HTTP Status[404] Errno [0]

Kemenakertrans Akan terbitkan Morotarium Perusahaan Outsourcing

29 August 2012 03:20
Kemenakertrans Akan terbitkan Morotarium Perusahaan Outsourcing
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan Pemerintah akan melakukan morotarium penerbitan izin perusahaan outsourcing.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan Pemerintah akan melakukan morotarium penerbitan izin perusahaan outsourcing.

BugisPos  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) akan melakukan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin baru bagi perusahaan alih daya (outsourcing).
Morrotarium ini dilakukan sampai dengan selesainya proses pendataan, verifikasi dan penataan ulang perusahaan-perusahaan outsoursing pada September 2012 ini. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar kepada JPNN, mengatakan, langkah penghentian perizinan perusahaan outsourcing ini untuk membenahi praktik outsourcing.

“Status moratorium terhadap penerbitan izin bagi perusahaan outsourcing ini akan diterapkan sampai selesainya pendataan atau inventarisasi terhadap perusahaan tersebut di berbagai daerah,” jelas Muhaimin di Gedung Kemnakertrans, Jakarta, Senin, 27 Agustus.

Menurut Muhaimin, sejak sebulan yang lalu Kemnakertrans sudah menerbitkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/wali kota. Isinya, agar daerah juga menginventarisasi dan mendata perusahaan outsourcing beserta jumlah pekerja outsourcing di wilayah masing-masing.

Dijelaskannya, inventarisasi perusahaan-perusahaan outsourcing itu sekaligus sebagai upaya evaluasi terhadap perusahaan yang tidak kredibel yang terindikasi merugikan pekerja. Apabila perusahaan outsourcing yang terdata tidak kredibel, maka Kemenakertrans akan menutupnya.

“Terhadap perusahaan-perusahan outsourcing yang tidak kredibel, merugikan dan memeras, langsung saya minta untuk ditutup. Dan tidak ada izin baru, selagi perusahaan yang ada belum kita benahi. Saya meminta kepada semua pihak untuk tidak memberikan izin baru,” kata Muhaimin.

Ditegaskannya pula, perusahaan outsourcing yang tidak sesuai aturan lebih baik dilikuidasi saja. Sedangkan perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja di bidang outsourcing yang masih bergerak, diminta mematuhi aturan yang berlaku. Pasalnya, selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal penggajian, tunjangan, pemenuhan hak dasar lainnya, serta jaminan sosial.

“Pokoknya, kita tunggu akhir agustus ini laporan dari daerah-daerah akan masuk lalu akan ada penataan dan penindakan terhadap perusahaan outsourcing dan moratorium mulai September,” ungkap Muhaimin.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya