HTTP Status[404] Errno [0]

DPRD Sulsel Sahkan Tiga Perda Baru

26 September 2012 01:27
DPRD Sulsel Sahkan Tiga Perda Baru
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk disetujui menjadi Perda. Ketiga Ranperda tersebut antara lain, Ranperda tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulsel, Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan Provinsi, dan Ranperda tentang pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit (PT Penjaminan Kredit Daerah).
Ketiga perda baru itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Sulsel Selasa, (19/9/2012). Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi dan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang menandatangani berita acara pengesahan tiga ranperda tersebut.

“Untuk Ranperda sistem kesehatan, kita mengubahnya menjadi Ranperda penyelenggaraan kesehatan, karena kata sistem lebih merujuk ke pedoman teknis yang diatur UU Kesehatan tahun 2009,” jelas Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan DPRD Provinsi, Misriani Ilyas, sebagaimana yang dikutip dari FAJAR online.

Untuk Ranperda tentang PT Penjaminan Kredit Daerah, Ketua Pansus, Ajiep Padindang, menjelaskan, Ranperda ini harus secepatnya diaplikasikan, untuk mendorong pertumbuhan Koperasi dan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah harus segera menyiapkan modal awal Rp25 miliar sebagai persyratan awal untuk mendirikan perusahaan yang nantinya banyak melayani kredit UMKM tersebut.

“Selain itu, kita juga memperluas cakupan PT Penjaminan Kredit Daerah, agar ikut melayani sistem pembiayaan syariah juga,” katanya. PT Penjaminan Kredit tersebut akan lebih banyak melayani unit usaha di bidang produksi pertanian, kehutanan, peternakan, serta usaha komoditas Sulsel lainnya.

Selain pengesahan ranperda, DPRD juga menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) peminjaman dana Rp500 miliar dari pemerintah. Menurut Wagub Agus Arifin Nu’mang, dana tersebut sangat diperlukan agar proyek pembangunan jalur transportasi darat di Sulsel, tak terhambat.

“Transportasi ini sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Sulsel. Infrastruktur jalan kita 2.870 km adalah jalan nasional, dan 1.722 km adalah jalur Provinsi. Jalur nasional ini 92 persen sudah layak, sedangkan jalan Provinsi baru 77,3 persen,” kata Agus.

Sementara anggaran perbaikan jalan Provinsi masih sangat terbatas. “Ini dilakukan karena sesuai hasil konsultasi kami ke pusat, Pemprov sudah memenuhi persyaratan itu,” kata dia. Hasil kajian juga menunjukkan, rasio pendapatan Sulsel dianggap cukup untuk melakukan pengembalian dana pinjaman tersebut.(far)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya