HTTP Status[404] Errno [0]

Pencairan Anggaran Dana Desa di Soppeng Diperketat

12 October 2012 08:03
Pencairan Anggaran Dana Desa di Soppeng Diperketat
Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Soppeng diperketat. ADD tak akan dikucurkan bila tidak ada laporan penggunaan anggaran tersebut.

Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Soppeng diperketat. ADD tak akan dikucurkan bila tidak ada laporan penggunaan anggaran tersebut.

BugisPos — Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) khusus untuk kegiatan fisik di Kabupaten Soppeng, diperketat. Pencairan dana tersebut tidak akan disalurkan sepanjang belum ada laporan pertanggungjawaban (LKPj) setiap desa.

Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (KPM-Pemdes) Soppeng, Ellys Pati, Kamis, (11/10/2012) seperti yang dikutip dari FAJAR online, mengakui, keterlambatan pencairan ADD fisik terekendala kelengkapan administrasi. Salah satunya, terlambatnya penyerahan LKPj setiap desa.

Ellys tidak menyangkali jika hal tersebut menyebabkan keterlambatan pembangunan di desa. Menurutnya, jika persyaratan administrasinya sudah lengkap, dananya bisa langsung dicairkan. Pencairan dana fisik untuk setiap desa tidak bersama tergantung desa mana yang paling cepat melengkapi administarasinya.

“Keterlambatan pencairan ADD khusus kegiatan fisik disebabkan sebagian desa belum menyerahkan LKPj. Termasuk rancangan anggaran pendapatan belanja desa (APBD) dan draf dokumen rancangan anggaran pembangunan,” katanya.

Ellys menambahkan ADD yang diterima desa terbagi dua yakni, sekitar 60 persen diperuntukan untuk pembangunan fisik. Sedang 40 persennya untuk biaya rutin seperti administrasi sekretariat, termasuk tunjangan kepala desa maupun aparat desa lainnya.

“Untuk ADD rutin sebagian desa sudah mencairkan dananya. Kecuali dana untuk kegiatan fisik sebagian besar pencairannya masih tahap proses,” tambahnya.

Untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten Soppeng menyiapkan ADD sekira Rp15 miliar. Dananya sudah dianggarkan dalam APBD 2012. Khusus ADD tahun ini setiap desa mendapatkan dana minimal Rp267 juta dan maksimal Rp406 juta. Besaran yang diterima desa tergantung dari bobotnya.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya