HTTP Status[404] Errno [0]

Pilwalkot Makassar tak Ditunda, Dihelat September 2013

23 October 2012 09:26
Pilwalkot Makassar tak Ditunda, Dihelat September 2013
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, akhirnya memberikan kepastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar tetap dihelat September 2013.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, akhirnya memberikan kepastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar tetap dihelat September 2013.

BugisPos –Â Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, akhirnya memberikan kepastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Setelah sekian lama diam, lembaga ini akhirnya memastikan Pilwalkot Makassar akan digelar pada September 2013. Itu setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan Kemendagri dan KPU RI, di Jakarta, Senin, (22/10/2012).

“Untuk mengakhiri semua polemik terhadap jadwal Pilwalkot Makassar yang berkembang di media selama ini, maka hari ini kami memberikan penegasan bahwa pelaksanaan Pilwali sesuai jadwal yaitu September 2013. Pelaksanaan tahapan awalnya berupa perekrutan panitia ad hoc akan kami gelar pada Maret 2013,” kata anggota KPU Makassar, Ahmad Namsum sebagaimana yang dikutip dari FAJAR online.

Sebelumnya, empat anggota KPU Makassar, Ahmad Namsum, Nurmal Idrus, Izzdin Idrus, dan M Armin, yang didampingi anggota KPU Sulsel Ziaurahman Mustari, Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina dan perwakilan Pemkot Makassar menemui pihak Kemendagri. KPU Makassar ditemui Kasubdit Wilayah II Depdagri, Sri Nani, SE, M.si.

“Kami mempersilahkan KPU Makassar berjalan sesuai dengan aturan dalam UU No. 32/2004 dan UU 12/2008 tentang Pemda. Lakukan sesuai jadwal jika itu memang memungkinkan. Kewenangan ada pada KPU Makassar,” katanya.

Terkait dengan adanya himbauan Mendagri untuk menunda Pilkada, Sri Nani menyatakan itu masih wacana. “Itu bukan sebuah keputusan. Hanya wacana dengan pertimbangan supaya tak menganggu pelaksanaan Pilleg. Kalau KPU sanggup, tentu kami tak berwenang untuk menghentikannya,” ujarnya.

Di KPU, KPU Makassar diterima anggota KPU Ferry Kurnia Rezkiansyah. “Lakukan sesuai jadwal pada 2013. Kalau menundanya berarti kita berpotensi melanggar UU No 32/2004 tentang Pemda. Tak ada peluang untuk menundanya, karena regulasi menyatakan hari pemungutan harus dilakukan sebulan sebelum masa jabatan berakhir,” katanya.

Ferry meminta kepada KPU Makassar segera menyusun jadwal dan tahapan serta anggaran. “Cermati dengan baik jadwal dan tahapannya, agar tak terlalu bersinggungan dengan Pilleg,” pintanya.

Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina mengaku lega setelah pertemuan itu. “Kita tidak perlu lagi berpolemik. Semua sudah jelas, Kemendagri dan KPU RI meminta KPU Makassar untuk melaksanakannya sesuai jadwal di 2013,” katanya.

Meski demikian, Rahman tetap meminta KPU Makassar untuk segera memperkuat dengan beberapa item administrasi dari kedua lembaga itu, untuk memperkuat dasar pelaksanaan Pilwalkot itu.

KPU Kota Makassar sendiri mengambil ancang-ancang pada 25 September. Namun itu kata Ahmad belum diplenokan. “Lagi pula, ini perlu dibicarakan dengan tiga kabupaten kota lainnya yang akan menggelar pemilukada, seperti, Wajo, Luwu, dan Pinrang,” ujar Ahmad Namsum.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya