HTTP Status[404] Errno [0]

Pilkada dan Delegitimasi Demokrasi

23 September 2012 00:23
Pilkada dan Delegitimasi Demokrasi

Oleh: Abustan (Dosen PPs FH UIT)

Tulisan ini terinspirasi dari dua tempat pelaksanaan pilkada gubernur, yaitu putaran kedua pemilihan Gubernur DKI tanggal 20 September 2012 dan hasilnya seperti yang kita ketahui tetap dimenangkan pasangan Jokowi-Basuki, serta tahapan pelaksanaan pilkada Gubernur Sulsel berupa Deklarasi pasangan dan pendaftaran di KPU Sulsel.

Keduanya menurut hemat penulis, atmosfirnya sangat dinamis bahkan berlangsung sengit seperti yang bakal terjadi di DKI.


Berbagai isu telah muncul dan memanaskan situasi, sehingga sampai pada hal-hal yang sensitif seperti
money politics (politik uang) serta sentimen suku dan agama (SARA).


Karana itu, proses pilkada sekarang menarik untuk dicermati. Sebab, dari berbagai pendapat yang muncul bermuara pada pertanyaaan mendasar, yaitu bagaimana demokrasi mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat, kalau demokrasi itu sendiri menawarkan konflik horizontal.

Beberapa Kelemahan


Memang, salah satu produk reformasi adalah ritual pemilihan kepala daerah (pilkada). Penulis memberi kata ritual karena pelaksanaan yang rutin untuk setiap provinsi, kota, dan kabupaten. Hal ini diakui sendiri oleh Pak JK, beliau katakan pilkada itu menghabiskan dana sekitar Rp200 triliun setiap tahun.


Tentu, perilaku ini jelas sekali pemborosan yang luar biasa. Itu dari segi uang dan uang itu tidak bisa dibantah pada dasarnya hanya menguap, meskipun sebagian harus diakui hanya dinikmati oleh beberapa oknum saja.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pilkada yang ada sekarang ini banyak kelemahan kalau tidak mau mengatakan mudharatnya. Hal itu penulis memberi rincian beberapa kelemahan. Pertama, menghabiskan banyak energi rakayat.

Sebab rakyatlah yang dituntut untuk memikirkan dan ikut terlibat dalam setiap pelaksanaan pilkada untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Kesemuanya ini adalah energi terbuang untuk hal hal yang tidak produktif.


Kedua, banyak anggota masyarakat menghabiskan waktunya dalam urusan dukung-mendukung figur dalam pilkada. Akibatnya konsentrasi terfokus pada pilkada, dan akhirnya meninggalkan kegiatan-kegiatan produktif. Seperti turun ke sawah dan aktivitas positif lainnya.


Ketiga, melahirkan permusuhan baik antar keluarga maupun antar kelompok masyarakat. Dan kemungkinan berujung pada konflik (bentrok) antar masyarakat, sehingga memunculkan benih-benih dendam.


Keempat, menimbulkan sengketa dan sudah bukan rahasia lagi yaitu rata rata yang kalah tidak menerima alias mengajukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Dan konon biayanya tidak sedikit, sehingga pernah salah satu kandidat pilkada membeberkan bahwa biaya sengketa malah lebih besar dari pada biaya pilkada itu sendiri (dulu di MA) .

Politik Praktis


Sekali lagi, pasca reformasi semakin banyak orang yang bertanya apa manfaat sesungguhnya demokratisasi yang bergulir deras sampai sekarang ini. Sebab faktanya, pilkada langsung yang berlaku di Indonesia sejak 2005 telah melahirkan anomali atau delegitimasi demokrasi itu sendiri.


Bahkan, ketika disimak dinamika yang terjadi justru terkesan sangat kuat bahwa kehadiran pilkada telah tersandera oleh pragmatisme politik elite. Akibatnya, tidak mengherankan jika kemudian pilkada yang sejatinya dirancang untuk menebar benih demokrasi justru telah menuai lebih banyak buah oligarki.


Padahal, melalui kebijakan desentralisasi akan dapat dikurangi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Sementara melalui pilkada langsung, akan dapat tercipta pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.


Asumsi tersebut dibangun atas keyakinan bahwa bila pasangan kepala–wakil kepala daerah terpilih dalam pilkada tidak akuntabel dan responsif terhadap masyarakat (konstituen), maka mereka akan kehilangan legitimasi dan dukungan politik.


Namun, argumentasi di atas ternyata kurang relevan untuk dijadikan sebagai landasan berpikir dalam memahami praktik pemilihan langsung seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab proses politik masih lebih banyak didominasi oleh kompromi-kompromi kepentingan antara elite penguasa pada satu sisi dan elite masyarakat di sisi lain.


Artinya, dominasi kepentingan politik praktis para elite inilah yang akan ‘menyandera’ pilkada. Akibatnya, keinginan untuk menegakkan ‘kedaulatan rakyat’ dan kebebasan politik masyarakat sebagai substansi pilkada itu sendiri menjadi sulit untuk menjelma dalam realitas.


Karena itulah, menjadi kepala daerah memang tidak mudah. Tidak cukup hanya berbekal popularitas, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, akseptabilitas, dan profesionalitas.


Betapapun, pilkada sangat penting dalam upaya mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, absurditas pilkada harus dihentikan, sebab dalam suatu demokrasi yang disemarakkan oleh politik praktis, kebebasan tidak bisa bertahan
***

Abustan (Dosen PPs FH UIT)


lama ***


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya