HTTP Status[404] Errno [0]

Prof Aswanto : Kalau Ada PNS Mendukung Calon Tertentu, Sanksinya Berat

08 October 2012 11:00
Prof Aswanto : Kalau Ada PNS Mendukung Calon Tertentu, Sanksinya Berat
Pakar Hukum, Prof Aswanto mengatakan sanksi PNS yang mendukung calon tertentu dalam pemilukada, ancamannya berat, bisa penurunan pangkat bahkan pemecatan.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Pakar Hukum, Prof Aswanto mengatakan sanksi PNS yang mendukung calon tertentu dalam pemilukada, ancamannya berat, bisa penurunan pangkat bahkan pemecatan.

BugisPos — Sikap tegas tak pandang bulu yang ditunjukkan Panwaslu Sulsel mengawal tahapan Pilgub Sulsel belakangan ini, patut diapresiasi dan didukung semua pihak.

Dalam beberapa pekan terakhir, Panwaslu Sulsel telah memeriksa sejumlah pejabat di kota ini. Sebut saja adik kandung Syahrul Yasin Limpo, yakni Irman Yasin Limpo, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, serta lurah di Makassar.

Bahkan Bawaslu juga berencana memanggil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terkait netralitas PNS Pemprov Sulsel.

Pakar Hukum dan Pengamat Politik dari Unhas, Prof Aswanto mengatakan Panwaslu dibentuk untuk mengawal tahapan dan menegakkan aturan-aturan dalam Pemilu. Panwaslu, kata Aswanto, juga memiliki kewenangan memanggil dan melakukan proses pada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu.

“Makanya kalau Panwaslu memanggil dan memeriksa PNS yang diduga terlibat mendukung pasangan calon tertentu, maka itu sah-sah saja karena itu memang amanat Undang-Undang,” tutur Aswanto, seperti yang dikutip dari FAJAR online malam tadi.

Malahan kata mantan Ketua Panwaslu Sulsel ini, Panwaslu akan dipertanyakan jika tidak melakukan tindakan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran aturan Pemilu. Aswanto juga tidak menampik banyaknya pejabat PNS yang sedang diproses Panwaslu menunjukkan kuatnya indikasi pelanggaran sistematis yang berpeluang dilakukan para kandidat, dengan memanfaatkan PNS dan birokrasi sebagai mesin politik di pemilukada.

Butuh pengawasan melekat. Apalagi menurut Aswanto, Menpan juga sudah mengeluarkan edaran yang melarang PNS ikut-ikutan dalam politik praktis.

“Kalau ada PNS yang terbukti ikut mendukung calon tertentu pelanggarannya berat, bisa penurunan pangkat, bahkan pemecatan,” tuturnya.

“Semuanya sudah jelas aturannya dalam Undang-Undang, dan Panwaslu tahu itu. Panwaslu tidak boleh gentar dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” tandas Aswanto.

Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Unhas, A Lukman Irwan, mengatakan, seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Khususnya, ketika sudah ada penetapan calon dari KPU Sulsel. Itu diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Di sisi lain, aturan-aturan itu justru menjadi celah bagi sebagian kalangan Pegawai Negeri Sipil untuk terlibat dalam aktivitas politik. Karena itu, menurut, Lukman Irwan, tindakan yang dilakukan Panwaslu dan Bawaslu, seperti saat ini sudah tepat.

Di mana Panwaslu dan Bawaslu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah pegawai negeri sipil terlibat politik praktis. Misalnya memobilisasi PNS, aktif saat kampanye pasangan calon, hingga mensosialisasikan kandidat tertentu.

“Apa yang dilakukan Panwaslu ataupun Bawaslu sudah tepat. Ketika, sudah ada bakal calon kepala daerah mendaftar, maka panwaslu atau bawaslu harus melakukan monitoring. Tujuannya, agar PNS tetap di jalur netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tandasnya.

Ditambahkannya, potensi memobilisasi massa khususnya dari PNS untuk menjadi mesin politik pasangan calon sangat terbuka lebar. Kenapa? Tiga bakal calon kepala daerah yang mendaftar semuanya berstatus sebagai kepala daerah. Baik, sebagai gubernur, walikota, ataupun bupati.

Terkait pemanggilan yang dilakukan Bawaslu terhadap Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar dan perlu dipenuhi. Juga, tidak sepantasnya pemanggilan itu ditanggapi dengan meminta Bawaslu diam.

Tindakan seperti itu, sambungnya, justru tidak memberikan pelajaran kepada masyarakat betapa pentingnya taat dengan norma-norma hukum. Seorang pemimpin harus menunjukkan sikap-sikap yang patuh dan tunduk pada hukum. Bukan dengan pembangkangan.

“Siapa pun yang diminta mengklarifikasi harus memenuhi. Pemimpin harus menunjukkan sikap-sikap yang patuh pada hukum. Itu akan mengajarkan kepada masyarakat untuk patuh pada hukum. Siapa pun sama di mata hukum,” ungkapnya.

Memanggil bakal calon lainnya terkait mobilisasi PNS? diakui Lukman memang perlu. “Dalam norma hukum tidak ada pengecualian. Siapa pun yang diminta klarifikasi harus memenuhi. Selama itu diminta,” tegasnya.(gafar)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya