HTTP Status[404] Errno [0]

Di DPRD, Syahrul Klarifikasi Rencana Pinjaman Rp500 Miliar

17 October 2012 01:45
Di DPRD, Syahrul Klarifikasi Rencana Pinjaman Rp500 Miliar
Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo memberikan klarifikasi (penjelasan) terkait rencana pinjaman Pemprov pada Pemerintah Pusat sebesar Rp500 miliar yang tidak terkait dengan agenda pilgub 2013.

Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo memberikan klarifikasi (penjelasan) terkait rencana pinjaman Pemprov pada Pemerintah Pusat sebesar Rp500 miliar yang tidak terkait dengan agenda pilgub 2013.

BugisPos — Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL) membantah pinjaman Pemprov Sulsel Rp500 miliar kepada pemerintah pusat ada kaitannya dengan agenda Pemilihan Gubernur Sulsel (Pilgub) 2013.

Menurut kandidat gubernur incumbent ini, pinjaman tersebut murni untuk pembangunan sarana jalan di Sulsel.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Departemen Keuangan karena pertimbangan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Bantahan diungkapkan Syahrul saat memberikan jawaban atas pandangan sembilan fraksi saat Rapat Paripurna di DPRD Sulsel kemarin.

Menurutnya, usulan peminjaman justru pertama kali diembuskan oleh Komisi D DPRD Sulsel. Tujuannya, yakni untuk mempercepat pembangunan jalan poros di 10 kabupaten di Sulsel.

“Tidak ada kaitannya dengan agenda politik.Saya juga tidak mau jika itu dikait-kaitkan dengan pilgub karena memang tidak terkait,” tegas Syahrul pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem, sebagaimana yang dikutip dari Seputar Indonesia.

Rencana peminjaman dana dalam jumlah besar ini memicu kontroversi. Sejumlah kalangan menilai itu rawan digunakan untuk kepentingan politik karena momentumnya menjelang pilgub.

Terkait usulan peminjaman yang dilakukan di akhir periode pemerintahan Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu’mang (Sayang), Syahrul yang juga Ketua DPD I Partai Golkar itu mengatakan,itu dilakukan semata karena pertimbangan kebutuhan masyarakat yang memang sudah sangat mendesak.

Jika jalan poros Sulsel bagus, kata dia, itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Apalagi, baru tahun ini kita bersyarat melakukan peminjaman di PIP karena syaratnya harus berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat WTP itu kita dapat dari BPK selama dua tahun berturut-turut,” ujarnya.

10 daerah yang masuk sasaran anggaran pinjaman yakni, Makassar, Soppeng, Sidrap, Pinrang,Takalar,Gowa,Wajo, Barru, Bulukumba, dan Bone.

“Jadi, syarat jalan yang masuk sasaran di antaranya itu jalan strategis provinsi, dan jumlah penduduk yang berpotensi menggunakan jaringan jalan itu,” ujar mantan Bupati Gowa dua periode itu.

Sembilan fraksi DPRD akhirnya sepakat melanjutkan pembahasan dana pinjaman itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ni’matulllah mengatakan, konsep landasan peminjaman dana itu sangat rasional untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dia mengingatkan bahwa peminjaman harus sesuai dengan aturan main.

“Ada dua syarat peminjaman di antaranya harus disetujui oleh DPRD dan adanya perda peminjaman. Makanya, biarkanlah berproses sesuai dengan mekanisme pembuatan perda,” ujar Ni’matullah.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya