HTTP Status[404] Errno [0]

Pakar Hukum Desak KPK Tuntaskan Kasus-Kasus Korupsi di Sulsel

24 August 2012 03:43
Pakar Hukum Desak KPK Tuntaskan Kasus-Kasus Korupsi di Sulsel
Ketua KPK asal Sulsel, Abraham Samad diminta menuntaskan kasus-kasus korupsi besar di Sulawesi selatan.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Ketua KPK asal Sulsel, Abraham Samad diminta menuntaskan kasus-kasus korupsi besar di Sulawesi selatan.

Bugis Pos — Puluhan pakar hukum dan aktivis anti korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus dugaan korupsi di Sulsel. Desakan itu diungkapkan para pakar hukum saat silaturahmi dengan ketua KPK, Abraham Samad yang digelar Anti Corruption Committee (ACC) yang dikemas dalam bincang santai anti korupsi di Warkop Phoenam Boulevard, Rabu (22/8).

Pakar hukum yang hadir dalam bincang santai tersebut, diantaranya Prof Dr Hambali Thalib yang juga guru besar di UMI, Prof Dr Marwan Mas dari Universitas 45, aktivis Azhar Arsyad, Dr Bastian Lubis dan beberapa aktivis lainnya. Bertindak sebagai moderator adalah koordinator ACC Sulsel, Abdul Mutthalib.

“Kasus-kasus di Sulsel juga menarik, minimal KPK lakukan koordinasi. Agar, tidak jalan ditempat. Seperti kasus Bantuan Sosial (Bansos), saat ini jalan ditempat. Padahal, terang benderang,” tandas Prof Dr. Hambali seperti yang diberitakan Ujungpandang ekspress.

Mengenai penanganan kasus dugaan korupsi di Korlantas Markas Besar (Mabes) Polri, lanjut dia, tidak perlu dikomentari lagi. Karena sudah jelas sekali dalam pasal itu. “Korlantas jelas sekali, tidak perlu ditafsir. Kita mau kepastian penegakan hukum dijunjung, agar tidak multi tafsir terhadap Undang-undang (UU). Penafsiran itu dilakukan ketika ada kekaburan,” terangnya.

Hal senada diutarakan, Prof Dr Marwan Mas. Dimana, Marwan dengan tegas meminta kepada KPK untuk turun tangan menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Sulsel. Utamanya, kasus dugaan korupsi di PDAM, Celebes Convention Center (CCC), Bansos dan sejumlah kasus lainnya.

“KPK sentuh-sentuh juga disini, karena paling disoroti adalah kasus dugaan korupsi PDAM, CCC, Bansos dan sebagainya. Kejaksaan kasian itu, karena kalau dia (Kejaksaan) obok-obok pejabat di provinsi dan kabupaten/kota. KPK jangan hanya jago mengungkap kasus, tapi tidak dapat menuntaskan kasus,” tukasnya.

Tak hanya itu, sejumlah permintaan agar KPK segera menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Sulsel dilontarkan para aktivis anti korupsi. Termasuk kasus penimbunan laut yang dilakukan oleh Hj Najamiah.

Sementara Ketua KPK, Abraham Samad mengaku, kehadirannya dalam acara bincang santai tersebut untuk sharing pendapat dan masukan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh KPK dari para pakar yang juga merupakan rekan-rekan aktivisnya di Makassar.

“Saya ingin dapat masukan, informasi dan telaah dari para pakar hukum disini, terhadap kasus-kasus yang ditangani KPK. Termasuk saran-saran dan apa yang harus dilakukan oleh KPK serta kendala dalam menuntaskan korupsi. Ternyata, banyak masalah juga di Sulsel yang harus ditangani,” ungkapnya.

Mengenai lambatnya KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi, Abraham menegaskan, pihaknya tidak akan pernah berhenti mengusut kasus-kasus dugaan korupsi, termasuk yang terjadi di Sulsel. Namun sayangnya, pihaknya tidak dapat menangani seluruh kasus dugaan korupsi yang terjadi dengan cepat, karena keterbatasan personil.

“80 laporan per hari yang masuk ke KPK, sedangkan pegawainya hanya sedikit. Penyidik KPK saja hanya 195 orang. Idealnya itu, 5.500 personil. Insya Allah, tidak ada kasus yang di peti-eskan. Kasus di Sulsel, kita harus hati-hati karena sekarang lagi Pilkada,” katanya.(gafar)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya