HTTP Status[404] Errno [0]

CegahTrafficking, Pemkot Gandeng LSM Pemerhati Perempuan dan Anak

11 October 2012 22:07
CegahTrafficking, Pemkot Gandeng LSM Pemerhati Perempuan dan Anak
Illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Illustrasi

BugisPos — Pemerintah Kota Makassar bertindak responsif dalam mengimplimentasikan UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Presiden RI No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan N0. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak . Hal ini dituangkan dalam rencana pembentukan Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi seksual anak, yang dilokakaryakan Kamis 11/10/12 di ruang rapat Bappeda Balaikota Makassar.
Dalam lokakarya yang akan merancang struktur tugas, rencana aksi dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membentuk gugus tugas ini, dihadiri sejumlah kalangan diantaranya perwakilan Konsulat AS di Surabaya Heather Coble, perwakilan kementrian Koordinator Kesejahtraan Rakyat, Wagiran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Perempuan dan Anak, Zohra Andi Baso serta perwakilan dari satker yang membidangi masalah kesejahtraan dan perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar, yang dibuka Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

Ilham menyatakan, masalah trafficking telah lama menjadi isu global yang mendapat perhatian tidak hanya di tingkat nasional namun juga pada taraf internasional. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU setiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk membentuk gugus tugas yang akan bekerja dalam mencegah serta menanggulangi setiap tindakan trafficking. Pembentukan gugus tugas ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di kota Makassar akan kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi tindak kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

“Masyarakat kita utamanya rakyat marginal masih sangat rentan dalam masalah trafficking, sementara mereka tidak semuanya memahami dan mengerti akan hukum sehingga kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Amanat ini yang mendasari pembentukan gugus tugas yang akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapat bantuan hukum sekaligus bertindak preventif mencegah terjadinya kejahatan trafficking” ujar Ilham.

Gugus tugas yang akan ditetapkan dalam bentuk keputusan walikota ini akan terdiri dari berbagai unsur penegak hukum selain unsur teknis bidang kesejahtraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut Zohra Andi Baso, beberapa unsur yang akan dilibatkan dalam gugus tugas ini dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan dan ruang lingkup kerja gugus tugas, karena masalah perdagangan perempuan dan anak terkait dengan berbagai masalah sosial lain.

“Masalah ini tidak cukup hanya ditangani oleh satu instansi, karena persoalan trafficking mencakup berbagai aspek sosial sehingga dalam gugus tugas ini akan dilibatkan berbagai instansi terkait misalnya Kepolisian, Disnaker, Dinas Sosial, Kejaksaan, Pengadilan, berbagai LSM pemerhati perempuan dan anak serta akademisi” ujar Zohra.

Kegiatan Lokakarya akan berlangsung selama dua hari mulai 11 – 12 Oktober, yang hasilnya akan menjadi rancangan tim gugus tugas dan akan dibawa ke tingkat pemerintah kota untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota menjadi Satuan Gugus Tugas yang akan bekerja untuk masa 5 tahun. Kegiatan lokakarya sendiri diselenggarakan Kantor Pemberdayaan perempuan Kota Makassar bekerjasama dengan Forum Pemerhati Masalah Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya