HTTP Status[404] Errno [0]

Pemerintah Pusat Desak Proyek Trans Sulawesi Dituntaskan Hingga Akhir 2012

09 September 2012 08:00
Pemerintah Pusat Desak Proyek Trans Sulawesi Dituntaskan Hingga Akhir 2012
Jalan poros Maros-Pangkep yang merupakan paket proyek Trans Sulawesi yang belum rampung. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proyek harus tuntas akhir 2012.

Jalan poros Maros-Pangkep yang merupakan paket proyek Trans Sulawesi yang belum rampung. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proyek harus tuntas akhir 2012.

BugisPos — Berlarut-larutnya proyek pembangunan/pelebaran Trans Sulawesi di poros Maros-Parepare, mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mendesak agar proyek Trans Sulawesi segera dituntaskan.
Mengingat, proyek ini tidak dianggarkannya pada APBN 2013. “Tidak ada alokasi anggaran proyek ini di APBN 2013. Untuk itu kami mendesak, paling lambat 2012, proyek sudah harus selesai,” tegas Djoko Murjanto di Pangkep, Jumat, 7 September.

Secara gamblang, Djoko meminta pemkab segera menyelesaikan pembebasan lahan yang masih terkendala. Sebab, menurutnya, proyek yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2010 ini, pengerjaannya sudah terlampau lama dan penyelesaiannya sudah amat terlambat.

“Kami sangat memahami, proyek ini tidak mudah. Namun, tentunya kami juga tidak berharap proyek ini mulur hingga beberapa tahun. Makanya kami ingin bersama-sama menyelesaikan setiap persoalan yang ada,” katanya.

Djoko memberi batas waktu negosiasi kepada pemilik lahan selama 14 hari. Jika masih terjadi kebuntuan, ia menyarankan agar pemkab segera melakukan tindakan konsiyasi terhadap pemilik lahan yang membandel.

“Satu bulan ke depan sudah tidak ada lagi persoalan pembebasan lahan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid Batara seperti yang dikutip dari FAJAR online, menguraikan beberapa kendala terbesar pembebasan lahan adalah soal harga lahan yang dipatok terlampau tinggi oleh pemiliknya. Hal inilah yang menyebabkan pengerjaan Trans Sulawesi mulur hingga tiga tahun. Namun demikian, bupati berjanji, dalam tiga minggu ke depan, pembebasan lahan di wilayahnya dituntaskan.

“Masih ada 84 lahan yang saat ini belum dibebaskan. Saat ini kami telah melakukan upaya negosiasi. Jika pun pemilik tetap bertahan dengan harga yang dipatoknya, maka sesuai saran Dirjen, kami akan melakukan tindakan konsinyasi terhadap pemilik lahan,” katanya.

Menurut Bupati, rata-rata pemilik ruko, mematok harga Rp100 juta hingga Rp200 juta, untuk satu bidang lahan. Ganti rugi tersebut termasuk pembangunan kembali ruko masing-masing pemilik. Sementara di wilayah berbeda yakni di Kecamatan Pangkajene, pemilik ruko meminta ganti rugi sebesar Rp50 juta sebagai biaya pengganti kegiatan. Itu di luar dari biaya pembangunan kembali bangunan ruko oleh pemkab.

“Biarkan kami bekerja dan melakukan negosiasi, selanjutnya kami juga mendesak agar dirjen serta Balai Besar untuk melakukan penekanan terhadap pelaksana pekerjaan jalan. Lahan yang sudah bebas silakan dikerjakan. Kami yakin, jika ada penekanan, proyek jalan ini dapat segera diselesaikan,” ujar bupati.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Ir Nurdin Samaila memaparkan, dari tiga wilayah yang saat ini masih terkendala pembebasan lahan, Pangkep, paling lambat pananganannya. Hal itu karena Pangkep paling luas di bandingkan dua wilayah lainnya, yakni Maros dan Barru.

Soal kesan lambannya pengerjaan jalan, Nurdin berdalih disebabkan terlampau seringnya pergantian kontraktor. Saat ini, papar Nurdin ada tiga paket kontraktor yang menangani pengerjaan jalan wilayah Maros hingga Parepare.

“Sisa pengerjaan lahan Trans Sulawesi tinggal sedikit, jika dipersentasekan sekira 1.7 persen atau sekira 1.7 km persegi dari total panjang 1.7 juta km. Saat ini fokus kami melanjutkan pengerjaan jalan yang masih terpotong. Jadi sementara pemkab menyelesaikan pembebasan lahan, kami tetap bekerja. Desember menjadi target selesainya,” ucapnya.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya