Kementerian Agama (Kemenag) berjanji menindak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terbukti melakukan praktik penipuan. Setidaknya sudah ada 15 PIHK yang terindikasi menipu calon jamaah haji.

BugisPos — Kementerian Agama (Kemenag) berjanji menindak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terbukti melakukan praktik penipuan. Setidaknya sudah ada 15 PIHK yang terindikasi menipu calon jamaah haji.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan,pihaknya sudah mendapat laporan terkait kasus jamaah yang gagal berangkat,meski sudah menyetor uang ke travel. Dia menyebutkan, 15 penyelenggara haji khusus atau travel terindikasi melakukan penipuan terhadap jamaah.

“Jika terbukti bersalah, kita akan memberi sanksi yang tegas, termasuk sanksi penutupan izin travel tersebut,” kata Anggito di Mekkah kemarin, sebagaimana yang dirilis Harian Seputar Indonesia.

Menurut dia, penipuan yang dilakukan travel haji dan menyebabkan jamaah gagal berangkat terbagi dalam dua kasus, di antaranya perusahaan travel liar yang tidak memiliki izin dari Kemenag dan perusahaan travel resmi yang mendapat izin. Anggito mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap travel yang sejak awal tidak mengantongi izin. Karena itu, dia mengim-bau agar jamaah yang merasa tertipu melapor ke pihak berwajib.

Sementara kepada 15 PIHK yang punya izin menjadi penyelenggara haji khusus, direktorat yang dipimpinnya akan menyelidiki indikasi keterlibatannya dalam kasus penipuan terhadap calon jamaah haji. Jika terbukti melakukan praktik penipuan terhadap jamaah, pihaknya juga turut melaporkan kasus tersebut ke polisi, agar travel mendapat sanksi dan mengembalikan dana calon jamaah yang dijanjikan berangkat.

Lebih lanjut, mantan kepala badan fiskal Kementerian Keuangan itu menjelaskan, jamaah gagal berangkat karena travel yang dipilih tidak mendaftarkan calon jamaahnya ke Kemenag, sehingga tidak mendapat nomor porsi.

Di sisi lain,calon jamaah mempercayakan pendaftaran ke travel tanpa mengecek nomor porsi sehingga tidak tahu tanggal kepastian bisa berangkat. “Jika terdaftar,jamaah akan mendapat nomor porsi berangkat,”terangnya.

Sejauh ini Anggito mengaku belum tahu apakah kasus penipuan yang menimpa ribuan calon jamaah melibatkan oknum Kemenag. Dia berjanji akan menindak oknum kementeriannya yang terbukti terlibat praktik penipuan calon jamaah. Bahkan, Anggito meminta masyarakat yang mengetahui adanya keterlibatan oknum Kemenag untuk melaporkannya.

“Silakan dilaporkan saja kalau ada oknum Kemenag yang terlibat kasus penipuan calon jamaah haji ini, tentu akan kami tindak,”tandasnya.

Ketua Komisi VIII DPR yang sekaligus tim pengawas pelaksanaan haji Ida Fauziah mengecam tindakan travel tanpa izin yang telah menelantarkan jamaah, serta mendesak agar kasus tersebut diproses secara hukum. Pihaknya juga menekankan pentingnya diberlakukan sanksi bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan travel haji yang tidak memberikan pelayanan sesuai standar.

“Kemenag perlu mengawasi KBIHdantravelagarpelayanannya lebih baik,”kata Fauziah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pada musim haji tahun ini terdapat sekitar 2.500 calon jamaah yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji karena sejumlah biro perjalanan yang akan membawanya tidak mendapat visa dari Kedubes Arab Saudi. (gafar)