HTTP Status[404] Errno [0]

Duh, 95% Daerah di Indonesia Kekurangan Tenaga Guru SD

26 August 2012 08:57
Duh, 95% Daerah di Indonesia Kekurangan Tenaga Guru SD
MI/Furqon/as

BugisPos — Ketua Umum PGRI, Sulitsyo, membenarkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih kekurangan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD).
Kekurangan guru-guru di sekolah dasar itu, lanjutnya, terjadi karena sejak otonomi daerah, pengangkatan guru melonjak pesat.

“Ya, semenjak itu banyak yang mulai pensiun dan juga karena pengangkatan guru SD tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Bahkan, tak sedikit guru SD di beberapa provinsi akhirnya banyak yang mengajukan pensiun dini.”

“Konsisi ini sangat memprihatinkan. Sebab sekitark 95 persen daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta mengalami kekurangan guru SD,” ujar Sulityo, Jumat (24/8) seperti dirilis MICOM.

Menurut Sulityo, fakta di lapangan menunjukan bahwa kondisi guru mengajar saat ini sangat memprihatinkan.

Contohnya di Jawa Tengah, satu orang guru harus mengajar untuk enam kelas SD.

“Menurut Mendikbud idealnya perbandingan guru 1:17 (jadi satu guru mengajar 17 murid), tetapi faktanya tidak demikian. Ini kan jelas tidak memenuhi syarat minimal dan bisa berdampak pada pembelajaran di sekolah,” paparnya.

Problem kekurangan guru SD itu sementara diatasi oleh kepada sekolah dengan mengangkat guru honorer yang selama ini tidak diakui pemerintah.

“Di SD saat ini banyak guru honorer. Mereka memang dibutuhkan karena kekurangan guru itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut Sulistyo mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelaksanaan program wajib belajar enam tahun.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktur P2TK Kemendikbud), Sumarna Surapranata mengatakan realita kekurangan guru SD ini bersamaan dengan fakta bahwa jumlah guru di tingkat kota berlebih dan pendistribusian yang belum merata.

Kementerian berharap, setiap satuan pendidikan dapat melakukan pendataan kebutuhan guru dimulai dari sekolah, kemudian masuk ke tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengatakan bahwa kekurangan itu wajar. Sebab ada yang karena pensiun, terkena moratorium dan lain sebagainya.

“Maka yang akan kami lakukan adalah pemenuhan kebutuhan atas kekurangan itu tadi,” ujarnya. (una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya