HTTP Status[404] Errno [0]

Tuding DP4 Bermasalah, Tim IA Diminta Serahkan Bukti ke KPU Sulsel

06 October 2012 16:39
Tuding DP4 Bermasalah, Tim IA Diminta Serahkan Bukti ke KPU Sulsel

BugisPos — Pemprov Sulsel meragukan temuan tim Ilham-Aziz (IA) yang merilis data DP4 bermasalah mencapai 1,4 juta jiwa. Tim IA diminta menyerahkan temuannya ke KPU Sulsel bila benar-benar valid.

Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Andi Hasbi Nur mengatakan, temuan DP4 bermasalah seharusnya tidak hanya sekadar diungkapkan ke media. Bila datanya benar valid dan diserahkan ke KPU, dapat mengurangi permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Apalagi, saat ini KPU masih melakukan verifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang diserahkan Pemprov Sulsel berdasarkan data kependudukan pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.
“Mohon serahkan bukti-buktinya ke KPU bila memang ada untuk menjadi bahan pemutakhiran data. KPU masih melakukan verifikasi. Bahkan, di beberapa tempat belum memulai pendataan dari rumah ke rumah,” kata Hasbi sebagaimana yang dikutip dari FAJAR online baru-baru ini.
Keraguan Pemprov Sulsel pada temuan DP4 bermasalah yang dinilai sangat tinggi. Bila temuan benar, terjadi penurunan tren pertumbuhan penduduk dalam rentang waktu 2009 sampai 2012.

Daftar pemilih tetap atau DPT yang ditetapkan KPU pada Pemilihan Presiden 2009 lalu sebanyak 5,8 juta jiwa. Terdapat peningkatan jumlah DPT sebanyak 200 ribu orang dibanding Pemilu Legislatif yang mencapai 5,6 juta jiwa.
DP4 yang diserahkan Pemprov Sulsel ke KPU sebanyak 7,2 juta jiwa. Bila 1,4 juta jiwa di antaranya bermasalah atau ganda, berarti sekitar 5,8 juta jiwa dianggap tidak ganda. Itu pun masih harus melalui verifikasi DPT dan DP4, sehingga pemilih Pilgub 2013 bisa lebih rendah dibanding pemilih pada Pilpres 2009.
Logikanya, kata Hasbi, bila tren pertumbuhan penduduk meningkat, jumlah pemilih seharusnya bertambah. Bukan malah menurun, terutama dalam rentang waktu hingga tiga tahun.

“Dalam kondisi sekarang, tidak mungkin data pemilih pemilu selama tiga tahun tidak bertambah. Temuan itu perlu menjadi bahan dalam pemutakhiran yang dilakukan KPU. Terlalu besar yang diduga bermasalah,” tutur Hasbi.
Terpisah, Koordinator Divisi Data Pemilih pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Hamka Hidayat menyatakan memastikan akan menyerahkan temuan data pemilih ganda tersebut ke KPU. Bahkan, kata Hamka, juga akan diserahkan ke Panwaslu.
“Data pemilih ganda yang kami temukan di tujuh kabupaten yang kami lansir sebelumnya kami serahkan ke KPU, apalagi ini data 1,4 juta. Jadi, sudah pasti itu akan kami serahkan,” tandas Hamka.

Mantan Ketua KPU Palopo ini menambahkan, tim divisi data IA siap menunjukkan nama-nama pemilih yang ganda tersebut jika ada pihak yang meragukan keakuratannya.
Dia menambahkan, temuan IA terhadap pemilih ganda tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni ganda dalam satu kabupaten dan ganda lintas kabupaten. Ganda dalam kabupaten ini, kata dia, adalah pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali di satu kabupaten.
Sementara ganda lintas kabupaten, katanya, yakni pemilih yang terdaftar di dua kabupaten bahkan tiga kabupaten. Bahkan ada yang dua kali terdaftar di satu kabupaten namun masih terdaftar pula di kabupaten lain.

“Pemilih yang ganda di tiap kabupaten/kota se-Sulsel totalnya mencapai 674.114 nama, sementara yang ganda lintas kabupaten mencapai 773.010 nama. Sehingga totalnya mencapai 1.447.124 nama,” paparnya.
Hamka menjelaskan, data ganda dua kategori bisa terjadi karena verifikasi DP4 yang bertujuan untuk meringankan tugas KPU Sulsel ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, baru kemudian sekaligus se-Sulsel. “Makanya, bisa jadi ada nama tidak ganda saat verifikasi di kabupaten/kota, namun ganda setelah diverifikasi gabungan sekaligus,” beber Hamka.
Anggota KPU Sulsel Ziaurrahman Mustari mengatakan tim IA tidak berhak menjustifikasi temuan mereka adalah pemilih ganda karena masih sebatas hasil kerja software. Sehingga lebih tepat jika disebut dugaan.
Menurut Ziaur, temuan Tim IA sebenarnya sudah ditemukan juga oleh pihak KPU. Hanya saja, saat ini KPU belum bisa menyebutnya pemilih ganda karena sedang diverifikasi. Data ganda itu kemudian ditandai KPU untuk diserahkan ke masing-masing petugas PPDP untuk mengecek di daerah masing-masing.
Menurut Ziaur, ada empat karakter yang menentukan pemilih tersebut ganda atau tidak, yakni ganda di Nomor Induk Kependudukan (NIK), ganda nama, ganda tanggal lahir, dan ganda alamat.(far)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya