HTTP Status[404] Errno [0]

SYL Kaget Sulsel Berpredikat Daerah Terkorup

04 September 2012 15:18
SYL Kaget Sulsel Berpredikat Daerah Terkorup
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terkejut mendengar isu Sulsel berpredikat terkorup di Indonesia.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terkejut mendengar isu Sulsel berpredikat terkorup di Indonesia.

BugisPos — Informasi mengenai predikat Sulsel sebagai daerah terkorup di Indonesia membuat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kaget.
Kepada wartawan, Syahrul mengatakan akan memerintahkan inspektorat menerbitkan surat untuk memeriksa informasi itu.

“Saya tidak menantang tetapi jangan dibawa kepolitik karena korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang harus diberantas,” kata Syahrul sebagaimana yang dirilis Tribun Timur.

Syahrul mengatakan, kekagetannya dikarenakan sebelumnya tidak ada aura mengenai informasi itu, namun tiba-tiba muncul berita mengenai Sulsel yang berpredikat terkorup.

“Yang saya herankan kenapa bisa Sulawesi selatan dianggap nomor satu terkorup, sementara di Sulawesi Selatan itu, tidak ada uang,” katanya.

Kepala Inspektorat : Tudingan Sulsel Terkorup Tak Berdasar

Terkait adanya isu Sulsel mendapat predikat daerah terkorup, Kepala Inspektorat Sulsel, Azikin Solthan belum dapat menyimpulkan Laporan Hasil Analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang  menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling tinggi indeks tingkat pidana korupsi dan suap di antara lima provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi.

Azikin mengatakan kabar tersebut tidak diketahui dasarnya. Menurutnya, sebuah daerah dikatakan “korup” jika ada indikasi atau laporan yang merugikan keuangan negara, sementara dalam kasus ini dasarnya tersebut tidak jelas.

“Sepengetahuan saya, PPATK tidak pernah dan tidak bisa melansir hasil analisanya, sehingga kabar itu masih patut ditelusuri,” kata Azikin, Rabu (29/8/2012).

Lebih lanjut, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini mengaku belum mendapat hasil analisa dari PPATK mengenai transaksi mencurigakan milik PNS di Sulawesi Selatan.

“Ini informasi belum jelas. Kami tidak mau berasumsi dan menduga-duga sebelum ada data resmi. Kami akan koordinasikan dengan kemendagri mengenai hal ini. Kami juga belum terima datanya,” lanjutnya.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya