HTTP Status[404] Errno [0]

DPR Masih Menunda Pembahasan RUU Soal Wajib Militer

25 August 2012 04:37
DPR Masih Menunda Pembahasan RUU Soal Wajib Militer
Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro menilai pembicaraan wajib militer masih terlalu dini.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro menilai pembicaraan wajib militer masih terlalu dini.

Bugis Pos — Hingga saat ini Komisi I DPR yang salah satunya membidangi masalah Pertahanan masih menunda pembahasan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang disebut-sebut mengatur wajib militer. Ketua Komisi Pertahanan DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan wajib militer adalah praktik yang lumrah di negara demokratis.

Hal tersebut, lanjut dia, bisa menjadi instrumen dalam membangun karakter kebangsaan dan bela negara. “Namun perlu payung hukum dan penyiapan sistem yang baik. Setidaknya butuh waktu lima tahun untuk persiapannya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS ini kepada Republika, di Jakarta.

Mahfudz menjelaskan, pembicaraan di Komisinya menyepakati pembahasan RUU Komponen Cadangan dilanjutkan setelah rampungnya pembahasan RUU Kamnas. RUU Kamnas akan mencantumkan prinsip-prinsip dasar kebijakan dan peraturan tentang pertahanan dan kemanan negara.

“Ini nantinya menjadi rujukan RUU Komponen Cadangan sehingga bisa dihindari terjadinya tumpang tindih dan pertentangan,” imbuh dia.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai tidak relevan membicarakan wajib militer di Indonesia. Wacana ini terlalu cepat dibicarakan, padahal belum dibicarakan antara pemerintah dan DPR.

Saat ini pemerintah baru menyusun poin demi poin yang akan dihimpun dalam Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Belum lagi nantinya akan dibahas DPR. Maka tentu pembahasan masih memakan waktu lama.

Pihak Kemenhan memprediksi pembahasan bisa saja terjadi bertahun-tahun jika memang banyak hal kontroversial dalam draft. Di tangan DPR nanti draft RUU akan mengalami perubahan, karena akan dikaitkan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Terlalu pagi kalau dikatakan ada komponen cadangan atau wajib militer,” kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Kamis (23/8).

Masyarakat diharapkannya tidak terlalu cepat menyimpulkan apakah akan ada wajib militer atau tidak. Purnomo berharap publik berpikiran positif dengan adanya RUU ini yang masih disusun pemerintah.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya