepala daerah lain yaitu Wajo, Luwu dan Pinrang bakal merana. Makassar sendiri punya calon incumbent tapi ia berposisi sebagai wakil walikota.

Tak hanya kepala daerah itu yang galau. Para bakal calon kepala daerah yang sudah siap bertarung tiba-tiba menjadi loyo. Mereka bakal turut terkena imbasnya karena dipastikan akan merogoh kocek lebih dalam lagi untuk sosialisasi dan terutama untuk maintenance relawan. Program dan rencana sosialisasi yang telah disusun rapi menjadi berantakan. Mereka harus menyusun budget baru yang dipastikan akan lebih besar.

Penyelenggara Pemilukada di 43 daerah itu pun ikut galau. Ini terjadi karena sebagian besar dari mereka sudah menyusun jadwal dan tahapan termasuk menentukan saat pemungutan suara. Beberapa di antaranya bahkan sudah memiliki anggaran dari pemerintah daerah dan siap untuk digunakan. Kondisi ini terjadi dengan KPU Kota Makassar.

Selain sudah mempersiapkan regulasi terkait Pemilukada, juga sudah menentukan jadwal pelaksanaan yang bakal dihelat pada medio Agustus atau September 2013. Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2009 – 2014 sendiri akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2014.

Adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi dasar KPU Makassar untuk menentukan jadwal pemilihan yang lebih cepat. PP itu memerintahkan agar tak ada Pemilukada yang digelar minimal enam bulan sebelum Pemilihan Legislatif pada 9 April 2014 mendatang.

Anggaran pun sudah digenggam oleh KPU Makassar. Lewat kebijakan pencadangan anggaran sebesar Rp 23 Miliar yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar, membuat masa depan Pemilukada Kota Makassar sebenarnya amat cerah.

Karena banyak yang galau, maka wajar saja jika kemudian sikap kontra masih lebih banyak daripada yang pro atas kebijakan itu. Sikap kontra juga wajar berdatangan karena alasan untuk memundurkan Pemilukada itu sebenarnya tak mempunyai pondasi dasar yang kuat. Mendagri sendiri menyebutkan dua hal positif mengapa wacana itu dimunculkan.

Pertama, agar konsentrasi KPU tak terbagi dengan Pemilukada jelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pilleg) 2014. Kedua, agar terjadi pertarungan fair karena penundaan itu membuat calon incumbent tak ada lagi.

Sejatinya, dua alasan itu sangatlah masuk akal. Konsentrasi KPU jelas akan terbagi jika tahapan Pemilukada dan Pilleg bersamaan. Pertarungan pun dipastikan akan lebih bersih dan adil karena tak ada lagi incumbent yang biasa menggunakan kekuasaan birokrasinya untuk mencapai kemenangan. Namun, dalam konteks bernegara dan demi penegakan hukum, dua alasan di atas sesungguhnya tak bisa dipakai untuk memundurkan Pemilukada di 43 daerah itu.

Aturan bernegara kita menyebutkan bahwa hari pemungutan suara Pemilukada wajib digelar paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir (Pasal 86, UU No 32 Tahun 2004). Perintahnya sangat tegas, jika melakukan pemungutan suara setelah masa jabatan kepala daerah berakhir, maka jelas itu adalah pelanggaran atas undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri (Kepmen) jelas tak bisa menganulir perintah itu.

Hanya undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang (perppu) dengan derajat yang sama bisa membatalkannya. Jadi, secara hukum pemundaan itu sebenarnya tak mempunyai dasar. Itulah mengapa sikap kontra lebih mendominasi.

Alasan penundaan agar KPU bisa berkonsentrasi menggelar Pilleg 2014 memang bisa diterima. Tetapi, bukankah KPU di 43 daerah itu sudah berpengalaman untuk bekerja satu kali dalam dua kegiatan seperti yang mereka tunjukkan di tahun 2008 lalu. Ketika itu, semua Pemilukada yang berakhir periodenya antara Januari sampai dengan Juli 2009 harus digelar pada Oktober 2008 karena bersinggungan dengan Pilleg 2009. Pelaksanaannya lancar, tak ada riak, tak ada huru hara. KPU bisa menggelarnya dengan baik dan malah banyak mengambil manfaat dari bersinggungannya dua tahapan.

Mendagri rupanya tak memperhitungkan sisi positif jika Pemilukada dan Pilleg itu tahapannya dilakukan secara bersamaan. Andai Pemilukada 2014 itu dipercepat di tahun 2013, maka akan ada banyak nilai positif yang bisa diambil. Pertama, jelas akan bisa dilakukan penghematan dari segi biaya, terutama dana yang digunakan untuk Pemilukada dari APBD.

KPU bisa menggunakan panitia ad hoc (PPK, PPS, PPDP) yang sama tanpa perlu lagi terlalu rumit dalam melakukan rekrutmen. Imbasnya, biaya rekrutmen panitia ad hoc yang besar akan bisa ditekan. Honor panitia ad hoc juga bisa ditekan dalam beberapa bulan terutama pada tahapan yang bersinggungan. Distribusi logistik juga yang biasa menguras dana paling besar juga bisa diminimalkan.

Kedua, bersinggungannya tahapan Pemilukada dan Pilleg jelas akan memberi keuntungan dari sisi pendataan pemilih yang biasanya selalu jadi sumber masalah. Untuk keuntungan ini, mari kita coba berhitung dalam konteks Pemilukada Kota Makassar. Sesuai jadwal Pilleg yang tertera dalam PKPU No. 7 Tahun 2012 tentan jadwal Pemilu Legislatif 2014, pemutakhiran data pemilih akan dimulai pada tanggal 14 Maret sampai 7 September 2013.

Jadwal itu tentu saja sangat menguntungkan bagi KPU Makassar karena bersamaan dengan jadwal pemutakhiran data jika Pemilukada Kota Makassar digelar pada September 2013. Keuntungannya adalah KPU Makassar bisa menggunakan pemutakhiran data pemilih Pilleg itu untuk menyempurnakan daftar pemilih Pemilukada. KPU Makassar akan dengan mudah mendeteksi banyaknya pemilih siluman, ganda, fiktif, meninggal dunia, atau golongan lain yang tak bisa masuk ke DPT. Pendeteksian mudah dilakukan karena waktu pemutakhirannya yang bersamaan.

Namun apapun itu , KPU berada pada posisi menunggu. Pro-kontra apakah ditunda atau dipercepat bukan wilayah KPU. Lembaga ini hanya berusaha menjelaskan dan kemudian memastikan bahwa Pemilukada bisa digelar pada waktunya dengan sukses dan tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat. (*)

Nurmal Idrus, adalah Anggota KPU Makassar

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya