HTTP Status[404] Errno [0]

Walikota Akan Lindungi Pedagang di Karebosi Link

02 September 2012 17:28
Walikota Akan Lindungi Pedagang di Karebosi Link
Karebosi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Karebosi

BugisPos — Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, menjaminan penuh kelancaran  aktifitas usaha para pedagang di area Karebosi Link, menyusul keluarnya ancaman Badan Pertanahan Nasional Sulsel yang akan mengehentikan seluruh aktifitas bisnis di kawasan tersebut.

“Tidak perlu ada keresahan bagi pedagang, pemkot Makassar akan memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap seluruh hak – hak pedagang dan pengusaha di Karebosi Link. Pedagang sudah tepat melakukan aktifitas berdagang di sana. Juga kepada seluruh pegawai dan karyawan yang mencari kehidupan di karebosi, saya minta jangan resah. Ini adalah persoalan hukum. Jika  ada yang tidak puas, mari kita berproses secara hukum. Seluruh aset negara itu hak pemerintah. Tidak ada yang bisa mengklaim itu adalah miliknya. Itu milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah bisa memanfaatkan tanpa menutup ruang masyarakat. Andainya fungsi publik karebosi  hilang itu yang salah, tapi kan malah menambah fungsinya sebagai ruang bisnis “ tegas Ilham saat memberikan keterangan pers diruang kerjanya, Jumat 31/8/12.

Terkait dengan rencana BPN Sulsel yang akan memasang garis merah sebagai tanda di hentikannya seluruh aktivitas di karebosi, Ilham menjawab “ sepengetahuan kami BPN tidak memiliki kewenangan hingga kesana. Yang punya kapasitas untuk melakukan penutupan hanyalah polisi dan aparat hukum” ujarnya.

Saat memberikan keterangan Pers, Ilham didampingi oleh Kabag Hukum Pemkot Makassar, Apriadi,SH serta Staf Ahli Walikota Makassar bidang Tata Ruang, Dani Pamanto.

“ Yang membuat saya terusik terkait statemen di koran hari ini, karena upaya keras yang kita lakukan bersama masyarakat dalam “ menjual “ Makassar ke dunia usaha selama ini. Pastinya dengan adanya pernyataan itu, para pengusaha saat ini menjadi keder. Seperti inikah kita yang tidak mampu memberikan jaminan kepada masyarakat dalam melakukan investasi. Padahal investor sudah melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2007 lalu. Kami tahu, Pak Gubernur dan BPN pasti tahu aturan yang menjadi landasan pemkot dalam melakukan kerjasama pengelolaan aset. Karena itu jelas aturannya, baik  keputusan presiden nomor enam,  kepmendagri nomor 17 tahun 2007, kepres nomor delapan puluh  dalam hal pelelangan, itu kan semua diatur di sana “ urai Ilham.

Ilham mengaku saat ini tengah menyiapkan suratnya yang akan di tujukan ke BPN terkait permintaan tanggapan mengenai dasar pernyataan yang di keluarkan oleh Kepala BPN Sulsel, Elfahri Budiman hari ini. “ Kami tidak mau berprasangka buruk, saya berada pada alur koridor aturan saja bahwa  yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan mekanisme. Kalaupun kemudian tiba – tiba ada petunjuk untuk memberhentikan apa yang sudah kita kerja  selama hampir lima tahun yang sudah di nikmati ini biarlah ini berproses secara hukum “ lanjutnya.

Saat ditanya apakah ini terkait masalah politik, Ilham menyerahkan penilaian kepada masyarakat. “Biarlah masyarakat yang menilai, apakah ini persoalan hukum yang digiring ke dalam masalah politik. Kalau saya tidak mau menanggapi. Tetapi saya akan mempertanggung jawabkan sesuai perangkat aturan yang “ tegas Ilham.

Sementara itu, terkait dengan HPL yang dipermasalahkan oleh BPN Sulsel, Kabag Hukum Pemkot Makassar, Apriadi memberikan penjelasan. “ Seharusnya BPN tahu bahwa masalah HPL sudah selesai, ini berdasar surat tindak lanjut yang ditujukan BPN ke Pemkot Makassar pada bulan mei lalu. Dalam surat yang bernomor 576/73.300/ V/ 2012, BPN sendiri mengakui bahwa HPL lapangan karebosi yang telah diajukan sejak tahun 2007 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tahun 26 november 2010. Ditambah pula keluarnya salinan putusan kasasi MA nomor : 366 K/Pdt /2010, tanggal 26 november 2010 sebagi salah satu dokumen pendukung penerbitan Sertifikat HPL lapangan karebosi. Untuk itu kami mempertanyakan lagi dasar sehingga ini dipersoalkan lagi “ ujar Apriadi (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya