HTTP Status[404] Errno [0]

Vonis 2 Tahun Bagi Pelaku Kasus Bansos Pemprov Sulsel

08 September 2012 07:27
Vonis 2 Tahun Bagi Pelaku Kasus Bansos Pemprov Sulsel
Terdakwa H Anwar Beddu divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sulsel. Terhadap vonis itu, terdakwa mengajukan upaya banding.

Terdakwa H Anwar Beddu divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sulsel. Terhadap vonis itu, terdakwa mengajukan upaya banding.

BugisPos — Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, H Anwar Beddu divonis dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2008 senilai Rp8,8 miliar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Kamis, (8/9/2012)
Seperti yang dikutip dari FAJAR, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan verifikasi maksimal kelengkapan pencairan dana Bansos,  sehingga terjadi pencairan sebesar Rp8,8 miliar kepada 202 LSM fiktif sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas dasar itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang diketuai Zulfahmi menjatuhkan vonis hukuman dua tahun penjara denda Rp500 juta, dan subsider tiga bulan kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti.
Dalam putusannya, majelis hakim sependapat dengan pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan kewenangan yang ada pada diri terdakwa.
Sementara dalam pasal 55 terdakwa dinyatakan sebagai pelaku bersama-sama dengan Sekretaris Pemprov Sulsel Andi Mualim sebagai pengguna anggaran dan Kepala Biro Keuangan Yushar Huduri yang memberikan nota pertimbangan dan dilakukan secara berlanjut.
“Tidak adil hanya menjadikan Anwar Beddu sebagai terdakwa dalam kasus ini. Padahal fakta persidangan sangat terang keterlibatan Sekprov Sulsel maupun Kabiro Keuangan dan Kepala Biro KAPP Andi Sumange Alam dan Andi Ilham Gazaling, serta Kepala Sub Bagian Anggaran Biro Keuangan Nurlina. Ada juga nama anggota DPRD Makassar Mudjiburrahman serta Zainal Jappi.”
Lebih lanjut hakim mengatakan fakta hukum bendahara pengeluaran itu terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dalam putusannya, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999. Terdakwa Anwar Beddu dinilai tidak terbukti melakukan tindakan yang bisa memperkaya orang lain atau suatu korporasi.
“Ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Anwar Beddu kepada sejumlah orang yang tidak layak. Karena orang-orang tersebut tidak masuk dalam organisasi yang menerima bantuan. Seperti Mudjiburrahman. Semua nama yang diungkap dalam tuntutan mengetahui dan bertanggung jawab terhadap terjadinya penyelewengan dana bansos,” lanjut  hakim dalam putusannya.
Posisi Yushar Huduri, Andi Ilham Gazaling, dan Andi Sumange Alam yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus ini karena tidak melakukan verifikasi. Pasalnya dana bansos yang pada tahun 2008 dialokasikan sebesar Rp151 miliar dikelola oleh Biro Keuangan dan Biro KAPP.
Dalam memberikan nota pertimbangan kepada Sekprov, ketiga orang itu dalam kapasitas sebagai kepala biro juga tidak melakukan verifikasi lembaga penerima.

Ajukan Banding
Penasihat hukum Anwar Beddu, Asmaun Abbas, usai sidang mengatakan akan mengajukan banding. Menurut dia, seharusnya Anwar Beddu dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana dengan alasan tidak ada peraturan gubernur mengenai pedoman pencairan dana bantuan.
Sementara Jaksa Penuntut Umum Greffiks yang sebelumnya menuntut dua tahun penjara belum menyatakan menerima atau mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.
Terdakwa Anwar Beddu sendiri mengaku kalau putusan itu tidak adil. Anwar yang terlihat gusar dijatuhi hukuman dua tahun penjara, tak banyak komentar usai persidangan. Ia langsung bergegas meninggalkan ruang sidang. Padahal, biasanya seusai persidangan, Anwar Beddu biasa bercanda dengan awak media atau keluarganya yang selalu setia mendampinginya setiap kali ia disidang.
“Hukuman ini tidak adil, kenapa saya sendiri yang diajukan ke persidangan. Padahal saya hanya menjalankan perintah. Di persidangan sudah diungkap siapa saja yang terlibat, tapi kenapa saya saja yang diseret ke persidangan,” ‘tandasnya sambil meninggalkan Pengadilan Tipikor.
Sementara Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel Chaerul Amir mengatakan bahwa saat ini ia belum bisa mengambil tindakan.

“Saya belum bisa berkomentar terkait langkah yang akan ditempuh pihak kejaksaan terkait nama-nama yang disebut hakim dalam putusannya yang seharusnya ikut bertanggung jawab sebelum menerima salinan putusan dari hakim,” tandasnya.

Â

Muallim Membantah
Vonis hakim terhadap Anwar Beddu juga langsung diketahui Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim. Pejabat senior Pemprov Sulsel ini salah satu yang namanya sering disebut di persidangan dan dianggap bertanggung jawab pada pencairan dana bantuan sosial.
Muallim mengaku telah berkomunikasi dengan Anwar Beddu perihal penyebutan namanya di persidangan. “Pengakuan Anwar, pencairan anggaran atas perintah atasan. Yang dimaksud perintah atasan bukan secara verbal, melainkan prosedur administrasi,” kata Muallim di Kantor Gubernur Sulsel saat dimintai tanggapan terkait vonis terhadap Anwar Beddu.
Perintah atasan yang dimaksud, jelas Muallim, berupa surat perintah membayar yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Surat perintah inilah yang menjadi dasar pencairan dana bansos di Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Muallim berdalih, surat perintah membayar itu merupakan format yang berlaku secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008.

Surat perintah membayar dibuat dan diisi oleh bendahara kemudian diajukan ke pengguna anggaran. “Itu bukan disuruh namanya. Surat perintah membayar merupakan syarat mutlak pencairan anggaran dan berlaku nasional,” kata Muallim.
Opini yang berkembang, kata dia, perintah atasan merupakan perintah langsung secara verbal untuk mencairkan dana. “Ini yang membuat saya habis dan selalu disebut-sebut. Tapi biarlah proses hukum berjalan. Saya terus mencermati dan akan berkomentar lagi sesuai perkembangan,” katanya.(gafar)

Â


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya