HTTP Status[404] Errno [0]

Auditor BPK Tuding Sekprov Lalai Cairkan Dana Bansos

02 September 2012 17:53
Auditor BPK Tuding Sekprov Lalai Cairkan Dana Bansos
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel , Bagoes Kurniawan menyebut sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel ikut bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana bantuan social.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel , Bagoes Kurniawan menyebut sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel ikut bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana bantuan social.

BugisPos — Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel Bagoes Kurniawan menyebut nama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel ikut bertanggung jawab berkaitan terjadinya penyelewengan dana bantuan sosial sebesar Rp8,8 miliar lingkup Pemprov Sulsel.
“Selaku sekretaris provinsi, dia (Muallim) memberikan persetujuan pencairan anggaran. Sekprov sudah melakukan kelalaian dengan menyetujui pemberian bantuan tanpa adanya peraturan gubernur yang mengatur tentang syarat lembaga penerima dana bansos. Ditambah lagi ratusan penerima dana bansos itu tidak tercatat di Badan Kesbang,” ungkap Bagoes sebagaimana yang dirilis melalui FAJAR, kemarin.

Selain Muallim, Bagoes juga menyebut Kepala Biro KAPP Pemprov Sulsel Andi Ilham Gazaling dan Kepala Biro Keuangan Yushar Huduri sebagai pihak yang bertanggung jawab selanjutnya. Kedua biro tersebut tidak pernah melakukan verifikasi lembaga calon penerima Bansos, namun Biro KAPP dan Biro Keuangan langsung mengajukan nota pertimbangan kepada Sekprov Muallim tanpa proses verifikasi lembaga. Padahal dari nota pertimbangan itulah kemudian bisa keluar persetujuan.

Sedangkan, terdakwa Anwar Beddu yang saat ini masih menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran juga dinilai harus bertanggung jawab karena lalai telah melakukan pembayaran juga tanpa verifikasi kelengkapan administrasi. Menurut Bagoes, Anwar Beddu selaku juru bayar bisa melakukan penolakan pembayaran kalau ditemukan ketidakcocokan antara proposal dan administrasi lainnya. “Akan tetapi yang bersangkutan (Anwar Beddu) hanya melakukan pembayaran,”urainya.

Bagoes menjelaskan, realisasi dana bansos tahun 2008 sebesar Rp149,97 miliar. Dari total dana tersebut, ditemukan adanya dana sebesar Rp37,082 miliar yang tidak bisa diyakini kewajarannya. Hasil cek fisik terhadap 226 lembaga penerima dana bansos ditemukan 201 lembaga fiktif, dengan nilai uang yang dibayarkan sebesar Rp8,8 miliar.

“Ada sekitar 700 proposal sempat kami lakukan koordinasi dengan Pemprov agar bisa dilakukan pemeriksaan bersama. Akan tetapi dari 700 lembaga yang kami minta hadirkan, hanya ada tiga yang hadir,” terang Bagoes.

Terkait dengan temuan tersebut, BPK menurut Bagoes kemudian mengajukan surat rekomendasi terkait dana bansos kepada Pemprov Sulsel. Surat tersebut ditujukan kepada Sekprov Andi Muallim atas nama gubernur, Kepala Biro Keuangan Yushar Huduri dan Bendahara Pengeluaran Anwar Beddu agar melakukan verifikasi terhadap 202 lembaga penerima bantuan dan menarik kembali uang untuk disetorkan ke kas daerah.

Dikonfirmasi terpisah terkait nama-nama yang bertanggung jawab terjadinya penyelewengan dana bansos dilingkup Pemprov Sulsel sesuai dengan data BPK tersebut, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Chaerul Amir tidak berkomentar terlalu jauh. Alasannya tidak etis mengomentari kasus yang proses persidangannya tengah berjalan.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya