HTTP Status[404] Errno [0]

Bosan Menunggu Terbitnya Perda Miras

23 August 2012 02:33
Bosan Menunggu Terbitnya Perda Miras
Illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Illustrasi

BugisPos – Di Makassar saat ini, orang bebas menjual miras (minuman keras) dimana-mana. Pasalnya, Perda Miras belum juga kelar di DPRD Kamassar. Meski pembahasannya telah memasuki tahun ke dua, namun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Perizinan Tertentu Kota Makassar belum juga disahkan. Padahal, pembahasan ranperda tersebut telah dibuatkan panitia khusus (pansus).
Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu merupakan gagasan regulasi yang diorientasikan untuk mengatur besaran dan mekanisme pemungutan tarif bagi sejumlah pengurusan izin tertentu. Perizinan tersebut di antaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan.

Hanya saja, di dalam Pansus Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, poin mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol atau minuman keras (miras) mengalami jalan buntu alias deadlock, utamanya yang terkait dengan izin penjualan di tingkat pengecer. Ada dua opsi yang berkembang dalam pansus, yakni membolehkan penjualan miras secara eceran, namun ada juga yang tak sepakat.

Anggota pansus Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu DPRD Makassar, Zaenal Beta, mengatakan, dari sejumlah masalah tarif perizinan yang dibahas dalam ranperda tersebut, hampir semuanya telah disepakati. Hanya saja, masalah penjualan miras di tingkat pengecer yang hingga kini belum menemui kata sepakat.

“Ranperda itu masih mandek di pansus karena adanya tambahan poin pasal yang membolehkan adanya penjualan miras eceran,” ujar Zaenal seperti dirilis Fajar, Minggu 20/8/12
Padahal, lanjut Ketua Fraksi PAN DPRD Makassar ini, saat rapat paripurna di DPRD Makassar untuk awal pembahasannya, mayoritas fraksi menolak adanya izin penjualan miras di tingkat pengecer. Anggota pansus, kata dia, terpecah. Ada yang membolehkan poin tambahan itu, namun ada juga yang menolak.

Di Pasal 18 poin 1 disebutkan, struktur dan besarnya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan bahwa (1) Hotel, Cafe, dan Bar, Rp25 juta; (2) Diskotik, Karaoke, Pub Rp20 juta; (3) tempat penjualan lain yang tidak termasuk angka 1 dan 2 Rp15 juta. Poin tiga inilah yang menjadi polemik karena disebut menjadi celah bagi penjualan miras di tingkat pengecer.

Terpisah, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir, mengatakan, poin krusial itu sudah mendapatkan jalan tengah. Menurutnya, tarik ulur itu sudah mencair dan sudah satu persepsi bahwa perda tersebut hanya akan membicarakan tentang regulasi mengenai restribusi dan tidak membahas tentang legalitas peredaran minuman keras.

“Untuk hal ini kita akan inisiasi perda tersendiri yang khusus membahas tentang tata cara dan pengendalian peredaran minuman keras. Insya Allah paripurna september ini, Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu akan disahkan,” katanya.
Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas 68 pasal, dibahas sejak Januari 2011. Terdapat 25 legislator yang tergabung dalam anggota pansus tersebut (*)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya