HTTP Status[404] Errno [0]

Pemerintah Akan Kembangkan Lahan Kedelai di Kawasan Transmigrasi

11 September 2012 22:27
Pemerintah Akan Kembangkan Lahan Kedelai di Kawasan Transmigrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan membuka lahan tanaman kedelai seluas 3.000 hektare di kawasan transmigrasi. Upaya tersebut untuk mengurangi impor kedelai.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan membuka lahan tanaman kedelai seluas 3.000 hektare di kawasan transmigrasi. Upaya tersebut untuk mengurangi impor kedelai.

BugisPos — Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan membuka lahan tanaman kedelai seluas 3.000 hektare di kawasan transmigrasi.
Menakertrans Muhaimin Iskandar , sebagaimana pada sebuah pemberitaan yang dikutip dari Seputar Indonesia, mengatakan, proses penanaman perdana akan dimulai pada musim taman Oktober- Maret 2012 dan April-September 2013. Muhaimin memprediksi, lahan kedelai ini berpotensi memproduksi kedelai rata- rata 1,7 hingga 2 ton per hektare.

Menurut dia, potensi lahan untuk pengembangan kedelai di kawasan transmigrasi sebenarnya mencapai 155.871 hektare. Namun, yang benar-benar siap untuk masa tanam Oktober – Maret 2012 dan April –September 2013 hanya 3.000 hektare.

Luas lahan yang siap ditanami kedelai itu tersebar di beberapa provinsi seperti Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, NTB, Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara,Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

“Penanaman kedelai di lahan transmigrasi ini dipadukan dengan program transmigrasi lainnya sehingga mampu menambah produksi kedelai nasional dan mengurangi impor kedelai,” tandas Muhaimin di Gedung Kemenakertrans, Jakarta,kemarin.

Penyediaan lahan transmigrasi ini berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan kedelai nasional melalui gerakan tanam kedelai di kawasan transmigrasi. Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka meminta program transmigrasi ditutup sementara karena tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Dalam moratorium itu, ujarnya, perlu diikuti evaluasi menyeluruh dan transparan atas pelaksanaan program transmigrasi.

“Masalah- masalah dan hambatan di bidang itu dikumpulkan dalam sebuah database untuk dicarikan solusinya,”terangnya.(gafar)

Â

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya