HTTP Status[404] Errno [0]

Menimbang Ulang Makna Kebebasan Pers

23 August 2012 02:32
Menimbang Ulang Makna Kebebasan Pers
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh: Usamah Kadir

SUATU pagi  di tahun 1999,  di Hotel Sahid Jaya berkumpul ratusan hadirin; kebanyakan wartawan, pemimpin koran dan mahasiswa menantikan M Junus Yosfiah, Menteri Penerangan di  kabinet Habibie. Menpen pertama produk reformasi itu memberikan ceramah tentang pers media cetak.

Para hadirin  menunggu-nunggu apa gerangan yang akan diceramahkan menteri asal Jeneponto itu. Kaum jurnalis di Indonesia memang sedang larut dalam euforia ‘kebebasan pers’ karena Soeharto mundur sebagai Presiden RI. Habibie menggantikannya dan  Yosfiah menggantikan Harmoko, mengeluarkan kebijakan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pasalnya, hampir 30 tahun  SIUPP menjadi ‘benda keramat’ yang ditakuti wartawan.

Pada masa itu, jika ada pihak yang berniat menerbitkan media cetak, terlebih dahulu harus mengantongi SIUPP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan ditandatangani Harmoko.  Mengurus SIUPP bukan perkara mudah. Terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi, baik syarat teknis administratif maupun syarat nonteknis. Harus diselipi ‘uang pelicin’ untuk pejabat Deppen hingga Bung Menteri agar SIUPP cepat keluar. Kalau tidak pakai uang, urusan SIUPP jangan harap pernah selesai. SIUPP benar-benar menjadikan Harmoko sebagai sosok paling berkuasa dan ditakuti penerbit surat kabar.

Makanya, begitu Yosfiah mereformasi urusan SIUPP, sejumlah wartawan yang sudah bertahun-tahun lamanya berminat bikin koran sendiri, memberikan sambutan luar biasa kepadanya.  Reformasi birokrasi pengurusan SIUPP disambut gegap gempita oleh wartawan di seluruh Indonesia sebagai sebuah kemenangan reformasi. Itulah sebabnya, kedatangan Yosfiah di Makassar waktu itu menjadi perhatian para insan di daerah ini.

Dalam ceramahnya, Yosfiah mengatakan, “… sekarang, saya sudah memerintahkan staf saya agar tidak mempersulit para pemohon SIUPP. Kran kebebasan pers kita buka sebebas-bebasnya. Kan itu yang saudara-saudara inginkan selama ini,” kata Yosfiah. “Para pemohon SIUPP tidak usah repot-repot mengirimkan banyak berkas. Buat saja surat permohonan, dan lampirkan lembaga yang menerbitkan media cetak saudara. Lembaga tersebut cukup dibuat di notaris. Itu saja. Dan yang penting ialah, tidak ada yang perlu dibayar. SIUPP itu juga tidak harus saya sebagai Menpen yang bertandatangan. Cukup Dirjen Pers saja atas nama menteri,” jelas Yosfiah.
“Satu lagi. Pengelola medianya atau penanggung jawabnya, tidak harus wartawan. Bahkan pemimpin redaksinya pun, tidak harus wartawan senior. Tukang becak pun boleh jadi pemimpin redaksinya, asalkan dia sanggup dan dia warga negara Indonesia,” jawab Yosfiah.

Rupanya, ‘kebebasan pers’ yang selama Orde Baru didambakan kaum pekerja pers, waktu itu diterjemahkan oleh Menpen dan wartawan, diartikan sebagai ‘mudahnya menerbitkan perusahaan pers media cetak’. Padahal, justru di sinilah awal terjadinya kesalahan fatal, dan terus berlangsung seiring dengan perkembangan pers nasional hingga hari ini.

Waktu itu, sepertinya tidak seorang pun  sadar bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ‘kebebasan pers’, bukan kebebasan mendirikan perusahaan pers dan kebebasan menerbitkan media cetak pers. Sesungguhnya, ‘kebebasan pers’ yang dimaksudkan ialah ‘kemerdekaan asasi yang dimiliki oleh setiap wartawan dalam mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berita, kemudian menulis dan menyiarkannya menurut kaidah jurnalistik dan berdasarkan kebenaran dan kejujuran.

Maka setelah Yosfiah berceramah, membanjirlah pemohon SIUPP ke Deppen RI. Dalam 1999 saja, data kasar jumlah SIUPP yang dikeluarkan Deppen untuk pemohon dari Sulsel, tercatat di Sekretariat PWI Sulsel, tidak kurang dari 800 SIUPP untuk media cetak harian, mingguan, bulanan, majalah, tabloid. Setelah UU No. 40/1999 tentang Pers diberlakukan, justru ‘kebebasan pers menerbitkan media cetak’ makin bertambah parah karena UU ini menghilangkan persyaratan SIUPP bagi kepentingan pendirian perusahaan dan penerbitan pers.

Setelah itu, bermunculanlah berita-berita yang berisi kabar bohong, fitnah, adu domba, menuduh, bahkan mencaci maki. Termuatlah berita-berita dan gambar sadis, porno, provokasi, dan atau isapan jempol. Ironisnya, berita itu disiarkan tidak berdasarkan kebenaran dan kejujuran karena diterbitkan hanya berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok demi pragmatisme sesaat.

Oleh karena itu, tidak heran jika baru-baru ini ada tabloid yang terbit dan beredar di masyarakat yang isinya – seperti yang ditulis H.A.B.Amiruddin Maula (Pemerhati Hukum dan Pemerintahan), FAJAR, Sabtu, 28 Juli 2012 – menyebar fitnah yang menyerang kehormatan SYL. Gubernur SYL difitnah sebagai ‘Gubernur Narkoba’ bahkan daerah Sulsel disebut oleh tabloid itu sebagai Surga Narkoba. ”Kita dilecehkan dan dihina oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, ingin kupenggal lehernya andaikan dia mau berdiri di depan saya”. Begitu ungkapan kemarahan seorang tokoh pemuda bertubuh kekar dan berwibawa dalam balutan uniform organisasinya sambil memegang gulungan koran yang baru saja dibacanya di lobi hotel berbintang di Makassar, tulis mantan Walikota Makassar itu.

Pertanyaannya; mengapa sampai ada tabloid seperti itu? Jawabnya; bukankah Yosfiah sudah menjelaskan dulu bahwa siapa saja boleh menjadi Pemred, termasuk tukang becak, tukang batu, tukang sayur, tukang pukul seperti penulis di tabloid itu. Yang mengkhawatirkan saya, tidak menutup kemungkinan besok atau lusa tabloid itu akan terbit lagi dan memuat berita Ilham Arief Sirajuddin calon gubernur ‘anu’, Aziz Qahhar Muzakkar, calon wagub ‘begitu’, atau A. Rudiyanto calon gubernur ‘suka anu’, atau Andi Nawir calon wagub ‘tidak anu’.

Itulah gambaran kenyataan ‘kebebasan pers’ yang kita capai selama ini tanpa kita sadari. Sekali lagi, sesungguhnya yang dimaksud dengan ‘kebebasan pers’ ialah; ‘kebebasan yang tidak bebas’. Sebab, sebebas-bebasnya seorang wartawan menulis berita, tetap saja dia tidak bebas dari aturan hukum, nilai-nilai tradisi dan ajaran Ilahiyah, yang selalu harus kita junjung tinggi jika kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir penerbitan dan beredarnya media cetak ‘brengsek’ seperti di atas, melalui tulisan ini Saya mendesak Dewan Pers untuk segera melaksanakan Uji Kompetensi Perusahaan Pers atau Sertifikasi Media agar ke depan nanti yang tersisa hanyalah media cetak pers yang kompeten dan profesional dalam rangka terciptanya Pers Indonesia yang sehat ***

Usamah Kadir adalah Anggota Dewan Kehormatan Daerah PWI Sulsel

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya