HTTP Status[404] Errno [0]

Andi Mallarangeng Disebut Bertanggung-jawab Proyek Hambalang

11 October 2012 14:32
Andi Mallarangeng Disebut Bertanggung-jawab Proyek Hambalang
Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Kamis, (11/10/2012) menyebut nama Menteri Negara Pemuda dan Olah-raga Andi Alfian Mallarangeng bertanggungjawan terhadap proyek Hambalang.

Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Kamis, (11/10/2012) menyebut nama Menteri Negara Pemuda dan Olah-raga Andi Alfian Mallarangeng bertanggungjawan terhadap proyek Hambalang.

BugisPos — Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran untuk proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Jawa Barat.

“Saya sebagai kuasa pengguna anggaran, sedangkan Pak Andi sebagai pengguna anggaran, jadi beliau bertanggung jawab,” kata mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram seusai diperiksa gedung KPK Jakarta, Kamis, (11/10/2012) seperti yang dirilis Antara News.com.

Wafid juga sudah menjadi terpidana kasus suap Kemenpora untuk pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang dan dihukum 3 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah berupa cek Rp3,289 miliar dari Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang. Mahkamah Agung pada Rabu (29/8) bahkan memperberat hukuman Wafid menjadi 5 tahun penjara.

“Pak Andi pasti paham tentang proses untuk memperoleh sertifikat maupun pengadaan karena saya lapor ke beliau,” jelas Wafid.

Ia menjelaskan bahwa untuk proses pengurusan sertifikat dilakukan tanpa melanggar prosedur hukum.

“Dulu ada Hak Guna Usaha milik Buana Estate seluas 33 ribu hektare tapi kemudian tidak mendapatkan perpanjangan, selanjutnya diterbitkan SK Bupati yang digunakan untuk pembangunan Hambalang,” ungkap Wafid.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan Dedy Kusdinar, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora sebagai tersangka dalam kasus tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan sarana Hambalang. Saat ini Dedy masih menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora.

Dedy dikenai Pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 55 ayat 1 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana UU Tindak Pidana Korupsi.

Pada Selasa (9/10), Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan ada hal yang mengejutkan untuk kasus Hambalang dan akan terus mendalami kasus tersebut.

Proyek Hambalang sendiri dimulai sejak 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan.

Pada periode 2004-2009, proyek tersebut dipindah ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan.

Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-P 2010.

Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya