HTTP Status[404] Errno [0]

Yusril Minta Presiden SBY Tertibkan Denny Indrayana

29 August 2012 03:21
Yusril Minta Presiden SBY Tertibkan Denny Indrayana
Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra membantah telah menghina Presiden SBY dengan menyebutnya presiden koruptor.


Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra membantah telah menghina Presiden SBY dengan menyebutnya presiden koruptor.

BugisPos — Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra membantah telah menghina Presiden SBY dengan menyebutnya presiden koruptor. Yusril justru meminta SBY untuk menertibkan pembantunya seperti Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana agar tidak membuat statemen yang justru menjadi bumerang bagi SBY.

“Apa yang saya katakan haruslah dilihat dalam konteks respons saya atas berbagai statemen yang dibuat oleh Wamenkumham Denny Indrayana di twitter dan penjelasannya di media massa minggu lalu,” tulis Yusril dalam pesan elektronik kepada Tribunnews.com, Selasa (28/8/2012)

“Saya hanya ingin mengingatkan Denny konsekuensi dari statemennya yang menuduh advokat yang menangani perkara korupsi sebagai advokat koruptor, dapat belanjut pada penyebutan presiden yang memberikan grasi kepada koruptor juga bisa disebut sebagai presiden koruptor. Alur berpikir Denny itu tidak sehat dan dapat berimplikasi kepada kegaduhan politik,” Yusril menegaskan.

Yusril menambahkan, dirinya sebenarnya enggan menanggapi statemen Denny. “Saya baru bereaksi ketika dia menyebut saya membantu para koruptor, sehingga keinginan pemerintah untuk mengetatkan pemberian hak-hak narapidana korupsi jadi terhambat. Padahal langkah yang saya lakukan adalah koreksi terhadap pemerintah yang sering mengedepan kebijakan dan mengabaikan serta menabrak undang-undang,” tambah Yusril.

Menurut Yusril, selayaknya Presiden SBY juga menertibkan para pembantunya, terutama Wamenkumham Denny Indrayana agar jangan sembarangan membuat statemen yang dapat menjadi bumerang bagi pemerintah dan merusak wibawa Presiden.

Para pembantu Presiden harus menjaga wibawa Presiden dengan mengawalnya dalam setiap mengambil langkah dan kebijakan, terutama dalam tiga hal. Pertama, jangan sampai ada langkah dan kebijakan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada langkah dan kebijakan Presiden yang secara administratitf incorrect. Ketiga, jangan sampai ada langkah kebijakan Presiden yang secara politis menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pembantu Presiden yang tidak mampu melakukan ketiga hal itu, sia-sia menjadi pembantu Presiden,” lanjut Yusril.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya