HTTP Status[404] Errno [0]

Kemenkeu Tak Cermat Cairkan Dana Proyek 16 Universitas

30 August 2012 03:32
Kemenkeu Tak Cermat Cairkan Dana Proyek 16 Universitas
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengungkap audit BPK menunjukkan adanya kongkalikong anggaran dalam proyek di 16 universitas.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengungkap audit BPK menunjukkan adanya kongkalikong anggaran dalam proyek di 16 universitas.

BugisPos — Proyek pengadaan laboratorium di 16 universitas yang terindikasi korupsi tak berdiri sendiri. Banyak pihak terlibat dalam pengurasan uang negara, bahkan Kementerian Keuangan ‘lalai’ karena begitu mudah mencairkan uang untuk proyek ini.

Itulah yang disampaikan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Eva Kusuma Sundari usai Rapat Paripurna Dirgahayu ke-67 DPR/MPR RI di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (29/8/2012). Pencairan dana proyek ini perlu ditelusuri akuntabilitasnya.

“Kemenkeu tidak prudent dalam melakukan pencairan. Saya melihat ada persoalan yang missing disini. Jangan disalahkan DPR. Yang memegang duitnya Kemenkeu. Dan yang mencairkan juga Kemenkeu,” ujar Eva kepada TRIBUN TIMUR. Eva mengakui BAKN sudah menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek pengadaan laboratorium di 16 universitas.

Dari audit tersebut, BPK belum cukup mengeksplorasi, tapi terlihat modus pengadaan proyek yang janggal. “Modusnya bukan memberikan anggaran berdasarkan kebutuhan tapi Jakarta langsung menelepon rektor. Mereka ditanya mau uang tidak. Baru proyeknya dibuat,” tambahnya. “Audit BPK jelas menunjukkan adanya kongkalikong anggaran dalam proyek di 16 universitas,” pungkasnya.

BAKN mengusulkan Komisi X perlu meminta audit tujuan khusus misalnya, audit investigasi. Laporan hasil audit yang diterima BPK hanya audit keuangan dan harus diperdalam dengan audit investigasi. “BAKN Sendiri akan minta jika Komisi X tak tertarik menindaklanjuti,” tandasnya.

Dugaan korupsi proyek di 16 universitas ini terungkap dari pengakuan mantan Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara yakni Yulianis. PT Anugrah Nusantara milik mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin, rekanan Kemendikbud dalam proyek ini.

Dari Berita Acara Pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap fee yang diterima PT Anugrah dari 16 universitas tersebut berjumlah cukup besar. Universitas Sumatera Utara Rp 30 miliar, Universitas Negeri Malang Rp 40 miliar, Universitas Brawijaya Rp 30 miliar.

Universitas Udayana Rp 30 miliar, Universitas Negeri Jambi Rp 30 miliar, Universitas Negeri Jakarta Rp 45 miliar, ITS Surabaya Robotika Rp 40 miliar dan Forensik Rp 15 miliar, Universitas Sudirman Rp 30 miliar, Universitas Sriwijaya Rp 30 miliar, Universitas Tadulako Rp 30 miliar.

Universitas Cendana Rp 20 miliar, Universitas Patimura Rp 35 miliar, Universitas Papua Rp 30 miliar, Universitas 11 Maret Rp 40 miliar, Universitas Tirtayasa Rp 50 miliar, dan Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) Rp 40 miliar.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya