HTTP Status[404] Errno [0]

Anggaran Pendidikan Belum Fokus Perbaikan Mutu

10 September 2012 00:54
Anggaran Pendidikan Belum Fokus Perbaikan Mutu
Illustrasi

BugisPos — Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum terfokus untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang berpengaruh pada perbaikan mutu pendidikan.

Wakil Rektor II Universitas Padjadjaran(Unpad) Bidang Perencanaan dan Keuangan, Rina Indiastuti di Bandung, Jumat 7/9/12, mengatakan anggaran pendidikan lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dibanding belanja barang modal untuk alat-alat pendidikan.

“Anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN itu belum banyak dialokasikan untuk belanja barang modal alat-alat pendidikan. Padahal perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu erat kaitannya dengan perbaikan mutu pendidikan,” tuturnya seperti dirilis Antara

Rina mencontohkan belanja barang modal untuk alat-alat pendidikan di Unpad hanya menempati porsi sepertiga dari anggaran tahunan. Sedangkan belanja pegawai masih menduduki peringkat pertama alokasi anggaran.

“Padahal kami ingin belanja alat-alat pendidikan lebih banyak untuk menyenangkan mahasiswa,tapi belanja pegawai kami juga besar. Karena itu seharusnya alokasi anggaran keseluruhan yang harus diperbesar,” katanya.

Selain masalah keterbatasan anggaran, Rina mengatakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga harus mengalami dilema untuk memilih antara pengadaan barang secara cepat untuk memenuhi tuntutan kurikulum pendidikan dan pengadaan barang yang memenuhi ketentuan prosedur namun memakan waktu cukup lama.

“Padahal kami di universitas hanya ingin mahasiswa memiliki fasilitas lengkap untuk belajar. Apabila suatu barang di laboratorium rusak tidak mungkin pelajaran harus ditunda, tentu barang tersebut harus digantikan dalam waktu cepat. Namun kami sering terganjal oleh prosedur pengadaan yang harus ditaati,” ujarnya.

PTN, kata Rina, akhirnya sering mengambil pilihan aman untuk mematuhi prosedur agar tidak ada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, lanjut dia, pilihan tersebut berdampak pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang lambat dan berpotensi menghambat proses belajar mahasiswa.

“Tentu kinerja pendidikan menjadi tidak bagus, tetapi rata-rata pejabat pembuat komitmen di PTN memilih cara aman dengan selalu mengedepankan prosedur,” demikian Rina (una)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya