HTTP Status[404] Errno [0]

Sulsel Terkorup, Kejaksaan Bentuk Tim

30 August 2012 03:18
Sulsel Terkorup, Kejaksaan Bentuk Tim
Chaerul Amir
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Chaerul Amir

BugisPos — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini “membidik” Pemprov setempat, yakni terkait laporan hasil analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan yang menyebutkan Sulsel adalah salah satu daerah terkorup.
“Kami sudah membentuk tim. Laporan PPATK itu fakta dan akan menjadi acuan kami untuk menelusuri adanya dugaan terjadinya praktek melawan hukum dengan cara memindahkan dana APBN dan APBD ke rekening pribadi,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Rabu 29/8/12

Kejaksaan setempat membentuk tim guna menelusuri semua LHA PPATK, khususnya transaksi keuangan yang mencurigakan di Sulsel.

Bukan cuma transaksi keuangan yang menjadi temuan, melainkan dugaan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta penyuapan yang dilakukan oleh oknum pejabat di Sulsel.

Meskipun pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan klarifikasi dari Pemprov Sulsel mengenai temuan itu, dirinya masih harus berkoordinasi dan menunggu klarifikasi itu dari pihak Pemprov Sulsel.

Apalagi hingga saat ini, pihak kejaksaan juga belum mendapatkan secara resmi hasil temuan LHA PPATK.

“Sampai saat ini belum ada hak jawab atau klarifikasi dari Pemprov Sulsel begitu juga dengan hasil LHA dari PPATK. Kami masih akan menunggu untuk sementara waktu ini,” kata mantan Kajari Tangerang itu.

Mantan Asisten Pengawasan Kejati Sulsel ini menyebutkan, untuk menindaklanjuti temuan itu, pihaknya akan meminta data-data LHA itu kepada PPATK dan mempelajari hasil penggunaan anggaran dan transaksi keuangan negara yang mencurigakan di Sulsel.

“Kami akan memulainya jika data itu sudah kami terima dari PPATK karena kami akan menjadikan data-data itu sebagai rujukan. Apalagi, Pemprov Sulsel dua tahun berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP),” ucapnya seperti dirilis Antara

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso di Jakarta, secara gamblang mengumumkan beberapa daerah yang memiliki rapor merah di Indonesia termasuk di Pulau Sulawesi.

Dari hasil LHA yang diumumkan PPATK, untuk kategori Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Daerah terkorup (1,5%), disusul Sulawesi Utara (0,9%), Sulawesi Tenggara (0,6%), dan Sulawesi Tengah (0,4%). Sulawesi Barat (0,3%) berada di posisi buncit.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Abdul Azis, mengapresiasi ide dan langkah prefentif pihak kejaksaan yang bersedia menindaklanjuti apa yang menjadi hasil analisa PPATK.

“Semoga hal itu terwujud dan bukan hanya opini atau statemen sementara saja, apalagi sudah diumbar lewat media,” katanya.

Azis yang dikenal aktivis anti korupsi di Makassar, mengaku pihaknya juga bersedia membantu pihak kejaksaan untuk mengumpulkan data-data perihal apa yang menjadi temuan PPATK khususnya dalam hal pegelolaan dan penggunaan anggaran di Sekretaris kantor gubernur.

“Ini bukan saja menjadi tanggungjawab kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan tanggungajawab bersama,” ucapnya (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya