HTTP Status[404] Errno [0]

Potret Buram Pengadilan Tipikor

23 September 2012 23:08
Potret Buram Pengadilan Tipikor
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh: Marwan MasÂ

   Â

Penangkapan dua hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran menerima suap berkaitan dengan perkara yang ditanganinya pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2012, semakin menambah buram potret pengadilan korupsi di negeri ini. Ajang jual-beli keadilan oleh hakim, dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi di Mabes Polri, serta beberapa oknum jaksa yang ditangkap KPK, menjadi indikasi negara bakal kalah telak dalam perang melawan korupsi.

Tanpa bermaksud menggeneralisir hakim, tetapi dua hakim ad hoc itu sering membebaskan terdakwa korupsi sehingga mendapat pengawasan Mahkamah Agung (MA) dan KPK. Selama ini, hakim karier yang sering dicurigai bermain dengan terdakwa, sehingga timbul gagasan perlunya hakim ad hoc yang direkrut dari kalangan akademisi, advokat, atau praktisi hukum lainnya. Ternyata jauh lebih parah, lantaran hakim ad hoc yang direkrut punya masa lalu yang suram. Ini yang mendorong komisioner di Komisi Yudisial meminta MA menghentikan seleksi hakim ad hoc korupsi.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pengadilan tipikor di daerah telah membebaskan setidaknya 50 terdakwa korupsi. Angka itu mungkin sudah berubah sekarang karena data tersebut dirilis pada bulan Maret lalu. Ini yang memicu korupsi tetap jalan secara masif dan sistemik.

Negeri ini begitu rapuh, apapun bisa dikorupsi. Para koruptor merasa merdeka berbuat sesukanya menyelewengkan uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Cita-cita pendiri negara untuk membebaskan diri dari segala penindasan dan pembodohan, termasuk bebas dari penjajahan korupsi dikhianati.

Siapa Lagi Pengadil?

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kasus itu. Misalnya, eksistensi dan kredibilitas pengadilan tipikor di 33 ibu kota provinsi ikut menjadi sorotan. Bagi mereka yang sejak awal tidak setuju dibentuk pengadilan tipikor di daerah selain Jakarta, tentu akan mencibir lantaran realitas menunjukkan tidak memiliki efektivitas yang positif untuk melahirkan efek jera bagi koruptor.

Selain gemar menjatuhkan putusan bebas, juga banyak memvonis ringan, sehingga ada yang mengusulkan pengadilan tipikor di daerah dibubarkan saja. Tetapi kita tidak perlu tergesa-gesa, sebab jika itu dilakukan berarti koruptor akan menang lagi satu langkah. Yang perlu digiatkan adalah memperbaiki moral hakim tipikor dan menghukum mereka yang korup dengan hukuman berat .

Untuk memberantas korupsi yang sudah sedemikian akut dan terstruktur dari pusat sampai daerah, dibutuhkan lembaga peradilan yang mestinya independen, memiliki integritas moral yang mumpuni, berwawasan luas, dan mampu menimbang rasa keadilan secara utuh. Tetapi apa jadinya jika hakim yang mestinya menegakkan keadilan, malah melakukan korupsi dan menjadi makelar kasus. Wajar jika publik bertanya, siapa lagi yang bisa dipercaya mengadili para koruptor?

Hukuman yang selama ini dijatuhkan hakim kepada koruptor, ternyata belum mampu menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor, apalagi membuat jera koruptor. Sekarang ditambah lagi dengan kenyataan ada hakim pengadilan korupsi yang bisa membuat koruptor bebas dengan imbalan uang.

Yang menarik dari data ICW, rata-rata para terdakwa yang divonis bebas dan dijatuhi hukuman ringan berasal dari keputusan hakim ad hoc. Maka itu, sangat penting mengevaluasi perekrutan hakim ad hoc yang hanya menjalani pendidikan instan dan pelatihan singkat, apalagi jika memiliki rekam jejak yang kelabu.

Teori Nasi Tumpeng

Kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum tak bisa dibiarkan terus berlangsung. Untuk mengatasinya, dibutuhkan peran besar KPK yang memang dibentuk sebagai lembaga superbody untuk menangani aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang terlibat korupsi. Ini ditegaskan dalam Pasal 11 huruf-a UU Nomor 30/202 tentang KPK bahwa “KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum…”.

Tetapi banyaknya sorotan pada KPK belakangan ini, sehingga diharapkan agar KPK tidak boleh lagi bekerja seperti lembaga survei yang hanya mencari sampel (tersangka) kemudian menyimpulkan suatu kasus korupsi sudah ditangani, tetapi tidak dituntaskan dengan memproses semua pelaku yang diduga terlibat. Mengungkap kasus jangan memakai perumpamaan “makan bubur” yang dimulai dari pinggir, tetapi sudah kenyang sebelum menyentuh bagian tengahnya. KPK mestinya menggunakan teori “makan nasi tumpeng” yang langsung menebas puncaknya barulah bagian bawahnya.

Selama ini, hanya menyeret pelaku pinggiran tetapi setelah dijatuhi pidana, pelaku kakap dilupakan padahal dalam putusan hakim ditegaskan keterlibatannya. Begitulah teori “makan bubur”, setelah rakyat, mahasiswa, aktivis antikorupsi, pers, dan pengamat tidak lagi menyorotnya, penyidikpun diam-diam melupakannya.

Lihat kasus pembebasan lahan Celebes Convention Centre (CCC), kasus dana Bansos Sulawesi Selatan, atau kasus Wisma Atlet di pusat, hanya pelaku pinggiran yang dibawa ke pengadilan, sedangkan pelaku pentolan yang disebut-sebut terlibat dalam putusan hakim tidak disentuh.

Boleh jadi kasus Hambalang dan Bank Century mengalami nasib yang sama jika KPK masih menggunakan teori “makan bubur” atau “meniti anak tangga” seperti dikemukakan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Makanya, teori “makan nasi tumpeng” menjadi relevan diimplementasi penyidik sebagai langkah progresif, dengan cara lebih dahulu menghantam pentolannya barulah pelaku kecil-kecil.

Sebetulnya sudah dilakukan KPK pada kasus dugaan korupsi simulator SIM. Tetapi kita berharap agar seteru KPK dan Polri dalam penyidikan kasus itu tidak membuat penanganan kasus korupsi menjadi melempem atau menggiring hukum agar tidak menyentuh para koruptor ***

Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar.

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya